Jakarta (Antara Kalbar) - Salah satu peserta konvensi calon presiden dari Partai Demokrat Marzuki Alie mengatakan Pemerintah Indonesia agar berani melakukan renegosiasi kontrak karya pertambangan yang hanya memberikan keuntungan sepihak.
"Kontrak karya pertambangan harus dibuat menguntungkan kedua belah pihak," kata Marzuki Alie pada kegiatan "Meet The Press" yang diselenggarakan Komite Konvensi di Jakarta, Kamis.
Marzuki Alie mengatakan hal itu menjawab pertanyaan panelis Christianto Wibisono perihal kontrak karya pertambagan PT Freeport di Papua yang dinilai lebih menguntungkan asing daripada Indonesia.
Marzuki menjelaskan pegawai PT Freeport pernah datang ke DPR RI mengadukan persoalan yang dihadapi mereka seperti gaji yang dinilai tidak seimbang.
Sebaliknya, kata dia, direksi PT Freeport Indonesia juga pernah menjelaskan jika perusahaan tersebut sudah mengeluarkan dana besar untuk program pemeliharaan lingkungan atau "corporate social responsibility".
Menurut Marzuki, berapa pun besarnya anggaran untuk programn CSR tapi harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat di Papua.
"PR Freeport memiliki penghasilan sangat besar, tapi masyarakat Papua tetap hidup terbelakang," kata Ketua DPR RI ini.
Ia mencontohkan masyarakat Papua yang menari-nari dengan pakaian minim dan terbuat dari kulit kayu.
Soal kontrak karya yang hanya menguntungkan salah satu pihak, menurut dia, hendaknya dinegosiasi ulang agar ada keseimbangan dan tidak ada pihak yang dirugikan.
(I. Sulistyo)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Kontrak karya pertambangan harus dibuat menguntungkan kedua belah pihak," kata Marzuki Alie pada kegiatan "Meet The Press" yang diselenggarakan Komite Konvensi di Jakarta, Kamis.
Marzuki Alie mengatakan hal itu menjawab pertanyaan panelis Christianto Wibisono perihal kontrak karya pertambagan PT Freeport di Papua yang dinilai lebih menguntungkan asing daripada Indonesia.
Marzuki menjelaskan pegawai PT Freeport pernah datang ke DPR RI mengadukan persoalan yang dihadapi mereka seperti gaji yang dinilai tidak seimbang.
Sebaliknya, kata dia, direksi PT Freeport Indonesia juga pernah menjelaskan jika perusahaan tersebut sudah mengeluarkan dana besar untuk program pemeliharaan lingkungan atau "corporate social responsibility".
Menurut Marzuki, berapa pun besarnya anggaran untuk programn CSR tapi harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat di Papua.
"PR Freeport memiliki penghasilan sangat besar, tapi masyarakat Papua tetap hidup terbelakang," kata Ketua DPR RI ini.
Ia mencontohkan masyarakat Papua yang menari-nari dengan pakaian minim dan terbuat dari kulit kayu.
Soal kontrak karya yang hanya menguntungkan salah satu pihak, menurut dia, hendaknya dinegosiasi ulang agar ada keseimbangan dan tidak ada pihak yang dirugikan.
(I. Sulistyo)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014