Jakarta (Antara Kalbar) - Para pengusaha dari berbagai daerah yang menjadi anggota Kadin Daerah (Kadinda) menyatakan kekecewaannya atas perpecahan dan dualisme yang terjadi dalam internal kepengurusan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di tingkat pusat.
"Kami berharap bahwa Kadin, organisasi yang baik ini jangan dijadikan sebagai ajang perseteruan untuk mencapai kepentingan sendiri-sendiri," kata Wakil Ketua Umum Kadin Sulawesi Barat, Esther R.M. Mandalawati, di Jakarta, Minggu.
Ia mengatakan, pihaknya sebagai gabungan pengusaha di daerah khususnya perwakilan Indonesia Timur sangat berharap Kadin utuh kembali dan bersatu agar mampu memberikan kontribusi positif dalam perekonomian bangsa.
Esther juga menyatakan ketidaktahuannya saat namanya yang tercantum sebagai pengurus Kadin Daerah Sulbar termasuk dalam daftar yang dipecat oleh kepengurusan Kadin Indonesia di bawah kepemimpinan Suryo Bambang Sulistyo.
"Kami dalam posisi sedang bekerja dan tidak ada pemberitahuan apapun ketika ada kabar dari seorang teman kalau nama-nama kami dipecat dari daftar kepengurusan," katanya.
Menurut dia, pengurus Kadin pusat telah bertindak tidak proporsional dan tidak profesional atas tindakan pemecatan dirinya bersama dengan pengurus dari delapan Kadin Daerah yang lain.
Senada disampaikan Ketua Umum Kadin Papua John Kabey yang merasakan Kadin Pusat di bawah pimpinan Suryo Bambang Sulisto (SBS) telah menganaktirikan kepentingan anggotanya di daerah.
Menurut dia hal itulah yang menjadi salah satu penyebab digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin di Pontianak, Kalimantan Barat belum lama ini yang berakibat pada kekisruhan kepengurusan Kadin seperti saat ini.
"Ketika terpilih sebagai ketua umum, SBS berjanji untuk lebih memperhatikan dunia usaha di daerah. Kenyataannya justru sebaliknya," kata John Kabey di Jakarta, Minggu.
Menurut John Kabey, SBS sempat memaparkan 41 butir keputusan yang isinya akan melakukan penguatan dunia usaha di daerah tetapi hal itu tidak dilakukan sama sekali.
"Kami para pengusaha di daerah khawatir jika ini terus dibiarkan, maka daerah akan tidak siap menghadapi pasar bebas ASEAN 2015 mendatang," katanya.
Senada disampaikan Ketua Kadin Kepulauan Riau, Johannes Kennedy Aritonang yang mengatakan perpecahan Kadin di tingkat pusat akan menjadi preseden yang sangat buruk bagi dunia usaha.
"Saya berharap Kadin Pusat jangan pecah karena kami di daerah kiblatnya jelas ke pusat. Kami berharap tidak ada dualisme kepengurusan dalam Kadin, pengurus harus berada dalam satu barisan, satu gerbong untuk menentukan sikap mau dibawa kemana organisasi ini," katanya.
Menurut dia, perseteruan elit di tingkat pusat seharusnya tidak mengorbankan kepentingan usaha di daerah.
Pihaknya sudah dua kali melayangkan pertanyaan dan kritik pada 2012 dan awal 2013 atas diabaikannya pengusaha daerah yang menjadi anggota Kadin kepada pengurus pusat.
"Nyatanya, semua kritikan dan pertanyaan kami itu tidak ditanggapi," kata Johannes.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
"Kami berharap bahwa Kadin, organisasi yang baik ini jangan dijadikan sebagai ajang perseteruan untuk mencapai kepentingan sendiri-sendiri," kata Wakil Ketua Umum Kadin Sulawesi Barat, Esther R.M. Mandalawati, di Jakarta, Minggu.
Ia mengatakan, pihaknya sebagai gabungan pengusaha di daerah khususnya perwakilan Indonesia Timur sangat berharap Kadin utuh kembali dan bersatu agar mampu memberikan kontribusi positif dalam perekonomian bangsa.
Esther juga menyatakan ketidaktahuannya saat namanya yang tercantum sebagai pengurus Kadin Daerah Sulbar termasuk dalam daftar yang dipecat oleh kepengurusan Kadin Indonesia di bawah kepemimpinan Suryo Bambang Sulistyo.
"Kami dalam posisi sedang bekerja dan tidak ada pemberitahuan apapun ketika ada kabar dari seorang teman kalau nama-nama kami dipecat dari daftar kepengurusan," katanya.
Menurut dia, pengurus Kadin pusat telah bertindak tidak proporsional dan tidak profesional atas tindakan pemecatan dirinya bersama dengan pengurus dari delapan Kadin Daerah yang lain.
Senada disampaikan Ketua Umum Kadin Papua John Kabey yang merasakan Kadin Pusat di bawah pimpinan Suryo Bambang Sulisto (SBS) telah menganaktirikan kepentingan anggotanya di daerah.
Menurut dia hal itulah yang menjadi salah satu penyebab digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin di Pontianak, Kalimantan Barat belum lama ini yang berakibat pada kekisruhan kepengurusan Kadin seperti saat ini.
"Ketika terpilih sebagai ketua umum, SBS berjanji untuk lebih memperhatikan dunia usaha di daerah. Kenyataannya justru sebaliknya," kata John Kabey di Jakarta, Minggu.
Menurut John Kabey, SBS sempat memaparkan 41 butir keputusan yang isinya akan melakukan penguatan dunia usaha di daerah tetapi hal itu tidak dilakukan sama sekali.
"Kami para pengusaha di daerah khawatir jika ini terus dibiarkan, maka daerah akan tidak siap menghadapi pasar bebas ASEAN 2015 mendatang," katanya.
Senada disampaikan Ketua Kadin Kepulauan Riau, Johannes Kennedy Aritonang yang mengatakan perpecahan Kadin di tingkat pusat akan menjadi preseden yang sangat buruk bagi dunia usaha.
"Saya berharap Kadin Pusat jangan pecah karena kami di daerah kiblatnya jelas ke pusat. Kami berharap tidak ada dualisme kepengurusan dalam Kadin, pengurus harus berada dalam satu barisan, satu gerbong untuk menentukan sikap mau dibawa kemana organisasi ini," katanya.
Menurut dia, perseteruan elit di tingkat pusat seharusnya tidak mengorbankan kepentingan usaha di daerah.
Pihaknya sudah dua kali melayangkan pertanyaan dan kritik pada 2012 dan awal 2013 atas diabaikannya pengusaha daerah yang menjadi anggota Kadin kepada pengurus pusat.
"Nyatanya, semua kritikan dan pertanyaan kami itu tidak ditanggapi," kata Johannes.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013