Pontianak (ANTARA) - Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Kota Pontianak, Kalbat, Senin, melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPRD provinsi itu, bertepatan dengan proses pelantikan para wakil rakyat untuk DPRD Kalbar periode 2019-2024.
Dalam aksinya, Korlap Solmadapar Kalbar, Angga mengecam tindakan represif aparat kepolisian dalam melakukan pengamanan unjuk rasa sebelumnya di berbagai daerah yang tidak sesuai dengan SOP.
"Kami juga mendesak pemerintah agar memberikan kebebasan pers, dan mendesak aparat penegak hukum agar memproses oknum yang berusaha mengebiri kebebasan pers," katanya.
Serta mendesak transparansi atas kinerja DPRD Kalbar dan sasaran anggaran selama enam bulan sekali sesuai dengan UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Selain itu, juga meminta DPRD Kalbar agar mendengar aspirasi rakyatnya, dan juga ikut melawan praktik korupsi di Kalbar.
Sebagaimana diketahui anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat pada Pemilu 2019 yang berjumlah 65 kursi terbagi menjadi 8 Dapil, yaitu :
1. Dapil Kalimantan Barat 1, Kota Pontianak sejumlah 8 kursi;
2. Dapil Kalimantan Barat 2, Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya sejumlah 11 kursi;
3. Dapil Kalimantan Barat 3, Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang sejumlah 6 kursi;
4. Dapil Kalimantan Barat 4, Kabupaten Sambas sejumlah 8 kursi;
5. Dapil Kalimantan Barat 5, Kabupaten Landak sejumlah 5 kursi;
6. Dapil Kalimantan Barat 6, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau sejumlah 8 kursi;
7. Dapil Kalimantan Barat 7, Kabupaten Sintang, Melawi, dan Kabupaten Kapuas Hulu sejumlah 11 kursi;
8. Dapil Kalimantan Barat 8, Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara sejumlah 8 kursi.
Ribuan mahasiswa di Kalbar unjuk rasa saat pelantikan wakil rakyat
Senin, 30 September 2019 10:31 WIB