Marzuki Minta Pemerintah Ambil Tindakan Dampak BBM

Jakarta (Antara Kalbar) - Ketua DPR Marzuki Alie meminta pemerintah mengambil tindakan untuk mengurangi dampak kenaikan harga barang kebutuhan pokok yang memberatkan rakyat akibat rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Saya prihatin, harga BBM belum dinaikkan, tapi harga sudah melambung yang membuat masyarakat sangat terbebani. Ini pola lama yang dimainkan oleh para pengusaha kebutuhan pokok yang memonopoli perdagangan selama ini," kata Marzuki Alie dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu.

Marzuki berharap ada sikap pemerintah terhadap para pengusaha untuk dipanggil dan meminta tidak selalu memikirkan keuntungan apalagi jika itu dilakukan di atas penderitaan masyarakat.

Dia menegaskan tidak mungkin para pedagang eceran yang memainkan harga. Marzuki mengakui sulit mengharapkan para pengusaha kebutuhan pokok itu mau mendengarkan imbauan agar tidak mengambil keuntungan dalam kesempitan.

"Pemerintah mengetahui persis siapa pemain-pemain besar kebutuhan bahan pokok ini. Pasokan barang hanya mereka saja yang menguasai sementara ini menyangkut kebutuhan pokok," ujarnya.

Dia mencontohkan kasus daging saat ini hanya salah satu contoh kecil bagaimana komoditas kebutuhan pokok diatur oleh para pengusaha-pengusaha tertentu saja.

Daging, menurut dia, merupakan contoh kecil kecil karena faktanya semua kebutuhan pokok dikuasai pengusaha tersebut mulai beras, gula, tepung, garam dan semua kebutuhan pokok lainnya serta pupuk, benih dan lain-lainnya.

"Semuanya menggunakan cara yang kurang lebih sama yakni mengambil keuntungan tanpa peduli pada dampaknya bagi rakyat. Pemerintah kerap seperti tidak berkutik karena semua yang terlibat mendapat bagian," tandasnya.

Marzuki meminta pemerintah mengaktifkan kembali peran Badan Urusan Logistik (Bulog) karena keberadaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak sanggup melawan para pengusaha yang memonopoli pasar.

Karena itu, menurut dia, salah satu jalan adalah mengaktifkan kembali Bulog dan diawasi dengan benar agar tidak menjadi arena bancakan seperti di era orde baru.

Ia menjelaskan apabila Bulog diaktifkan kembali maka lembaga itu diharuskan melakukan perdagangan langsung dengan negara-negara penghasil kebutuhan pokok.

"Bulog tidak boleh menggunakan calo namun berhubungan langsung dengan negara-negara penghasil komoditas kebutuhan bahan pokok. Bulog juga nanti yang mendistribusikan ke pasar sehingga harga bisa dikendalikan dan pasar kebutuhan pokok tidak dikuasai swasta seperti saat ini," tegasnya.

Marzuki juga meminta aparat hukum seperti Kejaksaan dan Polri benar-benar melakukan operasi terhadap praktik-praktik kecurangan mulai dari penimbunan BBM, dan penumpukan barang oleh para pengusaha.

(I. Sulistyo)