Jakarta (Antara Kalbar) - Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia serta Pimpinan Organisasi Masyarakat Sipil menyampaikan Pernyataan Sikap Bersama sekaligus Seruan Damai untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan serta manipulasi suara pasca-pelaksanaan Pemilu Presiden 9 Juli 2014.
"Pemilihan umum merupakan bagian dari keabsahan prosedural demokrasi, syaratnya harus ada yang menerima kekalahan. Suara tidak boleh dirampas. Di sini ada momen yang sangat krusial, ada gejala suara yang menjadi pilihan rakyat bisa dimanipulasi," kata Peneliti Utama Bidang Perkembangan Politik Nasional di Lembaga Ilmu (LIPI) Mochtar Pabottinggi saat jumpa pers di Jakarta, Jumat.
Menurut Mochtar yang mewakili Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia menilai saat ini merupakan momen krusial bagi masa depan demokrasi Indonesia.
"Momen ini menentukan apakah kita kembali ke masa lampau, orde baru, atau lanjutkan demokrasi. Taruhannya sangat besar, tidak pernah sebesar ini sepanjang sejarah kita," ujar Mochtar.
Sejumlah tokoh yang mewakili Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia antara lain Yudi Latif, Mochtar Pabotinggi; Ikrar Nusa Bakti, Karlina Supelli, Tuty Heraty, Saparinah Sadly, Ray Rangkuti, Benny Susatyo, Haris Azhar, Riza Damanik, Dani Setiawan, Sri Palupi, Arif Susanto, Poengki, Ismail Hasan, Ade Irawan, Retno Listyawati, Mike Verawati, Ridha Saleh, dan lainnya.
Kordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras),Haris Azhar menambahkan Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilu dan Badan Pengawas Pemilihan Umum harus bekerja lebih kongkrit. Selain itu masyarakat juga diajak untuk tetap mengawal hingga hasil real count Pilpres 2014 yang akan diumumkan secara resmi oleh KPU pada 22 Juli 2014.
"Saya juga minta KPK, PPATK , BI, semua harus bekerja dan hati-hati karena sudah ada kecurangan uang, peralihan uang, penarikan tunai di beberapa daerah. Tolong perhatikan Jawa Barat, Jawa Timur terutama Madura, Sulawesi Selatan. Awasi gerak-gerak pejabat daerah. Saya juga minta polisi beri perlindungan di TPS daerah," kata Haris.
Adapun seruan Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia terdiri dari tujuh poin, antara lain kedua calon presiden dan para pendukungnya untuk segera menghentikan segala upaya kotor demi meraih kemenangan lewat berbagai kecurangan atau manipulasi, termasuk penggunaan media massa untuk menghasut, memfitnah, mengacaukan informasi, dan mengadu domba sehingga menodai ruang publik dan menciptakan keresahan masyarakat.
Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjaga netralitas dan berpihak hanya pada kepentingan publik serta turut bertanggung jawab mengawal proses penghitungan suara dan mencegah segala bentuk intervensi terhadap suara rakyat.
Segenap jajaran birokrasi sipil pemerintahan, TNI, Polri, untuk tetap menjaga netralitas dan mengedepankan kepentingan rakyat. Selain itu, KPU dan BAWASLU didesak menegakkan kejujuran dan transparansi dalam perhitungan suara demi memastikan Pemilu yang jujur dan adil. Begitu juga aparat penegak hukum yang diminta untuk menindak tegas segala bentuk kecurangan atau kejahatan Pemilu termasuk lembaga survei yang melakukan manipulasi informasi.
Selain itu, pihak yang berwenang juga diharapkan mengawasi lembaga-lembaga survei yang melakukan hitung cepat untuk segera melakukan audit terhadap hasil hitung cepat lembaga-lembaga survei dan mengumumkan secara terbuka lembaga survei yang melakukan manipulasi informasi.
