Jakarta (Antara Kalbar) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar tidak ada lagi aksi penyadapan di masa mendatang yang dapat mencederai hubungan antar-negara.
"Beliau meminta agar hal itu tidak terulang, tidak ada lagi aksi penyadapan di masa depan," kata Juru Bicara Presiden Julian A Pasha, di Jakarta, Rabu, terkait laporan media asing yang menyebutkan jika Kedubes AS dan Australia di Jakarta dilengkapi dengan piranti penyadapan.
Presiden, kata Julian, menyampaikan jika persahabatan antar-negara yang berdasarkan kepercayaan tentu tidak dapat menerima aksi penyadapan itu.
Menanggapi aksi penyadapan itu, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri telah menyampaikan nota protes terhadap negara-negara terkait.
"Duta besar negara terkait juga telah dipanggil," katanya seraya menambahkan jika Menlu Marty Natalegawa telah melaporkan kepada Presiden klarifikasi dari negara terkait.
Mengutip penjelasan Menlu kepada Presiden, Julian mengatakan perwakilan negara terkait telah memberikan klarifikasi, namun tidak secara khusus menyangkal atau membenarkan adanya aksi penyadapan.
Sementara itu sebelumnya, Pengamat Hubungan Internasional Hilkmahanto Juwana berpendapat pemerintah tidak bisa bersikap lunak terkait laporan penyadapan, mengingat aksi penyadapan merupakan pelanggaran serius atas etika hubungan internasional dan norma hukum internasional.
"Bila pemerintah tidak bersikap keras dan tegas maka kemarahan publik di Indonesia akan beralih dari AS dan Australia menjadi kemarahan terhadap pemerintahan, bahkan terhadap Presiden Yudhoyono," kata Hikmahanto.
Menurut dia, publik akan mempertanyakan sikap pemerintah yang adem ayem saja mengingat penyadapan merupakan pelanggaran serius atas etika hubungan internasional dan norma hukum internasional.
Ia menilai bila pemerintah Indonesia bersikap "business as usual" pascaprotes keras Menlu Marty Natalegawa maka telihat janggal dan bahkan publik akan menganggap aneh bila negara jiran Malaysia saja bisa bersikap keras dan tegas.
Ia memprediksi kemarahan publik akan semakin menjadi bila respon Presiden Yudhoyono terkait penyadapan ini tidak sebanding dengan respon Presiden ketika menanggapi Bunda Putri.
Dalam menyikapi penyadapan, tambah dia, pemerintah tidak perlu berkelit bahwa tidak ada bukti atau perlu waktu untuk pembuktian sebelum bersikap lebih tegas.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
"Beliau meminta agar hal itu tidak terulang, tidak ada lagi aksi penyadapan di masa depan," kata Juru Bicara Presiden Julian A Pasha, di Jakarta, Rabu, terkait laporan media asing yang menyebutkan jika Kedubes AS dan Australia di Jakarta dilengkapi dengan piranti penyadapan.
Presiden, kata Julian, menyampaikan jika persahabatan antar-negara yang berdasarkan kepercayaan tentu tidak dapat menerima aksi penyadapan itu.
Menanggapi aksi penyadapan itu, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri telah menyampaikan nota protes terhadap negara-negara terkait.
"Duta besar negara terkait juga telah dipanggil," katanya seraya menambahkan jika Menlu Marty Natalegawa telah melaporkan kepada Presiden klarifikasi dari negara terkait.
Mengutip penjelasan Menlu kepada Presiden, Julian mengatakan perwakilan negara terkait telah memberikan klarifikasi, namun tidak secara khusus menyangkal atau membenarkan adanya aksi penyadapan.
Sementara itu sebelumnya, Pengamat Hubungan Internasional Hilkmahanto Juwana berpendapat pemerintah tidak bisa bersikap lunak terkait laporan penyadapan, mengingat aksi penyadapan merupakan pelanggaran serius atas etika hubungan internasional dan norma hukum internasional.
"Bila pemerintah tidak bersikap keras dan tegas maka kemarahan publik di Indonesia akan beralih dari AS dan Australia menjadi kemarahan terhadap pemerintahan, bahkan terhadap Presiden Yudhoyono," kata Hikmahanto.
Menurut dia, publik akan mempertanyakan sikap pemerintah yang adem ayem saja mengingat penyadapan merupakan pelanggaran serius atas etika hubungan internasional dan norma hukum internasional.
Ia menilai bila pemerintah Indonesia bersikap "business as usual" pascaprotes keras Menlu Marty Natalegawa maka telihat janggal dan bahkan publik akan menganggap aneh bila negara jiran Malaysia saja bisa bersikap keras dan tegas.
Ia memprediksi kemarahan publik akan semakin menjadi bila respon Presiden Yudhoyono terkait penyadapan ini tidak sebanding dengan respon Presiden ketika menanggapi Bunda Putri.
Dalam menyikapi penyadapan, tambah dia, pemerintah tidak perlu berkelit bahwa tidak ada bukti atau perlu waktu untuk pembuktian sebelum bersikap lebih tegas.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013