Sintang (Antara Kalbar) - Pemilihan Presiden RI pada 9 Juli nanti harus menjadi momentum bagi masyarakat timur Kalbar untuk mendorong terwujudnya Provinsi Kapuas Raya. Masyarakat harus kompak dan solid untuk memilih Capres yang mendukung pembentukan PKR. “Jangan pilih Capres yang menghambat atau tidak mendukung pembentukan PKR,†ajak politisi PBB Kalbar, Achmad Sutarmin.
Ia menegaskan dua pasangan Capres beserta tim suksesnya harus diingatkan agar tidak meremehkan keinginan masyarakat timur Kalbar untuk membentuk Provinsi Kapuas Raya. Masing-masing Capres harus didorong melirik dan menjadikan PKR sebagai janji dan agenda politiknya. Sebab, ada sekitar 1 juta lebih pemilih di 5 kabupaten cakupan PKR yang akan memberikan suara dalam Pilpres mendatang. “Jumlah ini cukup signifikan dan dapat menentukan kemenangan dari Capres yang ada,†katanya.
Menurut Sutarmin politik itu negosiasi. Ciri negosiasi yang sehat harus dibangun oleh pemikiran yang rasional dan membawa manfaat untuk semua. Sehingga mengkaitkan pilpres dengan isu PKR sebagai langkah membangun rasionalitas dalam politik di daerah ini.
Menurutnya Pulau Kalimantan memiliki posisi strategis bagi Indonesia. Pulau besar ini memiliki beberapa fungsi vital, seperti kawasan konservasi, lumbung energi nasional, kawasan perbatasan negara serta sebagai lumbung pangan nasional. Tetapi secara empirik, Pulau Kalimantan masih jauh tertinggal dibanding pulau lain seperti Jawa dan Sumatera.
“Tampak ada ketidakadilan di sini yang tidak boleh dilupakan. Jangan sampai pulau ini hanya diperas saja untuk kepentingan pusat. Pada titik inilah masyarakat harus membangun negosiasi dengan Pusat,†ujarnya.
Sutarmin mengajak melihat kondisi Provinsi Kalbar sebagai salah satu provinsi di Pulau Kalimantan. Nilai IPM Kalbar jauh tertinggal dari provinsi lainnya di Pulau Kalimantan. Ini bukti provinsi ini jauh tertinggal. Padalah posisi Kalbar secara geopolitik begitu strategis karena adanya daerah perbatasan dengan Negara Malaysia. Realitas masyarakat perbatasan di Kalbar dililit masalah seperti keterisolasian, keterbelakangan, kemiskinan dan lemahnya nasionalisme.
“Apalagi baru-baru ini ada kasus pembangunan mercusuar Malaysia di Tanjung Datuk memberikan bukti betapa rentannya keamanan di daerah perbatasan Kalbar,†ungkapnya.
Maka, menurutnya wajar saja pusat harus memberikan perhatian lebih ke Provinsi Kalbar. Hal ini harus dimulai dari komitmen presiden selaku top leadernya. Momentum pilpres sekaranglah dapat dijadikan wahana negosiasi politik.
Achamad Sutarmin menyarankan sebaiknya koordinator PKR yang telah menerima mandat perlu membangun tawar menawar (bargaining) politik dengan setiap Capres untuk mempercepat terwujudnya PKR ini. “Konkritnya, bisa mendatangi atau mengundang masing-masing Capres untuk berdialog dan membuat kontrak politik yang jelas,†saran dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
Ia menegaskan dua pasangan Capres beserta tim suksesnya harus diingatkan agar tidak meremehkan keinginan masyarakat timur Kalbar untuk membentuk Provinsi Kapuas Raya. Masing-masing Capres harus didorong melirik dan menjadikan PKR sebagai janji dan agenda politiknya. Sebab, ada sekitar 1 juta lebih pemilih di 5 kabupaten cakupan PKR yang akan memberikan suara dalam Pilpres mendatang. “Jumlah ini cukup signifikan dan dapat menentukan kemenangan dari Capres yang ada,†katanya.
Menurut Sutarmin politik itu negosiasi. Ciri negosiasi yang sehat harus dibangun oleh pemikiran yang rasional dan membawa manfaat untuk semua. Sehingga mengkaitkan pilpres dengan isu PKR sebagai langkah membangun rasionalitas dalam politik di daerah ini.
Menurutnya Pulau Kalimantan memiliki posisi strategis bagi Indonesia. Pulau besar ini memiliki beberapa fungsi vital, seperti kawasan konservasi, lumbung energi nasional, kawasan perbatasan negara serta sebagai lumbung pangan nasional. Tetapi secara empirik, Pulau Kalimantan masih jauh tertinggal dibanding pulau lain seperti Jawa dan Sumatera.
“Tampak ada ketidakadilan di sini yang tidak boleh dilupakan. Jangan sampai pulau ini hanya diperas saja untuk kepentingan pusat. Pada titik inilah masyarakat harus membangun negosiasi dengan Pusat,†ujarnya.
Sutarmin mengajak melihat kondisi Provinsi Kalbar sebagai salah satu provinsi di Pulau Kalimantan. Nilai IPM Kalbar jauh tertinggal dari provinsi lainnya di Pulau Kalimantan. Ini bukti provinsi ini jauh tertinggal. Padalah posisi Kalbar secara geopolitik begitu strategis karena adanya daerah perbatasan dengan Negara Malaysia. Realitas masyarakat perbatasan di Kalbar dililit masalah seperti keterisolasian, keterbelakangan, kemiskinan dan lemahnya nasionalisme.
“Apalagi baru-baru ini ada kasus pembangunan mercusuar Malaysia di Tanjung Datuk memberikan bukti betapa rentannya keamanan di daerah perbatasan Kalbar,†ungkapnya.
Maka, menurutnya wajar saja pusat harus memberikan perhatian lebih ke Provinsi Kalbar. Hal ini harus dimulai dari komitmen presiden selaku top leadernya. Momentum pilpres sekaranglah dapat dijadikan wahana negosiasi politik.
Achamad Sutarmin menyarankan sebaiknya koordinator PKR yang telah menerima mandat perlu membangun tawar menawar (bargaining) politik dengan setiap Capres untuk mempercepat terwujudnya PKR ini. “Konkritnya, bisa mendatangi atau mengundang masing-masing Capres untuk berdialog dan membuat kontrak politik yang jelas,†saran dia.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014