Segenap warga juga diminta untuk tidak terpancing oleh provokasi yang mengadu domba masyarakat dan menunggu hasil perhitungan suara oleh KPU secara damai serta terlibat mengawal kerja KPUD atau KPU melakukan perhitungan suara.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Pemilihan umum merupakan bagian dari keabsahan prosedural demokrasi, syaratnya harus ada yang menerima kekalahan. Suara tidak boleh dirampas. Di sini ada momen yang sangat krusial, ada gejala suara yang menjadi pilihan rakyat bisa dimanipulasi," kata Peneliti Utama Bidang Perkembangan Politik Nasional di Lembaga Ilmu (LIPI) Mochtar Pabottinggi saat jumpa pers di Jakarta, Jumat.
Menurut Mochtar yang mewakili Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia menilai saat ini merupakan momen krusial bagi masa depan demokrasi Indonesia.
"Momen ini menentukan apakah kita kembali ke masa lampau, orde baru, atau lanjutkan demokrasi. Taruhannya sangat besar, tidak pernah sebesar ini sepanjang sejarah kita," ujar Mochtar.
Sejumlah tokoh yang mewakili Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia antara lain Yudi Latif, Mochtar Pabotinggi; Ikrar Nusa Bakti, Karlina Supelli, Tuty Heraty, Saparinah Sadly, Ray Rangkuti, Benny Susatyo, Haris Azhar, Riza Damanik, Dani Setiawan, Sri Palupi, Arif Susanto, Poengki, Ismail Hasan, Ade Irawan, Retno Listyawati, Mike Verawati, Ridha Saleh, dan lainnya.
Kordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras),Haris Azhar menambahkan Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilu dan Badan Pengawas Pemilihan Umum harus bekerja lebih kongkrit. Selain itu masyarakat juga diajak untuk tetap mengawal hingga hasil real count Pilpres 2014 yang akan diumumkan secara resmi oleh KPU pada 22 Juli 2014.
"Saya juga minta KPK, PPATK , BI, semua harus bekerja dan hati-hati karena sudah ada kecurangan uang, peralihan uang, penarikan tunai di beberapa daerah. Tolong perhatikan Jawa Barat, Jawa Timur terutama Madura, Sulawesi Selatan. Awasi gerak-gerak pejabat daerah. Saya juga minta polisi beri perlindungan di TPS daerah," kata Haris.
Adapun seruan Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia terdiri dari tujuh poin, antara lain kedua calon presiden dan para pendukungnya untuk segera menghentikan segala upaya kotor demi meraih kemenangan lewat berbagai kecurangan atau manipulasi, termasuk penggunaan media massa untuk menghasut, memfitnah, mengacaukan informasi, dan mengadu domba sehingga menodai ruang publik dan menciptakan keresahan masyarakat.
Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjaga netralitas dan berpihak hanya pada kepentingan publik serta turut bertanggung jawab mengawal proses penghitungan suara dan mencegah segala bentuk intervensi terhadap suara rakyat.
Segenap jajaran birokrasi sipil pemerintahan, TNI, Polri, untuk tetap menjaga netralitas dan mengedepankan kepentingan rakyat. Selain itu, KPU dan BAWASLU didesak menegakkan kejujuran dan transparansi dalam perhitungan suara demi memastikan Pemilu yang jujur dan adil. Begitu juga aparat penegak hukum yang diminta untuk menindak tegas segala bentuk kecurangan atau kejahatan Pemilu termasuk lembaga survei yang melakukan manipulasi informasi.
Selain itu, pihak yang berwenang juga diharapkan mengawasi lembaga-lembaga survei yang melakukan hitung cepat untuk segera melakukan audit terhadap hasil hitung cepat lembaga-lembaga survei dan mengumumkan secara terbuka lembaga survei yang melakukan manipulasi informasi.
Segenap warga juga diminta untuk tidak terpancing oleh provokasi yang mengadu domba masyarakat dan menunggu hasil perhitungan suara oleh KPU secara damai serta terlibat mengawal kerja KPUD atau KPU melakukan perhitungan suara.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014