Semarang (Antara Kalbar) - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh menyatakan kemungkinan besar ujian nasional (UN) untuk jenjang sekolah dasar (SD) akan ditiadakan, seiring penerapan kurikulum baru.
"Dengan kurikulum baru, sudah jelas kami sampaikan bahwa evaluasi standar penilaian pun juga akan berubah. Karena itu, keberadaan UN harus dilakukan 'review' kembali," katanya di Semarang, Sabtu.
Hal tersebut diungkapkannya usai sosialisasi kurikulum 2013, sekaligus meresmikan Gedung Pascasarjana dan peletakan batu pertama pembangunan Balairung Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) PGRI Semarang.
Menurut Nuh, "review" terhadap keberadaan UN seiring kurikulum baru diperlukan untuk menentukan langkah lebih lanjut, apakah hasil akhirnya nanti UN akan dihapuskan atau cukup komposisinya saja yang diubah?
Namun yang jelas, kata dia, kemungkinan besar UN untuk jenjang SD dan sederajat akan ditiadakan, tetapi tidak pada tahun ini, mengingat pada Mei 2013 sudah dimulai pelaksanaan UN untuk jenjang pendidikan dasar.
"Kemungkinan besar UN SD akan ditiadakan. Tetapi bukan pada tahun ini (penghapusan UN SD, red.), besok (Mei 2013) kan sudah ujian," kata mantan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya itu.
Penghapusan UN SD, menurut Nuh, akan dilakukan menunggu hasil evaluasi secara keseluruhan, sebab pihaknya melihatnya berkaitan dengan program wajib belajar sembilan tahun.
Berkaitan dengan kurikulum baru, ia mengaku memang ada beberapa perubahan dibandingkan kurikulum sebelumnya, yakni kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), misalnya pembelajaran agama dan budi pekerti.
"Kalau dahulu pelajaran agama hanya dua jam, nanti akan dinaikkan menjadi empat jam. Sebab, penanaman budi pekerti, tata krama penting dan harus diajarkan agar anak-anak memiliki kepribadian yang baik," ujarnya.
Selain itu, kata dia, kurikulum baru juga akan tetap mempertahankan pembelajaran bahasa daerah yang bermacam-macam sesuai wilayahnya, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir bahasa daerah akan ditiadakan.
"Guru pembina ekstrakurikuler juga akan dihitung jam pembinaannya. Selama ini kan tidak, kasihan kalau seperti itu. Pembinaan pramuka, UKS, dan sebagainya masuk hitungan bobot mengajar 24 jam/minggu," tutur Nuh.
(KR-ZLS/C. Hamdani)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
"Dengan kurikulum baru, sudah jelas kami sampaikan bahwa evaluasi standar penilaian pun juga akan berubah. Karena itu, keberadaan UN harus dilakukan 'review' kembali," katanya di Semarang, Sabtu.
Hal tersebut diungkapkannya usai sosialisasi kurikulum 2013, sekaligus meresmikan Gedung Pascasarjana dan peletakan batu pertama pembangunan Balairung Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) PGRI Semarang.
Menurut Nuh, "review" terhadap keberadaan UN seiring kurikulum baru diperlukan untuk menentukan langkah lebih lanjut, apakah hasil akhirnya nanti UN akan dihapuskan atau cukup komposisinya saja yang diubah?
Namun yang jelas, kata dia, kemungkinan besar UN untuk jenjang SD dan sederajat akan ditiadakan, tetapi tidak pada tahun ini, mengingat pada Mei 2013 sudah dimulai pelaksanaan UN untuk jenjang pendidikan dasar.
"Kemungkinan besar UN SD akan ditiadakan. Tetapi bukan pada tahun ini (penghapusan UN SD, red.), besok (Mei 2013) kan sudah ujian," kata mantan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya itu.
Penghapusan UN SD, menurut Nuh, akan dilakukan menunggu hasil evaluasi secara keseluruhan, sebab pihaknya melihatnya berkaitan dengan program wajib belajar sembilan tahun.
Berkaitan dengan kurikulum baru, ia mengaku memang ada beberapa perubahan dibandingkan kurikulum sebelumnya, yakni kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), misalnya pembelajaran agama dan budi pekerti.
"Kalau dahulu pelajaran agama hanya dua jam, nanti akan dinaikkan menjadi empat jam. Sebab, penanaman budi pekerti, tata krama penting dan harus diajarkan agar anak-anak memiliki kepribadian yang baik," ujarnya.
Selain itu, kata dia, kurikulum baru juga akan tetap mempertahankan pembelajaran bahasa daerah yang bermacam-macam sesuai wilayahnya, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir bahasa daerah akan ditiadakan.
"Guru pembina ekstrakurikuler juga akan dihitung jam pembinaannya. Selama ini kan tidak, kasihan kalau seperti itu. Pembinaan pramuka, UKS, dan sebagainya masuk hitungan bobot mengajar 24 jam/minggu," tutur Nuh.
(KR-ZLS/C. Hamdani)
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013