Pontianak (Antara Kalbar) - Puluhan mahasiswa Kalimantan Barat melakukan unjuk rasa menolak kebijakan pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo yang menyerahkan pengelolaan kekayaan alam Indonesia kepada pihak asing.
"Aksi unjuk rasa kami hari ini dengan tema `ultimatum Jokowi` karena banyak sekali kekayaan alam Indonesia saat ini yang sudah dikuasai oleh asing," kata Koordinator aksi Abdul Jafar saat melakukan unjuk rasa di Tugu Bundaran Digulis Untan Pontianak, Kamis.
Ia menjelaskan kebijakan penyerahan pengelolaan sumber daya alam, baik kekayaan darat dan laut, serta minyak dan gas (Migas) kepada pihak asing sangat merugikan rakyat Indonesia, dan menguntungkan penguasa dan mafia Migas atau kekayaan alam lainnya.
"Kami juga mengapresiasi berbagai program dan kebijakan Jokowi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi bukannya masyarakat pribumi yang terangkat kesejahteraannya, melainkan masyarakat pendatang atau asing," ungkapnya.
Karena itu, dalam aksi ini, para mahasiswa akan mengembalikan amanah UUD 1945, bahwa bumi dan kekayaan alam Indonesia adalah untuk peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat, bukan untuk sekelompok orang ataupun asing.
Dalam aksinya para mahasiswa Kalbar menuntut Presiden Jokowi untuk menghapuskan berbagai kebijakannya yang berdampak meningkatkan kesejahteraan orang asing, kemudian mendesak pemerintah pusat meningkatkan berbagai pembangunan dasar di kawasan perbatasan Kalbar dan Indonesia umumnya.
"Kami juga mengajak masyarakat untuk mengawal pemerintahan Presiden Jokowi, kalau terbukti dalam perjalanannya menyimpang, maka kami mengajak semua elemen masyarakat untuk dilakukan revolusi," ujarnya.
Sementara itu, mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Pengemban Amanat Rakyat (Solmadapar) Kalbar menuntut provinsi itu dijadikan daerah otonomi khusus, di peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas).
"Kalbar memiliki banyak keistimewaan, seperti provinsi terluas terbesar ke-4, berbatasan langsung dengan laut Natuna, Jawa, berbatasan dengan semenanjung Malaysia, dan berbatasan darat langsung dengan Sarawak, Malaysia," kata Humas Solmadapar Kalbar, Hidayat.
Tetapi, menurut dia, dengan kekayaan sumber daya alam dan kelautan yang melimpah itu, belum mengubah pola pikir pemerintah pusat untuk memberikan perhatian lebih. Padahal sudah jelas dalam UUD 1945 pasal 18 b menyatakan mengakui satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau istimewa.
Sehingga Solmadapar Kalbar menuding pemerintah pusat menjadikan Kalbar sebagai "anak tiri", karena hingga saat ini tidak ada terobosan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalbar.
Dalam kesempatan itu, Solmadapar juga menginginkan pemerintah sekarang agar terus meningkatkan pembangunan infrastruktur pendidikan di kawasan-kawasan perbatasan yang saat ini masih jauh dari harapan.
Ada lima kabupaten yang letaknya berbatasan langsung dengan Malaysia, yakni Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu, yang membutuhkan perhatian serius, begitu juga kabupaten lainnya, katanya.
(U.A057/N005)
