Pontianak (Antara Kalbar) - Komisi A dan C DPRD Kota Pontianak mengusulkan pada pemerintah dan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat agar membentuk tim pengawasan dan pencegahan masuknya gula pasir ilegal asal Malaysia melalui perbatasan Indonesia (Kalimantan Barat).
"Pemerintah Kota Pontianak, Pemprov Kalbar dan Polda Kalbar beserta instansi terkait perlu membentuk tim khusus sebagai antisipasi, menekan dan mencegah masukkan gula pasir ilegal maupun barang-barang lainnya, baik dari Malaysia ke Kalbar dan sebaliknya," kata Ketua Komisi C DPRD Kota Pontianak Safiun di Pontianak, Minggu.
Safiun menjelaskan dalam waktu dekat Komisi C dan A DPRD Kota Pontianak akan mengagendakan dalam rapat untuk memanggil Bea Cukai, BBPOM Pontianak, Perum Bulog Divre Kalbar dan CV Agro Abadi terkait impor gula pasir Thailand oleh Bulog.
"Dari rapat itu, nantinya baru akan diketahui siapa sebenarnya yang bermain dalam hal mendatangkan gula pasir dari Thailand ke Kalbar, padahal stok dalam negeri cukup," ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Kota Pontianak, Harry Andrianto menuding Bulog Divre Kalbar "menghancurkan" petani dan pabrik tebu dalam negeri dengan mendorong impor gula pasir asal Thailand dalam jumlah besar melalui CV Agro Abadi.
"Bulog itu perusahaan asing atau mau buat modus baru, kok malah mendorong barang impor masuk ke Kalbar, padahal stok gula pasir dalam negeri saat ini berlebihan," katanya.
Modusnya, yakni gula pasir itu masuk melalui perbatasan Malaysia. Selain impor gula tersebut mengancam kelangsungan petani tebu, kualitas gula pasir itu juga belum diketahui, dan bisa saja gula rafinasi, katanya.
"Kami minta Pemerintah Provinsi Kalbar dan pusat ikut memperhatikan keluhan nasib ribuan petani tebu dalam negeri yang sering kali mengeluhkan harga gula dalam negeri rendah akibat beredarnya gula impor rafinasi di masyarakat saat stok gula dalam negeri berlebihan," katanya.
Harusnya ada kesadaran dan koordinasi antarkepala daerah sehingga ketahanan pangan dalam negeri jangan sampai hancur oleh pemain kartel gula impor rafinasi yang menginginkan petani dan pabrik gula dalam negeri ambruk atau gulung tikar.
Masuknya ribuan ton gula impor asal Thailand ke Kalbar baru-baru ini yang diduga diprakarsai Bulog dan perusahaan Agro Abadi menunjukkan pemerintah tidak berpihak kepada petani dan pabrik gula pasir dalam negeri.
"Ini akan menjadi awal kebangkrutan petani tebu, karena pedagang tidak mau membeli gula ke petani dengan harga mahal, apalagi sisa musim giling 2013 juga masih menumpuk di gudang pabrik gula dan gudang pedagang," katanya.
(A057/F003)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Pemerintah Kota Pontianak, Pemprov Kalbar dan Polda Kalbar beserta instansi terkait perlu membentuk tim khusus sebagai antisipasi, menekan dan mencegah masukkan gula pasir ilegal maupun barang-barang lainnya, baik dari Malaysia ke Kalbar dan sebaliknya," kata Ketua Komisi C DPRD Kota Pontianak Safiun di Pontianak, Minggu.
Safiun menjelaskan dalam waktu dekat Komisi C dan A DPRD Kota Pontianak akan mengagendakan dalam rapat untuk memanggil Bea Cukai, BBPOM Pontianak, Perum Bulog Divre Kalbar dan CV Agro Abadi terkait impor gula pasir Thailand oleh Bulog.
"Dari rapat itu, nantinya baru akan diketahui siapa sebenarnya yang bermain dalam hal mendatangkan gula pasir dari Thailand ke Kalbar, padahal stok dalam negeri cukup," ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Kota Pontianak, Harry Andrianto menuding Bulog Divre Kalbar "menghancurkan" petani dan pabrik tebu dalam negeri dengan mendorong impor gula pasir asal Thailand dalam jumlah besar melalui CV Agro Abadi.
"Bulog itu perusahaan asing atau mau buat modus baru, kok malah mendorong barang impor masuk ke Kalbar, padahal stok gula pasir dalam negeri saat ini berlebihan," katanya.
Modusnya, yakni gula pasir itu masuk melalui perbatasan Malaysia. Selain impor gula tersebut mengancam kelangsungan petani tebu, kualitas gula pasir itu juga belum diketahui, dan bisa saja gula rafinasi, katanya.
"Kami minta Pemerintah Provinsi Kalbar dan pusat ikut memperhatikan keluhan nasib ribuan petani tebu dalam negeri yang sering kali mengeluhkan harga gula dalam negeri rendah akibat beredarnya gula impor rafinasi di masyarakat saat stok gula dalam negeri berlebihan," katanya.
Harusnya ada kesadaran dan koordinasi antarkepala daerah sehingga ketahanan pangan dalam negeri jangan sampai hancur oleh pemain kartel gula impor rafinasi yang menginginkan petani dan pabrik gula dalam negeri ambruk atau gulung tikar.
Masuknya ribuan ton gula impor asal Thailand ke Kalbar baru-baru ini yang diduga diprakarsai Bulog dan perusahaan Agro Abadi menunjukkan pemerintah tidak berpihak kepada petani dan pabrik gula pasir dalam negeri.
"Ini akan menjadi awal kebangkrutan petani tebu, karena pedagang tidak mau membeli gula ke petani dengan harga mahal, apalagi sisa musim giling 2013 juga masih menumpuk di gudang pabrik gula dan gudang pedagang," katanya.
(A057/F003)
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014