Sintang (Antara Kalbar) - Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Sintang ragu target pembangunan tahun 2014 yang disampaikan Pemkab Sintang dalam RAPBD akan tercapai.
Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Sintang, Sutarmin menilai anggaran belanja modal yang hanya Rp143.787.812.219 atau menurun dratis sebesar 48,63 persen dari tahun lalu sanggup mengatasi tantangan pembangunan yang ada.
“Angka ini sungguh membuat kami miris. Apakah tantangan untuk mengentaskan kemiskinan sebesar 8 persen, mengurangi angka pengangguran dan memacu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang hingga 6,33 persen akan dapat diwujudkan pada tahun 2014 mendatang. Rasanya perlu pemikiran yang lebih realistis dan cerdas untuk mewujudkan semua itu,†ujarnya.
Ia juga meminta Pemkab Sintang memberikan penjelasan secara detail sasaran utama pembangunan nasional yang harus dicapai hingga akhir tahun 2014 dengan 12 prioritas pembangunan nasional yang telah dijabarkan oleh Pemkab Sintang ke dalam lima prioritas pembangunan daerah untuk tahun 2014.
Sutarmin juga mempertanyakan berapa besar anggaran yang diperuntukan untuk peningkatan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan, peningkatan ekonomi kerakyatan dan anggaran untuk optimalisasi pelayanan publik.
Selain itu, Fraksi Demokrat menyarankan pola pembangunan partisipatif atau melibatkan masyarakat secara aktif model PNPM mandiri pedesaan perlu diadopsi ke dalam APBD dengan memberikan dana lebih di luar ADD kepada pemerintah desa, yang pola pengelolaannya sama dengan pola yang dilaksanakan PNPM Mandiri pedesaan.
“Pola ini cukup memberikan dampak positif terhadap hasil kerja dan keterlibatan masyarakat sebagai sebuah pemberdayaan masyarakat,†katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Sintang, Sutarmin menilai anggaran belanja modal yang hanya Rp143.787.812.219 atau menurun dratis sebesar 48,63 persen dari tahun lalu sanggup mengatasi tantangan pembangunan yang ada.
“Angka ini sungguh membuat kami miris. Apakah tantangan untuk mengentaskan kemiskinan sebesar 8 persen, mengurangi angka pengangguran dan memacu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang hingga 6,33 persen akan dapat diwujudkan pada tahun 2014 mendatang. Rasanya perlu pemikiran yang lebih realistis dan cerdas untuk mewujudkan semua itu,†ujarnya.
Ia juga meminta Pemkab Sintang memberikan penjelasan secara detail sasaran utama pembangunan nasional yang harus dicapai hingga akhir tahun 2014 dengan 12 prioritas pembangunan nasional yang telah dijabarkan oleh Pemkab Sintang ke dalam lima prioritas pembangunan daerah untuk tahun 2014.
Sutarmin juga mempertanyakan berapa besar anggaran yang diperuntukan untuk peningkatan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan, peningkatan ekonomi kerakyatan dan anggaran untuk optimalisasi pelayanan publik.
Selain itu, Fraksi Demokrat menyarankan pola pembangunan partisipatif atau melibatkan masyarakat secara aktif model PNPM mandiri pedesaan perlu diadopsi ke dalam APBD dengan memberikan dana lebih di luar ADD kepada pemerintah desa, yang pola pengelolaannya sama dengan pola yang dilaksanakan PNPM Mandiri pedesaan.
“Pola ini cukup memberikan dampak positif terhadap hasil kerja dan keterlibatan masyarakat sebagai sebuah pemberdayaan masyarakat,†katanya.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013