Bali (Antara Kalbar) - Ketua Kelompok Kerja Strategi Nasional Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+) Mubariq Ahmad mengatakan populasi penduduk Indonesia harus ditahan di bawah angka 300 juta jiwa sebelum terlalu berpengaruh terhadap lingkungan.

"Penduduk di Indonesia diperkirakan mendekati 300 juta jiwa pada tahun 2050,. Seharusnya kita tidak naik lagi atau 'idle' di jumlah 280 juta jiwa," kata Mubariq kepada Antara di sela diskusi Population Dynamics and the Post-2015 Development Agenda di Nusa Dua, Bali, Minggu.

Menurut dia, kalau penduduk naik, kemampuan alam terbatas. Tidak ada sumber daya yang relatif cukup, bahkan polusi akan meningkat melebihi yang mampu ditampung alam.

Dia mengatakan bahwa upaya menahan laju pertumbuhan penduduk bukan semata-mata merupakan pekerjaan rumah Indonesia. Hal serupa juga harus dilakukan negara-negara lain yang jumlah penduduknya besar.

"Pada tahun 2010 total penduduk di seluruh dunia mencapai tujuh miliar jiwa, dan diperkirakan pada tahun 2050 akan mencapai sembilan miliar jiwa. Oleh karena itu, masalah kependudukan ini perlu menjadi perhatian setiap negara," kata dia.

Mubariq menyampaikan dalam diskusi tersebut Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Ekonomi dan Lingkungan Hidup Emil Salim mengatakan bahwa sebaiknya Indonesia mengusulkan agar populasi dunia distabilkan di kisaran delapan miliar hingga 8,5 miliar jiwa.

"Agar nyambung apa yang kita usulkan, negara-negara yang populasinya besar perlu menurunkan jumlah penduduk," kata dia.

Dia mengatakan bahwa bentuk diplomasi yang dapat dilakukan adalah menjadikan isu pertumbuhan penduduk sebagai salah satu bagian kesepakatan "high level panel meeting", yang diagendakan berlangsung di Bali, Senin 25 Maret 2013.

"Kalau ini tidak diperhatikan bisa 'bablas' pertumbuhan penduduk dunia nanti," kata dia.

Diskusi Population Dynamics and the Post-2015 Development Agenda, di Nusa Dua, Bali sendiri sebagai salah satu upaya untuk membahas masalah kependudukan.

Diskusi tersebut diselenggarakan BKKBN dengan United Nations Population Fund (UNFPA) dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

(D.Dj. Kliwantoro)

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga

Editor : Nurul Hayat


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013