Laporan Keuangan Pemprov Kalbar WTP

Pontianak,(Antara Kalbar) - Badan Pemeriksa Keuangan memberi opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 setelah pemprov setempat mendapat predikat wajar dengan pengecualian.

"Pemeriksaan laporan keuangan telah dilakukan sekitar dua bulan," kata anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Rizal Djalil di Pontianak, Kamis.

Menurut dia, dengan adanya opini tersebut, pengelolaan keuangan Pemprov Kalbar sudah sangat benar.

Di Kalimantan, hanya Kalbar yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Khusus wilayah timur, dari 17 provinsi, baru empat daerah yang mendapat opini WTP.

"NTB, Sulsel, Kalbar, dan Sulut. Kalau Sulut, tidak berturut-turut mendapat WTP," ujar dia.

Berdasarkan laporan keuangan tersebut, realisasi anggaran mencapai Rp2,8 triliun, sedangkan realisasi pendapatan Rp2,9 triliun atau 101 persen, belanja dari Rp2,7 triliun, dan realisasinya Rp2,5 triliun.

Rizal Djalil mengatakan bahwa hal itu menunjukkan adanya kehati-hatian dari belanja yang dilakukan oleh Pemprov Kalbar.

Kemudian, untuk pendapatan asli daerah (PAD), realisasi Rp1,1 triliun atau 40 persen, sedangkan transfer dari pusat, Rp1,2 triliun, kemudian pendapatan lain-lain yang sah Rp518 miliar.

Sementara untuk aset yang selama ini menjadi kendala dalam laporan di BPK, nilainya Rp2,5 triliun. Aset berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung, bangunan, jalan, instalasi, dan aset tetap lainnya.

BPK mengapresiasi kerja keras dan jajaran Pemprov Kalbar yang bekerja siang malam untuk mendapat opini WTP.

Ia siap membela opini WTP dari laporan keuangan Pemprov Kalbar. "Karena saya mengikuti sejak awal, mulai dari disclaimer opinion, wajar dengan pengecualian sampai wajar tanpa pengecualian," kata Rizal Djalil.

Gubernur Kalbar Cornelis mengatakan bahwa opini WTP didapat tidak dengan tiba-tiba. "Selain tentunya kerja sama dengan DPRD karena dalam membahas anggaran selalu dengan DPRD," kata Cornelis.

Anggota DPRD Kalbar Retno Pramudya mengatakan bahwa hal itu menunjukkan kesungguhan dan komitmen gubernur serta seluruh jajaran pemprov serta DPRD Kalbar dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. 

(T011/D007)