Pontianak (Antara Kalbar) - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Pengemban Amanat Rakyat (Solmadapar) Kalimantan Barat melakukan aksi bakar ban di bundaran Tugu Deugulis Universitas Tanjungpura, Pontianak, Kamis.
Menurut Bagus, humas Solmadapar, aksi tersebut sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah yang tidak memperhatikan kepentingan serta kebutuhan rakyat banyak.
Ia melanjutkan, ada empat tuntutan yang disampaikan yakni memerdekakan jalan Kalbar, transparansi dana dalam pembangunan jalan, mendesak pemerintahan pusat untuk perbaikan jalan nasional dan hentikan pembodohan terhadap rakyat.
"Masalah jalan di Kalbar sangat penting untuk diperhatikan, terlebih lagi bisa menjalar ke masalah lain," ujar dia.
Saat ini, yang menjadi perhatian adalah jalan nasional padahal jalan provinsi dan kabupaten sangat memprihatinkan serta banyak diakses warga lokal.
"Jika gubernur menyatakan jalan nasional bukan kewenangannya, bagaimana dengan jalan provinsi yang menjadi kewenangannya," kata Bagus.
Mereka menilai ada sejumlah hal sehingga jalan di Kalbar bisa rusak parah. "Tidak ada pengawasan serius dari Dinas Perhubungan untuk melihat muatan angkutan kendaraan," kata dia.
Selain itu, perusahaan di Kalbar banyak yang mengangkut barang tanpa henti dan tidak mempunyai kontribusi untuk provinsi tersebut.
"Pemerintah seharusnya ketat dalam memberikan izin perusahaan dan harus mengawasi secara serius," katanya.
Mahasiswa menambahkan, jalan yang dibangun tidak sesuai dengan anggaran yang ada sehingga banyak jalan di Kalbar yang mudah rusak.
Untuk itu, mereka menyatakan sangat tidak puas dengan kondisi tersebut karena infrastruktur yang rusak mengganggu aktivitas dan ekonomi warga.
Solmadapar sendiri membentuk "Posko Peduli Jalan Kalbar" di Bundaran Tugu Deugulis Universitas Tanjungpura.
(T011/I006)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
Menurut Bagus, humas Solmadapar, aksi tersebut sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah yang tidak memperhatikan kepentingan serta kebutuhan rakyat banyak.
Ia melanjutkan, ada empat tuntutan yang disampaikan yakni memerdekakan jalan Kalbar, transparansi dana dalam pembangunan jalan, mendesak pemerintahan pusat untuk perbaikan jalan nasional dan hentikan pembodohan terhadap rakyat.
"Masalah jalan di Kalbar sangat penting untuk diperhatikan, terlebih lagi bisa menjalar ke masalah lain," ujar dia.
Saat ini, yang menjadi perhatian adalah jalan nasional padahal jalan provinsi dan kabupaten sangat memprihatinkan serta banyak diakses warga lokal.
"Jika gubernur menyatakan jalan nasional bukan kewenangannya, bagaimana dengan jalan provinsi yang menjadi kewenangannya," kata Bagus.
Mereka menilai ada sejumlah hal sehingga jalan di Kalbar bisa rusak parah. "Tidak ada pengawasan serius dari Dinas Perhubungan untuk melihat muatan angkutan kendaraan," kata dia.
Selain itu, perusahaan di Kalbar banyak yang mengangkut barang tanpa henti dan tidak mempunyai kontribusi untuk provinsi tersebut.
"Pemerintah seharusnya ketat dalam memberikan izin perusahaan dan harus mengawasi secara serius," katanya.
Mahasiswa menambahkan, jalan yang dibangun tidak sesuai dengan anggaran yang ada sehingga banyak jalan di Kalbar yang mudah rusak.
Untuk itu, mereka menyatakan sangat tidak puas dengan kondisi tersebut karena infrastruktur yang rusak mengganggu aktivitas dan ekonomi warga.
Solmadapar sendiri membentuk "Posko Peduli Jalan Kalbar" di Bundaran Tugu Deugulis Universitas Tanjungpura.
(T011/I006)
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014