Pontianak (Antara Kalbar) - Masyarakat lima kecamatan di Kabupaten
Sambas, mengharapkan dukungan dari Gubernur Kalimantan Barat untuk
pembentukan Kabupaten Sambas Pesisir.
"Dukungan tersebut baik di tingkat provinsi maupun pusat," kata Ketua Panitia Pemekaran Kabupaten Sambas Pesisir, Herwani Muzahir saat bertemu Gubernur Cornelis di Pontianak, Kamis.
Lima kecamatan yang ingin membentuk kabupaten baru yakni Kecamatan Semparuk, Pemangkat, Selakau, Selakau Timur dan Salatiga.
Menurut Herwani Muzahir, dari beberapa kajian, Kabupaten Sambas layak dimekarkan. Ia melanjutkan, proses pembentukan Kabupaten Sambas Pesisir dimulai sejak tahun 2003 hingga 2012.
Usulan itu juga telah mendapat persetujuan dari Bupati Sambas dan DPRD Sambas setelah melihat hasil kajian akademik dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
Sementara itu, Cornelis mengingatkan bahwa pemerintah pusat sangat memperketat pembentukan daerah otonom baru. Pertimbangannya karena menyangkut pembiayaan dan kepegawaian.
Ia mengatakan, dengan otonomi daerah, maka yang membiayai daerah adalah wilayah itu sendiri melalui pendapatan asli daerah.
Namun, ujar dia, yang terjadi saat ini banyak daerah pemekaran yang mengharapkan bantuan dari pusat berupa dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.
Selain itu, pemerintah sedang menata pemerintahan, mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten hingga provinsi.
"Pemekaran kabupaten paling cepat tahun 2017 hingga tahun 2025," kata dia.
(T011)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
"Dukungan tersebut baik di tingkat provinsi maupun pusat," kata Ketua Panitia Pemekaran Kabupaten Sambas Pesisir, Herwani Muzahir saat bertemu Gubernur Cornelis di Pontianak, Kamis.
Lima kecamatan yang ingin membentuk kabupaten baru yakni Kecamatan Semparuk, Pemangkat, Selakau, Selakau Timur dan Salatiga.
Menurut Herwani Muzahir, dari beberapa kajian, Kabupaten Sambas layak dimekarkan. Ia melanjutkan, proses pembentukan Kabupaten Sambas Pesisir dimulai sejak tahun 2003 hingga 2012.
Usulan itu juga telah mendapat persetujuan dari Bupati Sambas dan DPRD Sambas setelah melihat hasil kajian akademik dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
Sementara itu, Cornelis mengingatkan bahwa pemerintah pusat sangat memperketat pembentukan daerah otonom baru. Pertimbangannya karena menyangkut pembiayaan dan kepegawaian.
Ia mengatakan, dengan otonomi daerah, maka yang membiayai daerah adalah wilayah itu sendiri melalui pendapatan asli daerah.
Namun, ujar dia, yang terjadi saat ini banyak daerah pemekaran yang mengharapkan bantuan dari pusat berupa dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.
Selain itu, pemerintah sedang menata pemerintahan, mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten hingga provinsi.
"Pemekaran kabupaten paling cepat tahun 2017 hingga tahun 2025," kata dia.
(T011)
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013