Pontianak (Antara Kalbar) - Tim Khusus Pemberantasan Korupsi Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Rabu, menyita sebanyak 30 dus dokumen terkait pencairan, proposal bantuan sosial (Bansos) yang diduga fiktif tahun anggaran 2006, 2007 dan 2008 di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
"Hari ini kami melakukan penggeledahan terhadap arsip milik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pontianak, untuk mencari bukti-bukti dugaan pemberian Bansos fiktif yang nilainya mencapai puluhan miliar," kata Asisten Pidana Khusus Kejati Kalbar Didik Istiyanta di Pontianak.
Didik menjelaskan, untuk pencairan Bansos tahun 2006 sebesar Rp42 miliar, tahun 2007 sebesar Rp37 miliar, dan tahun 2008 sebesar Rp31 miliar.
"Tetapi dari jumlah itu tidak seluruhnya pemberian Bansos fiktif, untuk itulah hari ini kami kembali melakukan penyitaan berkas untuk mengetahui besaran nilai yang diduga dikorupsi dan memproses kasus ini hingga ke meja hukum," katanya.
Menurut dia, sudah ada dua saksi yang dilakukan pemeriksaan, yakni bendara pemegang kas tahun 2007 berinisial ID, dan satunya lagi AE, yang keduanya masih status PNS.
"Keduanya masih sebatas saksi. Temuan ini berdasarkan hasil penyelidikan dan laporan dari masyarakat," kata Didik.
Untuk, mantan Wali Kota Pontianak Buchary Abadurrachman dan Sekda Pontianak Hasas Rusbini dalam waktu dekat juga akan diminta keterangan, katanya.
(A057/B012)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Hari ini kami melakukan penggeledahan terhadap arsip milik Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pontianak, untuk mencari bukti-bukti dugaan pemberian Bansos fiktif yang nilainya mencapai puluhan miliar," kata Asisten Pidana Khusus Kejati Kalbar Didik Istiyanta di Pontianak.
Didik menjelaskan, untuk pencairan Bansos tahun 2006 sebesar Rp42 miliar, tahun 2007 sebesar Rp37 miliar, dan tahun 2008 sebesar Rp31 miliar.
"Tetapi dari jumlah itu tidak seluruhnya pemberian Bansos fiktif, untuk itulah hari ini kami kembali melakukan penyitaan berkas untuk mengetahui besaran nilai yang diduga dikorupsi dan memproses kasus ini hingga ke meja hukum," katanya.
Menurut dia, sudah ada dua saksi yang dilakukan pemeriksaan, yakni bendara pemegang kas tahun 2007 berinisial ID, dan satunya lagi AE, yang keduanya masih status PNS.
"Keduanya masih sebatas saksi. Temuan ini berdasarkan hasil penyelidikan dan laporan dari masyarakat," kata Didik.
Untuk, mantan Wali Kota Pontianak Buchary Abadurrachman dan Sekda Pontianak Hasas Rusbini dalam waktu dekat juga akan diminta keterangan, katanya.
(A057/B012)
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014