Pontianak (Antara Kalbar) - Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat mendukung pasangan calon presiden nomor urut dua, karena diyakini mampu mengakomodir kepentingan masyarakat dan lembaga adat.
"Dalam beberapa bulan terakhir, kita lihat bahwa yang mengena dan sesuai dengan cita-cita rakyat Indonesia, nomor urut dua," kata Ketua DAD Provinsi Kalbar Yakobus Kumis di Rumah Radakng Pontianak, Jumat.
Ia mengatakan kalau Joko Widodo terpilih sebagai presiden, pihaknya akan meminta agar undang-undang atau peraturan yang tidak mengakomodir masyarakat, lembaga maupun kekayaan adat, agar diakui.
Untuk itu, ia mengajak masyarakat adat agar memilih Joko Widodo sebagai presiden saat pemungutan suara. "Joko Widodo sudah diakui secara nasional dan internasional saat menjadi wali kota. Jokowi dan. Jusuf Kalla juga cerminan dari pluralisme," katanya.
Ia menegaskan, saat ini yang menentukan adalah rakyat bukan elit politik.
Sejumlah organisasi juga menyatakan dukungannya kepada Jokowi - JK seperti dari Perhimpunan Perempuan Dayak Kalbar, Forum Komunikasi Pemuda Moreng Provinsi Kalbar, Komunitas Pemuda Betang, Forum Relawan Kemanusiaan Pontianak, Tim Cakra, Forum Persatuan Pemuda Dayak Kalbar, Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPPP) Provinsi Kalbar.
Ketua DAD Kota Pontianak Daud Dagel menuturkan, Jokowi - JK punya latar belakang yang mumpuni, mampu mengayomi masyarakat, baik di tempat kerja dan sekitarnya.
"Mereka sangat dibutuhkan rakyat, bangsa dan negara, agar adil makmur aman sejahtera," ujar Daud Dagel.
KBPPP Provinsi Kalbar memilih Jokowi - JK sesuai rapat pleno tanggal 1 Juli lalu berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan siapa yang paling layak.
Hadir dalam kegiatan di Rumah Radakng pengurus Partai Nasdem Kalbar, selaku pengusung capres nomor urut dua.
Terlihat pula kepala satuan kerja perangkat daerah provinsi Kalbar, yakni Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Simplisius dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kartius di sekitar lokasi kegiatan. Simplisius bahkan sempat duduk di kursi diantara undangan namun selanjutnya mundur dan keluar dari ruangan sebelum kegiatan dimulai.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Dalam beberapa bulan terakhir, kita lihat bahwa yang mengena dan sesuai dengan cita-cita rakyat Indonesia, nomor urut dua," kata Ketua DAD Provinsi Kalbar Yakobus Kumis di Rumah Radakng Pontianak, Jumat.
Ia mengatakan kalau Joko Widodo terpilih sebagai presiden, pihaknya akan meminta agar undang-undang atau peraturan yang tidak mengakomodir masyarakat, lembaga maupun kekayaan adat, agar diakui.
Untuk itu, ia mengajak masyarakat adat agar memilih Joko Widodo sebagai presiden saat pemungutan suara. "Joko Widodo sudah diakui secara nasional dan internasional saat menjadi wali kota. Jokowi dan. Jusuf Kalla juga cerminan dari pluralisme," katanya.
Ia menegaskan, saat ini yang menentukan adalah rakyat bukan elit politik.
Sejumlah organisasi juga menyatakan dukungannya kepada Jokowi - JK seperti dari Perhimpunan Perempuan Dayak Kalbar, Forum Komunikasi Pemuda Moreng Provinsi Kalbar, Komunitas Pemuda Betang, Forum Relawan Kemanusiaan Pontianak, Tim Cakra, Forum Persatuan Pemuda Dayak Kalbar, Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPPP) Provinsi Kalbar.
Ketua DAD Kota Pontianak Daud Dagel menuturkan, Jokowi - JK punya latar belakang yang mumpuni, mampu mengayomi masyarakat, baik di tempat kerja dan sekitarnya.
"Mereka sangat dibutuhkan rakyat, bangsa dan negara, agar adil makmur aman sejahtera," ujar Daud Dagel.
KBPPP Provinsi Kalbar memilih Jokowi - JK sesuai rapat pleno tanggal 1 Juli lalu berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan siapa yang paling layak.
Hadir dalam kegiatan di Rumah Radakng pengurus Partai Nasdem Kalbar, selaku pengusung capres nomor urut dua.
Terlihat pula kepala satuan kerja perangkat daerah provinsi Kalbar, yakni Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Simplisius dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kartius di sekitar lokasi kegiatan. Simplisius bahkan sempat duduk di kursi diantara undangan namun selanjutnya mundur dan keluar dari ruangan sebelum kegiatan dimulai.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014