Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melakukan sinkronisasi data bantuan sosial bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk mengoptimalkan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.
"Selama ini, salah satu tantangan terbesar dalam penyaluran bantuan sosial adalah ketidaksinkronan data penerima manfaat antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Data yang tidak sinkron dapat menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran, sehingga kita harus memastikan bahwa data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) selalu diperbarui dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan," kata Penjabat Sekretaris Daerah Kalbar Mohammad Bari, di Pontianak, Sabtu.
Dia juga menegaskan bahwa koordinasi yang kuat antara berbagai tingkat pemerintahan sangat diperlukan agar program-program sosial, seperti Program Bantuan Pangan, Bantuan Langsung Tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), subsidi listrik, dan Kartu Indonesia Sehat (KIS), dapat diimplementasikan secara efektif dan tepat sasaran.
"Untuk itu, kami sudah mensinergikan upaya-upaya kita dalam memperbarui dan memverifikasi data PPKS secara lebih akurat. Kita harus bekerja sama untuk memastikan bahwa data yang dilaporkan oleh Kabupaten/Kota benar-benar sesuai dengan yang dibutuhkan, jangan sampai terjadi ketidaksesuaian saat proses verifikasi, karena ini akan berdampak pada efektivitas penyaluran bantuan sosial," tuturnya.
Diharapkan dengan adanya sinkronisasi data itu menjadi momentum penting bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyelaraskan strategi dan kebijakan terkait kesejahteraan sosial. Dengan adanya kesepahaman yang terjalin, diharapkan program-program kesejahteraan sosial dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat, Raminuddin, menyoroti bahwa ketidaksinkronan data sering terjadi bukan karena kesalahan teknis, melainkan karena kurangnya koordinasi dalam proses input data di berbagai tingkat pemerintahan.
"Data penerima bantuan sosial yang kita sinkronkan ini berasal dari berbagai program, bukan hanya dari Kementerian Sosial, tetapi juga dari lembaga lain seperti Bulog dan Kemenko PMK. Melalui rapat koordinasi ini, kami berharap tercipta sinergi yang lebih baik, tidak hanya dalam pengelolaan data, tetapi juga dalam pelaksanaan program-program penanggulangan masalah kesejahteraan sosial di Kalimantan Barat," katanya.
Raminuddin juga mengajak seluruh pihak untuk berperan aktif dalam diskusi, memberikan masukan yang konstruktif, dan bekerja sama dengan integritas tinggi.
"Mari kita bersama-sama bekerja keras dan berintegritas untuk menjadikan Dinas Sosial sebagai garda terdepan dalam memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang membutuhkan," ajaknya.
Rapat Koordinasi ini menjadi langkah penting dalam upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial melalui data yang akurat dan terkoordinasi dengan baik.
"Dengan begitu, diharapkan setiap bantuan yang diberikan dapat benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan dan memberikan dampak positif yang nyata," kata Raminudin.
