Lima Fraksi Tolak Pansus Aset dan PKR

Pontianak (ANTARA Kalbar) - Lima dari sembilan fraksi di DPRD Provinsi Kalimantan Barat menolak pembentukan panitia khusus untuk aset dan pembentukan Provinsi Kapuas Raya (PKR) yang diusulkan sejumlah anggota Dewan.

Hal itu mencuat pada sidang paripurna ke-13 dari masa persidangan kedua yang berlangsung di Gedung DPRD Provinsi Kalbar di Pontianak, Jumat.

Lima fraksi yang menolak adalah Demokrat, PDI Perjuangan, Gerindra Sejahtera Baru, Hanura dan PKS.

Sedangkan empat fraksi yang mendukung yakni PPP, Golkar, PAN dan Khatulistiwa Bersatu.

Fraksi pendukung menilai pembentukan pansus penting untuk lebih mengoptimalisasikan penuntasan berbagai permasalahan.

Fraksi Golkar misalnya memandang sisi gelap dari pengelolaan aset daerah harus dibuka secara terang benderang dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Sedangkan untuk Kapuas Raya, kajian terhadap berbagai aspek terkait upaya pemekaran akan lebih komprehensif kalau dibentuk pansus.

"Kapuas Raya adalah kebutuhan, bukan kepentingan politis," kata juru bicara Fraksi Golkar Andry Hudaya Wijaya.

Sementara fraksi yang menolak menganggap tidak perlu membentuk pansus melainkan cukup diserahkan ke alat kelengkapan dewan.

"Cukup dibahas di Komisi A saja, dan hasilnya wajib disampaikan di sidang paripurna," ujar Juru Bicara Fraksi Gerindra Sejahtera Baru, Antonius Situmorang.

Sedangkan untuk aset, sesuai hasil audit BPK terhadap laporan hasil pemeriksaan tahun anggaran 2011, cukup ditangani panitia kerja (Panja).

Wakil Ketua DPRD Kalbar, Nicodemus R Toun mengatakan, masih ada dua tahap yang harus dilalui sebelum mencapai keputusan.

"Harus ada jawaban dari pengusul, dan selanjutnya baru diambil keputusan," kata politisi Demokrat itu.

Ketua Fraksi PPP Ali Akbar mengakui berat untuk membentuk pansus aset dan pembentukan Provinsi Kapuas Raya.

"Realitas politiknya, yang menolak itu fraksi besar," kata Ali Akbar.

Sebanyak 26 orang anggota dewan mengusulkan pembentukan pansus aset dan Provinsi Kapuas Raya. Namun dua diantaranya mengajukan pengunduran diri yakni Supriyanto dari Fraksi Gerindra Sejahtera Baru dan Kridsantus Kurniawan dari PDI Perjuangan.