Sungai Raya (Antara Kalbar) - Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Kubu Raya mengharapkan seluruh calon bupati dan wakil bupati Kubu Raya yang maju dalam pilkada dapat mengedepankan program perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.
"Kami dari HNSI Kubu Raya siap menuntut janji manis jika salah satu pasangan calon terpilih ternyata tidak mampu merealisasikan janji manisnya, khususnya di bidang perikanan," kata Ketua HNSI Kabupaten Kubu Raya, Bahtiar di Sungai Raya, Sabtu.
Dia mengatakan jika melihat visi dan misi yang disampaikan oleh kelima pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, 90 persen sudah memihak kepada masyarakat kecil.
"Sisanya akan kita lihat apakah visi misi yang disampaikan itu dilaksanakan atau hanya menjadi janji-janji manis. Dan jika ternyata ketika terpilih mereka tidak melakukan maka HNSI Kubu Raya akan menuntut secara hukum," tuturnya.
Bahtiar memberikan beberapa catatan kepada setiap pasangan calon terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir yang bekerja sebegai nelayan, di mana sampai hari ini nelayan masih hidup di bawah garis kemiskinan.
Itu dapat dilihat bagaimana nelayan masih tinggal di rumah yang tidak layak huni. Tanah-tanah yang ditempati nelayan, lanjut dia sampai hari ini pun masih tidak bersertifikat.
"Bagaimana pemerintah saat ini mewujudkan impian nelayan agar mendapatkan kehidupan yang layak sebagaimana masyarakat pada umumnya, seperti menyediakan program rumah layak huni," katanya.
Selain itu, dia menambahkan selain permasalahan rumah tidak layak huni dan tanah yang ditempati tidak bersertifikat. Banyak anak-anak nelayan putus sekolah tidak dapat melanjutkan pendidikan� karena memang dikarenakan orang tuanya tidak memiliki biaya.
"Dari hasil peninjauan lapangan kami rata-rata anak-anak nelayan hanya tamatan sekolah dasar setelah itu mereka terpaksa bekerja membantu orang tuanya karena memang tidak ada biaya untuk melanjutkan sekolah," kata Bahtiar.
Menurut Bahtiar, permasalahan itu belum lagi ditambah dengan mahalnya ongkos yang harus dikeluarkan nelayan untuk membeli bahan bakar minyak dan ditambah lagi tidak ada tempat pendingin ikan. Sehingga besarnya modal tidak sebanding dengan hasil tangkapan.
"Kondisi yang dialami anak nelayan ini adalah fakta, lihat saja di daerah seperti Desa Dabong Kecamatan Kubu anak nelayan yang ingin melanjutkan pendidikan harus mencari orang tua angkat. Ini yang tidak kita inginkan," katanya.
Bahtiar menegaskan, agar masyarakat nelayan simpati dengan setiap pasangan calon, maka pasangan calon harus memberikan pendidikan politik yang baik yakni tidak menilai suara nelayan dengan uang akan tetapi dengan program yang akan ditawarkan jika terpilih nanti.
"Kalau pasangan calon atau tim kampanye masih melakukan politik uang maka sama juga melakukan pembodohan kepada masyarakat khususnya masyarakat pesisir," tuturnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
"Kami dari HNSI Kubu Raya siap menuntut janji manis jika salah satu pasangan calon terpilih ternyata tidak mampu merealisasikan janji manisnya, khususnya di bidang perikanan," kata Ketua HNSI Kabupaten Kubu Raya, Bahtiar di Sungai Raya, Sabtu.
Dia mengatakan jika melihat visi dan misi yang disampaikan oleh kelima pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, 90 persen sudah memihak kepada masyarakat kecil.
"Sisanya akan kita lihat apakah visi misi yang disampaikan itu dilaksanakan atau hanya menjadi janji-janji manis. Dan jika ternyata ketika terpilih mereka tidak melakukan maka HNSI Kubu Raya akan menuntut secara hukum," tuturnya.
Bahtiar memberikan beberapa catatan kepada setiap pasangan calon terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir yang bekerja sebegai nelayan, di mana sampai hari ini nelayan masih hidup di bawah garis kemiskinan.
Itu dapat dilihat bagaimana nelayan masih tinggal di rumah yang tidak layak huni. Tanah-tanah yang ditempati nelayan, lanjut dia sampai hari ini pun masih tidak bersertifikat.
"Bagaimana pemerintah saat ini mewujudkan impian nelayan agar mendapatkan kehidupan yang layak sebagaimana masyarakat pada umumnya, seperti menyediakan program rumah layak huni," katanya.
Selain itu, dia menambahkan selain permasalahan rumah tidak layak huni dan tanah yang ditempati tidak bersertifikat. Banyak anak-anak nelayan putus sekolah tidak dapat melanjutkan pendidikan� karena memang dikarenakan orang tuanya tidak memiliki biaya.
"Dari hasil peninjauan lapangan kami rata-rata anak-anak nelayan hanya tamatan sekolah dasar setelah itu mereka terpaksa bekerja membantu orang tuanya karena memang tidak ada biaya untuk melanjutkan sekolah," kata Bahtiar.
Menurut Bahtiar, permasalahan itu belum lagi ditambah dengan mahalnya ongkos yang harus dikeluarkan nelayan untuk membeli bahan bakar minyak dan ditambah lagi tidak ada tempat pendingin ikan. Sehingga besarnya modal tidak sebanding dengan hasil tangkapan.
"Kondisi yang dialami anak nelayan ini adalah fakta, lihat saja di daerah seperti Desa Dabong Kecamatan Kubu anak nelayan yang ingin melanjutkan pendidikan harus mencari orang tua angkat. Ini yang tidak kita inginkan," katanya.
Bahtiar menegaskan, agar masyarakat nelayan simpati dengan setiap pasangan calon, maka pasangan calon harus memberikan pendidikan politik yang baik yakni tidak menilai suara nelayan dengan uang akan tetapi dengan program yang akan ditawarkan jika terpilih nanti.
"Kalau pasangan calon atau tim kampanye masih melakukan politik uang maka sama juga melakukan pembodohan kepada masyarakat khususnya masyarakat pesisir," tuturnya.
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013