Nunukan (Antara Kalbar) - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menegaskan, jumlah anggaran pengelolaan wilayah perbatasan pada 2014 sebesar Rp7 triliun.
Kepala Bidang Fasilitasi dan Monitotring BNPP, Rusly Baddu di Nunukan, Kalimantan Utara Rabu mengatakan anggaran tersebut diperuntukkan bagi 13 provinsi yang berada pada kawasan perbatasan antara negara.
"Dari 13 provinsi yang berada di kawasan perbatasan antar negara tersebut, terdapat 39 kabupaten/kota dan 111 kecamatan," ujar dia.
a menyatakan, anggaran sebesar Rp7 triliun itu sebagian besar terserap untuk pembangunan sejumlah fasilitas di Pulau Kalimantan khususnya Provinsi Kalimantan Barat.
Penggunaan anggaran yang dimaksudkan itu, lanjut Rusly Baddu, adalah untuk lima program fokus diantaranya pertahanan keamanan, pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan dan lain-lainnya.
Rusly Baddu mengungkapkan, mengenai pelaksanaan pembangunan di kawasan perbatasan melalui anggaran yang disediakan pemerintah itu masing-masing dikendalikan oleh kementerian dan kelembagaan terkait yang dilakukan secara bersama-sama yang tidak terpisahkan.
"Pelaksanaan pembangunan di kawasan perbatasan tidak bisa dilakukan secara parsial tetapi harus saling berkaitan antar kementerian atau kelembagaan terkait," kata dia.
Menurut dia, BNPP hanya sebagai lembaga koordinasi dari 14 kementerian dan kelembagaan yang bergabung di dalamnya sehingga masalah implementasi pelaksanaan program-program pembangunan di kawasan perbatasan menjadi tanggungjawab kementerian masing-masing.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
Kepala Bidang Fasilitasi dan Monitotring BNPP, Rusly Baddu di Nunukan, Kalimantan Utara Rabu mengatakan anggaran tersebut diperuntukkan bagi 13 provinsi yang berada pada kawasan perbatasan antara negara.
"Dari 13 provinsi yang berada di kawasan perbatasan antar negara tersebut, terdapat 39 kabupaten/kota dan 111 kecamatan," ujar dia.
a menyatakan, anggaran sebesar Rp7 triliun itu sebagian besar terserap untuk pembangunan sejumlah fasilitas di Pulau Kalimantan khususnya Provinsi Kalimantan Barat.
Penggunaan anggaran yang dimaksudkan itu, lanjut Rusly Baddu, adalah untuk lima program fokus diantaranya pertahanan keamanan, pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan dan lain-lainnya.
Rusly Baddu mengungkapkan, mengenai pelaksanaan pembangunan di kawasan perbatasan melalui anggaran yang disediakan pemerintah itu masing-masing dikendalikan oleh kementerian dan kelembagaan terkait yang dilakukan secara bersama-sama yang tidak terpisahkan.
"Pelaksanaan pembangunan di kawasan perbatasan tidak bisa dilakukan secara parsial tetapi harus saling berkaitan antar kementerian atau kelembagaan terkait," kata dia.
Menurut dia, BNPP hanya sebagai lembaga koordinasi dari 14 kementerian dan kelembagaan yang bergabung di dalamnya sehingga masalah implementasi pelaksanaan program-program pembangunan di kawasan perbatasan menjadi tanggungjawab kementerian masing-masing.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014