Pontianak (Antara Kalbar) - PT Pertamina Wilayah Kalimantan Barat menyatakan kesiapannya untuk mendistribusikan BBM jenis solar untuk PLN dengan harga keekonomian, kata Humas PT Pertamina setempat Syahruddin.
"Kalau PLN membutuhkan pasokan BBM jenis solar yang sifatnya mendesak, kami pada dasarnya siap mendistribusikan solar dengan harga keekonomian," kata Syahruddin di Pontianak, Rabu.
Ia menjelaskan untuk distribusi BBM jenis solar ke PLN diatas 50 persen, maka harga jualnya sesuai harga keekonomian.
"Stok BBM jenis solar kami cukup untuk ditribusi ke PLN, tetapi kalau sudah diatas 50 persen, maka harga jualnya menjadi harga keekonomian. Kami disini hanya menjalankan aturan sesuai dengan kebijakan Pertamina pusat," ungkapnya.
Sementara itu, Deputi Manajer Hukum dan Komunikasi PLN Wilayah Kalbar M Doing menyatakan, pihaknya akan melakukan pemadaman bergilir selama delapan jam per hari seiring pengurangan pasokan bahan bakar minyak dari PT Pertamina.
Kebijakan berupa pengurangan pasokan BBM sebesar 50 persen dari Pertamina itu berlaku untuk PLN di seluruh Indonesia, katanya.
Ia menyebutkan meski keputusan pengurangan kuota berlaku sejak awal Agustus, namun sejauh ini PLN masih mempertahankan pelayanan dengan tidak melakukan penambahan waktu pemadaman.
"Stok masih ada, tetapi tentu saja tidak bisa berlangsung terus-terusan karena stok yang semakin menipis," ujarnya.
Ia memperkirakan akan terjadi pengurangan pasokan energi setidaknya 80 MW kalau tidak ada penambahan pasokan bahan bakar minyak.
PLN setiap bulan membutuhkan 30 ribu kilo liter (KL) "High Speed Diesel" (HSD/solar) untuk operasional mesin pembangkit. Sebanyak 18 ribu KL di antaranya dipasok dari Pertamina sisanya PT AKR.
"Sedangkan kebutuhan PLN atas pasokan minyak bakar atau biasa disebut `Marine Fuel Oil` (MFO) yang digunakan untuk jenis mesin diesel putaran rendah dengan kecepatan kurang dari 300 rpm, adalah 22.500 KL per bulan, tetapi yang disediakan Pertamina hanya 13.000 KL," katanya.
Pada bulan ini, kiriman BBM dari Pertamina berkurang separuhnya, yakni solar menjadi 9.000 KL dan MFO 7.500 KL.
"Saat ini PLN tengah mencari solusi dengan meminta tambahan pasokan dari PT AKR," katanya.
(A057/R007)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Kalau PLN membutuhkan pasokan BBM jenis solar yang sifatnya mendesak, kami pada dasarnya siap mendistribusikan solar dengan harga keekonomian," kata Syahruddin di Pontianak, Rabu.
Ia menjelaskan untuk distribusi BBM jenis solar ke PLN diatas 50 persen, maka harga jualnya sesuai harga keekonomian.
"Stok BBM jenis solar kami cukup untuk ditribusi ke PLN, tetapi kalau sudah diatas 50 persen, maka harga jualnya menjadi harga keekonomian. Kami disini hanya menjalankan aturan sesuai dengan kebijakan Pertamina pusat," ungkapnya.
Sementara itu, Deputi Manajer Hukum dan Komunikasi PLN Wilayah Kalbar M Doing menyatakan, pihaknya akan melakukan pemadaman bergilir selama delapan jam per hari seiring pengurangan pasokan bahan bakar minyak dari PT Pertamina.
Kebijakan berupa pengurangan pasokan BBM sebesar 50 persen dari Pertamina itu berlaku untuk PLN di seluruh Indonesia, katanya.
Ia menyebutkan meski keputusan pengurangan kuota berlaku sejak awal Agustus, namun sejauh ini PLN masih mempertahankan pelayanan dengan tidak melakukan penambahan waktu pemadaman.
"Stok masih ada, tetapi tentu saja tidak bisa berlangsung terus-terusan karena stok yang semakin menipis," ujarnya.
Ia memperkirakan akan terjadi pengurangan pasokan energi setidaknya 80 MW kalau tidak ada penambahan pasokan bahan bakar minyak.
PLN setiap bulan membutuhkan 30 ribu kilo liter (KL) "High Speed Diesel" (HSD/solar) untuk operasional mesin pembangkit. Sebanyak 18 ribu KL di antaranya dipasok dari Pertamina sisanya PT AKR.
"Sedangkan kebutuhan PLN atas pasokan minyak bakar atau biasa disebut `Marine Fuel Oil` (MFO) yang digunakan untuk jenis mesin diesel putaran rendah dengan kecepatan kurang dari 300 rpm, adalah 22.500 KL per bulan, tetapi yang disediakan Pertamina hanya 13.000 KL," katanya.
Pada bulan ini, kiriman BBM dari Pertamina berkurang separuhnya, yakni solar menjadi 9.000 KL dan MFO 7.500 KL.
"Saat ini PLN tengah mencari solusi dengan meminta tambahan pasokan dari PT AKR," katanya.
(A057/R007)
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014