Denpasar (Antara Kalbar) - Peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat Ali Masykur Musa yang juga anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengatakan ingin menghapus dana batuan sosial, yang menurut audit lembaganya, marak penyelewengan.
"Temuan kami dari dana bansos Rp75,7 triliun, sekitar Rp9,3 triliun tidak tepat sasaran," katanya.
Jika ia menjadi Presiden kelak, lanjutnya, ia ingin menghapus dana bantuan sosial karena anggaran tersebut juga merupakan salah satu faktor pendorong terjerumusnya 315 bupati dalam kasus korupsi.
"Kalau jadi Presiden, sudahi saja bansos, kembalikan ke kementerian, disubsidikan untuk kepentingan masyarakat, tidak ada lagi politisasi," ujarnya.
Ia juga mengecam kebijakan subsidi bahan bakar minyak yang dikelola badan usaha milik negara.
Menurut Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu, subsidi yang mayoritas dikelola BUMN tidak sampai langsung ke masyarakat.
"Dengan segala hormat Pak Dahlan, BUMN mengelola Rp350 triliun subsidi, tetapi tidak sampai ke rakyat. Contohnya subsidi BBM oleh Pertamina," kata Ali dalam debat capres di Denpasar, Selasa (18/2) malam.
Hal itu ia sampaikan langsung kepada peserta konvensi lain yang juga Menteri BUMN Dahlan Iskan dalam debat tersebut.
"Kalau saya jadi Presiden, subsidi tetap ada, tetapi akan disampaikan langsung kepada rakyat, 'by name by address', tepat sasaran," ujarnya.
Sebanyak 10 peserta konvensi capres Partai Demokrat menjalani debat di Denpasar, pada Selasa (18/2) malam.
Tema sosial budaya dan kesejahteraan rakyat menjadi topik utama yang dibahas dalam debat di kota ke lima dari 11 kota yang akan dikunjungi sebelum putaran Pemilu Legislatif 2014 April mendatang.
Debat berlangsung dalam dua sesi yakni Tim Garuda (Anies Baswedan, Irman Gusman, Pramono Edhie Wibowo dan Sinyo Harry Sarundajang) dan Tim Rajawali (Endriartono Sutarto, Ali Masykur Musa, Dahlan Iskan, Dino Patti Djalal, Hayono Isman dan Gita Wirjawan). Sementara itu, Marzuki Alie tidak menghadiri debat karena ada tugas kenegaraan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Temuan kami dari dana bansos Rp75,7 triliun, sekitar Rp9,3 triliun tidak tepat sasaran," katanya.
Jika ia menjadi Presiden kelak, lanjutnya, ia ingin menghapus dana bantuan sosial karena anggaran tersebut juga merupakan salah satu faktor pendorong terjerumusnya 315 bupati dalam kasus korupsi.
"Kalau jadi Presiden, sudahi saja bansos, kembalikan ke kementerian, disubsidikan untuk kepentingan masyarakat, tidak ada lagi politisasi," ujarnya.
Ia juga mengecam kebijakan subsidi bahan bakar minyak yang dikelola badan usaha milik negara.
Menurut Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu, subsidi yang mayoritas dikelola BUMN tidak sampai langsung ke masyarakat.
"Dengan segala hormat Pak Dahlan, BUMN mengelola Rp350 triliun subsidi, tetapi tidak sampai ke rakyat. Contohnya subsidi BBM oleh Pertamina," kata Ali dalam debat capres di Denpasar, Selasa (18/2) malam.
Hal itu ia sampaikan langsung kepada peserta konvensi lain yang juga Menteri BUMN Dahlan Iskan dalam debat tersebut.
"Kalau saya jadi Presiden, subsidi tetap ada, tetapi akan disampaikan langsung kepada rakyat, 'by name by address', tepat sasaran," ujarnya.
Sebanyak 10 peserta konvensi capres Partai Demokrat menjalani debat di Denpasar, pada Selasa (18/2) malam.
Tema sosial budaya dan kesejahteraan rakyat menjadi topik utama yang dibahas dalam debat di kota ke lima dari 11 kota yang akan dikunjungi sebelum putaran Pemilu Legislatif 2014 April mendatang.
Debat berlangsung dalam dua sesi yakni Tim Garuda (Anies Baswedan, Irman Gusman, Pramono Edhie Wibowo dan Sinyo Harry Sarundajang) dan Tim Rajawali (Endriartono Sutarto, Ali Masykur Musa, Dahlan Iskan, Dino Patti Djalal, Hayono Isman dan Gita Wirjawan). Sementara itu, Marzuki Alie tidak menghadiri debat karena ada tugas kenegaraan.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014