Jakarta (Antara Kalbar) - PT Bank Tabungan Negara Tbk siap menyalurkan pembiayaan rumah sederhana tapak atau rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 120 ribu unit pada 2013.
"BTN terus berupaya menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) untuk pekerja sektor informal. Hal itu didorong untuk bisa membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa memiliki rumah," kata Direktur Utama BTN Mansyur Syamsuri Nasution dalam diskusi Menggagas Penyaluran KPR di Sektor Informal, Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan rumah murah tersebut juga diperuntukkan bagi pekerja informal atau berpenghasilan tidak tetap seperti tukang ojek, angkot, atau tukang parkir.
Namun, kata dia, pihaknya akan memberikan KPR kepada calon debitur yang benar-benar bisa membayar utangnya karena sektor informal dinilai rentan terhadap risiko gagal bayar atau kredit macet.
Ia mencontohkan pada pembayaran kartu kredit. Ketika cuaca tidak baik, pekerja formal dengan gaji Rp3-3,5 juta per bulan saja sangat rentan terhadap kredit macet (non performing loan/NPL) sebab para pekerja tersebut juga membutuhkan biaya untuk anak yang sakit, memperbaiki rumah atau cicilan lainnya.
Menurut dia, kredit untuk sektor informal, BTN akan membuat kelompok-kelompok minimal sebanyak 10 orang. Namun, yang bertanggung jawab satu orang, dengan sistem pengumpulan.
"Tapi yang tanggung jawab itu satu orang, dengan sistem collection. Misalkan kumpulan tukang ojek atau angkot membentuk komunitas 10 orang untuk lebih mudah menagih cicilan," kata dia.
Dengan cara itu, bank juga tidak perlu untuk terlalu repot melakukan penagihan setiap hari.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
"BTN terus berupaya menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) untuk pekerja sektor informal. Hal itu didorong untuk bisa membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa memiliki rumah," kata Direktur Utama BTN Mansyur Syamsuri Nasution dalam diskusi Menggagas Penyaluran KPR di Sektor Informal, Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan rumah murah tersebut juga diperuntukkan bagi pekerja informal atau berpenghasilan tidak tetap seperti tukang ojek, angkot, atau tukang parkir.
Namun, kata dia, pihaknya akan memberikan KPR kepada calon debitur yang benar-benar bisa membayar utangnya karena sektor informal dinilai rentan terhadap risiko gagal bayar atau kredit macet.
Ia mencontohkan pada pembayaran kartu kredit. Ketika cuaca tidak baik, pekerja formal dengan gaji Rp3-3,5 juta per bulan saja sangat rentan terhadap kredit macet (non performing loan/NPL) sebab para pekerja tersebut juga membutuhkan biaya untuk anak yang sakit, memperbaiki rumah atau cicilan lainnya.
Menurut dia, kredit untuk sektor informal, BTN akan membuat kelompok-kelompok minimal sebanyak 10 orang. Namun, yang bertanggung jawab satu orang, dengan sistem pengumpulan.
"Tapi yang tanggung jawab itu satu orang, dengan sistem collection. Misalkan kumpulan tukang ojek atau angkot membentuk komunitas 10 orang untuk lebih mudah menagih cicilan," kata dia.
Dengan cara itu, bank juga tidak perlu untuk terlalu repot melakukan penagihan setiap hari.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013