Mahasiswa Kalbar Tuntut Transparansi Pengelolaan Dana Aspirasi DPRD

Pontianak (Antara Kalbar) - Mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Pengemban Amanat Rakyat (Solmadapar) Kalimantan Barat, Senin, menuntut transparansi dalam pengelolaan program dana aspirasi oleh anggota DPRD Provinsi Kalbar.

"Kuat dugaan dana aspirasi hanya digunakan untuk balas budi anggota dewan kepada tim suksesnya. Padahal dana aspirasi tersebut bertujuan untuk membangun apa yang diperlukan oleh masyarakat," kata Korlap aksi, Hidayat saat menyampaikan aspirasinya di depan Gedung DPRD Kalbar, di Pontianak.

Ia berharap, dengan adanya transparansi dari DPRD Kalbar terkait program atau dana aspirasi tersebut, maka dapat menepis berbagai tudingan buruk terhadap wakil rakyat Kalbar.

"Tetapi, kedatangan kami yang kedua ini, untuk menanyakan langsung kepada dewan, mereka belum bisa menjelaskan terkait dana aspirasi tersebut dengan alasan, kami tidak berhak untuk meminta dalam bentuk laporan terkait digunakan untuk apa saja dana aspirasi tersebut," ungkap Hidayat.

Solmadapar dalam melakukan aksi tersebut, sebelumnya berjalan kaki dengan jarak sekitar dua kilometer dari Tugu Bundaran Digulis Untan Pontianak menuju Gedung DPRD Kalbar di Jalan Ahmad Yani.

Dalam kesempatan itu, Korlap Solmadapar menyampaikan, kekecewaannya atas sikap para wakil rakyat yang tidak transparansi dalam pengelolaan dana aspirasi tersebut.

"Padahal sudah jelas diatur oleh UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, siapa saja boleh mengetahui apa saja yang dikerjakan oleh pemerintah, dan para wakilnya dalam mensejahterakan rakyat, tetapi apa yang dilakukan para wakil rakyat malah sebaliknya, yakni tidak transparansi dalam pengelolaan dana aspirasi tersebut," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Suryansah saat menerima aspirasi dari Solmadapar Kalbar menyatakan, pihaknya sudah menyampaikan kegiatan reses yang mereka lakukan yang dicetak pada media cetak lokal di Kalbar.

"Rakyat umumnya membutuhkan program reses untuk menyampaikan informasi apa-apa saja yang mereka butuhkan, dan kegiatan reses itu dilakukan untuk menjaring, lalu kemudian disusun dalam bentuk program dana aspirasi. Dalam hal ini kami tidak menerima dalam bentuk dana," ungkapnya.

Suryansah menambahkan, dari beberapa kali melakukan reses di daerah pemilihan masing-masing, umumnya keluhan masyarakat adalah pembangunan infrastruktur jalan dan lain sebagainya.

Dalam kesempatan itu, Wakil DPRD Kalbar tersebut menambahkan, apa yang mereka lakukan dalam pengelolaan program dana aspirasi tersebut sudah dilaporkan ke Pemerintah Provinsi Kalbar.