Tangerang Selatan (Antara Kalbar) - Wakil Kepala Polri (Wakapolri) Komjen Pol Oegroseno mengatakan penundaan jilbab bagi polisi wanita masih akan menunggu Peraturan Kapolri (Perkap) soal seragam.
Menurut Oegro yang ditemui di sela-sela peringatan HUT ke 63 Kepolisian Perairan dan Kepolisian Udara Baharkam Polri di Mako Ditpoludara Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Senin, mengatakan sejak ada pernyataan Kapolri soal jilbab, banyak "pemandangan" tidak karuan soal penggunaan jilbab.
"Karena pemakaian jilbab ada dari Aceh ke Papua, jadi kita tunda sambil tunggu peraturan Kapolri (Perkap) jangan sampai pakai jilbab jadi seksi. Jangan sampai bajunya ketat, 'body'-nya keliatan. Malah menimbulkan nafsu," katanya
Menurut jenderal bintang tiga itu, Polri sebagai sebuah organisasi negara tentu memiliki aturan tertulis yang mengikat. Apalagi jika pemakaian jilbab bagi polwan benar terlaksana, maka aturan tersebut akan dilaksanakan di seluruh wilayah.
"Saya sebagai staf beliau (Kapolri) melihat situasi ini berkembang, harus mengamankan kebijakan ini. Mereka pakai jilbab nggak karuan, ada model Aceh, model Medan. Maka itu, dengan Irwasum akhirnya memutuskan, okelah ditunda dulu," katanya.
Oegro menambahkan, untuk mengatasi perbedaan dalam penggunaan jilbab, kepolisian akan mencari model yang sesuai dengan kebutuhan polwan di Indonesia.
"Kita nanti akan bikin tim untuk riset penggunaan baju muslim (untuk polwan) di. Iran, Pakistan, Afghanistan, Eropa, Asia, dan lain-lain. Nanti dilihat mana yang cocok. Kapan? 'As soon as possible'," katanya.
Namun, karena hingga saat ini Perkap soal seragam polwan berjilbab belum juga keluar, maka anggarannya pun belum bisa ditentukan.
"Kalo perlu ga ada anggaran, kasihan rakyat kalau uangnya diminta terus. Pakaian dinas yang biasanya tinggal diganti jadi baju muslim," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
Menurut Oegro yang ditemui di sela-sela peringatan HUT ke 63 Kepolisian Perairan dan Kepolisian Udara Baharkam Polri di Mako Ditpoludara Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Senin, mengatakan sejak ada pernyataan Kapolri soal jilbab, banyak "pemandangan" tidak karuan soal penggunaan jilbab.
"Karena pemakaian jilbab ada dari Aceh ke Papua, jadi kita tunda sambil tunggu peraturan Kapolri (Perkap) jangan sampai pakai jilbab jadi seksi. Jangan sampai bajunya ketat, 'body'-nya keliatan. Malah menimbulkan nafsu," katanya
Menurut jenderal bintang tiga itu, Polri sebagai sebuah organisasi negara tentu memiliki aturan tertulis yang mengikat. Apalagi jika pemakaian jilbab bagi polwan benar terlaksana, maka aturan tersebut akan dilaksanakan di seluruh wilayah.
"Saya sebagai staf beliau (Kapolri) melihat situasi ini berkembang, harus mengamankan kebijakan ini. Mereka pakai jilbab nggak karuan, ada model Aceh, model Medan. Maka itu, dengan Irwasum akhirnya memutuskan, okelah ditunda dulu," katanya.
Oegro menambahkan, untuk mengatasi perbedaan dalam penggunaan jilbab, kepolisian akan mencari model yang sesuai dengan kebutuhan polwan di Indonesia.
"Kita nanti akan bikin tim untuk riset penggunaan baju muslim (untuk polwan) di. Iran, Pakistan, Afghanistan, Eropa, Asia, dan lain-lain. Nanti dilihat mana yang cocok. Kapan? 'As soon as possible'," katanya.
Namun, karena hingga saat ini Perkap soal seragam polwan berjilbab belum juga keluar, maka anggarannya pun belum bisa ditentukan.
"Kalo perlu ga ada anggaran, kasihan rakyat kalau uangnya diminta terus. Pakaian dinas yang biasanya tinggal diganti jadi baju muslim," katanya.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013