Menteri Agama Tolak Tes Keperawanan

Jakarta (Antara Kalbar) - Menteri Agama Suryadharma Ali dengan tegas menyatakan menolak wacana untuk dilakukannya tes keperawanan karena tidak etis dan merendahkan martabat perempuan.

"Tidak etis dan merendahkan martabat pihak perempuan," katanya di Jakarta, Rabu.

Menag khawatir apabila tes keperawanan tersebut dilakukan dampaknya tidak baik bagi jangka panjang. Salah satu kekhawatirannya, bukan hanya merendahkan harkat dan martabat siswi dan perempuan saja, tapi juga mengganggu kejiwaan yang bersangkutan. Dampaknya, lebih jauh akan memunculkan stigma yang tidak baik bagi pendidikan di Indonesia.

Wacana adanya tes keperawanan ini bisa jadi lampu merah bagi dunia pendidikan. Menjaga moral anak didik terkait pergaulan bebas, solusinya bukan seperti itu. Menjaga moral anak didik perlu perhatian bukan hanya dari lembaga pendidikan, tapi juga keluarga.

"Harus ada langkah efektif dan sinergis dari lembaga pendidikan dan keluarga menjaga anak didik di lingkungannya," katanya.

Lembaga pendidikan dan keluarga harus satu tujuan membentuk anak didik yang berilmu, bertakwa dan berakhlak mulia. Kalau kedua pihak ini tidak sinergis maka susah untuk menjaga moral anak didik, terutama di tengah pergaulan bebas anak muda saat ini.  

    

Menag mengumpamakan, bila tes tersebut dilaksanakan dan ada siswi yang lolos tes keperawanan. "Apakah itu akan menjamin ia akan bermoral baik? Dan tidak ada jaminan setelah tes keperawanan, siswi itu juga tetap menjaga keperawanannya."

    

Itu juga memunculkan ketidakadilan, "Bagaimana dengan menjaga moral siswa, apakah dilakukan tes keperjakaan juga," tanyanya.

Karena itu, ia menegaskan menolak sama sekali wacana tes keperawanan tersebut, khususnya di lembaga pendidikan Islam di bawah Kementerian Agama.

"Saya pastikan, madrasah dan pesantren tidak ada tes keperawanan itu," katanya.

Sebelumnya Komisi Nasional (Komnas) Perempuan juga menyatakan tidak setuju dengan wacana tes keperawanan di Kota Prabumulih, Sumatera Selatan (Sumsel).

Ketua Sub Komisi Reformasi Hukum dan Kebijakan pada Komnas Perempuan, Kunthi Tridewiyanti, usai menghadap Gubernur Sumsel Alex Noerdin kepada wartawan di Palembang, baru-baru ini mengatakan, pihaknya menolak wacana tes keperawanan tersebut. Tes keperawanan akan merendahkan martabat perempuan.

Selain itu, lanjutnya, akan menurunkan motivasi perempuan dalam berperan serta di masyarakat. "Karena itu, kami kurang setuju bila wacana tes keperawanan terhadap wanita, apalagi di sekolah," katanya.

Ia menilai tes keperawanan sebagai bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan, sehingga bertentangan dengan konstitusi. Tindakan tersebut merendahkan derajat, martabat manusia dan bersifat diskriminatif terhadap perempuan.

Dia juga prihatin dengan adanya salah satu korban perkosaan yang dikeluarkan dari sekolah. Padahal sebagai korban dan kejadian tersebut bukan kehendak mereka. Perempuan harus dilindungi sehingga tidak dijadikan korban kekerasan. 

(Ridwan Ch)