Jakarta (Antara Kalbar) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar menyatakan bahwa pada saat ini terdapat 110 kabupaten dan kota yang telah berkomitmen akan menuju Kota Layak Anak (KLA).
"Dari jumlah tersebut, sebanyak 60 kabupaten/kota telah difasilitasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak," kata Linda Amalia Sari Gumelar ketika dihubungi Antara dari Jakarta, Rabu.
Linda menambahkan, sebanyak 50 kabupaten/kota telah mampu berkembang secara mandiri melalui pemanfaatan APBD masing-masing.
"Saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan, khususnya yang telah mampu mengalokasikan APBDnya untuk mewujudkan wilayahnya menjadi layak anak. Dengan demikian, setidaknya telah menunjukkan adanya komitmen dalam memenuhi hak anak di wilayahnya," katanya.
Dia menambahkan, KLA sebagai bagian dari pelaksanaan pengarusutamaan gender telah diinisiasi sejak tahun 2006.
KLA adalah suatu kabupaten dan kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak anak.
Pengembangan KLA diarahkan agar kabupaten dan kota beserta lingkungan dan sarananya dapat menjalankan fungsinya secara optimal untuk memenuhi semua hak anak, serta sekaligus mampu berperan sebagai sarana pembinaan dan pengasuhan keluarga bagi anak-anak Indonesia.
Keluarga sebagai unit pertama dan utama bagi pemenuhan hak anak, harus kokoh dan berperan untuk menjalankan fungsi-fungsi keluarga dengan maksimal.
Oleh karena itu, pengasuhan dalam keluarga memegang peran yang sangat penting dalam pengembangan Kabupaten dan Kota Layak Anak.
Hal ini sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembagunan Keluarga, yang oleh Kementerian PP dan PA sedang disiapkan Peraturan Menteri tentang Ketahanan Keluarga.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
"Dari jumlah tersebut, sebanyak 60 kabupaten/kota telah difasilitasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak," kata Linda Amalia Sari Gumelar ketika dihubungi Antara dari Jakarta, Rabu.
Linda menambahkan, sebanyak 50 kabupaten/kota telah mampu berkembang secara mandiri melalui pemanfaatan APBD masing-masing.
"Saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan, khususnya yang telah mampu mengalokasikan APBDnya untuk mewujudkan wilayahnya menjadi layak anak. Dengan demikian, setidaknya telah menunjukkan adanya komitmen dalam memenuhi hak anak di wilayahnya," katanya.
Dia menambahkan, KLA sebagai bagian dari pelaksanaan pengarusutamaan gender telah diinisiasi sejak tahun 2006.
KLA adalah suatu kabupaten dan kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak anak.
Pengembangan KLA diarahkan agar kabupaten dan kota beserta lingkungan dan sarananya dapat menjalankan fungsinya secara optimal untuk memenuhi semua hak anak, serta sekaligus mampu berperan sebagai sarana pembinaan dan pengasuhan keluarga bagi anak-anak Indonesia.
Keluarga sebagai unit pertama dan utama bagi pemenuhan hak anak, harus kokoh dan berperan untuk menjalankan fungsi-fungsi keluarga dengan maksimal.
Oleh karena itu, pengasuhan dalam keluarga memegang peran yang sangat penting dalam pengembangan Kabupaten dan Kota Layak Anak.
Hal ini sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembagunan Keluarga, yang oleh Kementerian PP dan PA sedang disiapkan Peraturan Menteri tentang Ketahanan Keluarga.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013