Jakarta (Antara Kalbar) - Tim transisi presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla menyerahkan nama-nama calon menteri ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Saya tidak tahu apa isi dokumen, tapi betul dokumen berisi nama-nama yang merupakan hasil penyaringan selama ini yang dilakukan Jokowi terhadap nama-nama calon menteri, sudah disampaikan tapi saya tidak tahu hasilnya, dan berapa jumlahnya," kata Deputi Tim Transisi Jokowi-JK Hasto Kristiyanto di gedung KPK Jakarta, Jumat.
Hasto datang bersama Ketua Tim Transisi Rini Mariani Soemarno untuk menyerahkan nama-nama tersebut.
"Rini Soemarno dan saya ditugaskan Jokowi sebagai presiden terpilih, jadi kami sebagai kurir, untuk menyerahkan dokumen ke KPK. Dokumen telah diterima dengan baik, dan akan ditindaklanjuti oleh pimpinan KPK," katanya.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu, mengaku diterima oleh Juru Bicara KPK berserta tim dari KPK.
"Kami melihat pimpinan KPK ada kegiatan di lantai 3 sehingga penjelasan dari Johan Budi, seluruh dokumen sudah diterima dan akan ditindaklanjuti," kata Hasto.
Ia mengakui penyerahan nama-nama calon menteri kepada KPK tersebut untuk membentuk pemerintahan yang bersih.
"Pada waktu yang tepat semua akan direspons mengingat seluruh spirit dari penyelenggara yang dipimpin Jokowi membentuk pemerintahan yang bersih, yang bebas dari berbagai macam persoalan korupsi sehingga niat bersama di satu sisi memperkuat KPK dan di sisi lain untuk menyusun kabinet yang betul-betul terbebas dari korupsi menjadi komitmen yang diwujudkan oleh jJokowi sesuai janji komitmennya dan sesuai harapan rakyat," katanya.
Hasto menjelaskan penyerahan nama tersebut dilakukan pada Jumat siang karena Jokowi harus menjalankan ibadah shalat Jumat terlebih dulu.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan KPK hanya butuh waktu singkat untuk menelusuri rekam jejak para calon menteri.
"Kita kan sudah ada data, sehari saja cukup," katanya.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan akan melibatkan peran KPK dan Pusat Pelaporan, Analisis, dan Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menjaring orang yang akan membantunya di pemerintahan
Postur kabinetnya tidak berubah, yakni 33 kementerian dengan empat menteri koordinator, yaitu Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Koordinator Maritim, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup, serta Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Sosial-Budaya.
Komposisi menterinya terdiri atas 18 nama berlatar belakang profesional dan 15 nama berlatar belakang profesional partai politik.
Jokowi memastikan akan mengumumkan susunan kabinetnya pada 21 Oktober 2014, satu hari setelah dilantik.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Saya tidak tahu apa isi dokumen, tapi betul dokumen berisi nama-nama yang merupakan hasil penyaringan selama ini yang dilakukan Jokowi terhadap nama-nama calon menteri, sudah disampaikan tapi saya tidak tahu hasilnya, dan berapa jumlahnya," kata Deputi Tim Transisi Jokowi-JK Hasto Kristiyanto di gedung KPK Jakarta, Jumat.
Hasto datang bersama Ketua Tim Transisi Rini Mariani Soemarno untuk menyerahkan nama-nama tersebut.
"Rini Soemarno dan saya ditugaskan Jokowi sebagai presiden terpilih, jadi kami sebagai kurir, untuk menyerahkan dokumen ke KPK. Dokumen telah diterima dengan baik, dan akan ditindaklanjuti oleh pimpinan KPK," katanya.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu, mengaku diterima oleh Juru Bicara KPK berserta tim dari KPK.
"Kami melihat pimpinan KPK ada kegiatan di lantai 3 sehingga penjelasan dari Johan Budi, seluruh dokumen sudah diterima dan akan ditindaklanjuti," kata Hasto.
Ia mengakui penyerahan nama-nama calon menteri kepada KPK tersebut untuk membentuk pemerintahan yang bersih.
"Pada waktu yang tepat semua akan direspons mengingat seluruh spirit dari penyelenggara yang dipimpin Jokowi membentuk pemerintahan yang bersih, yang bebas dari berbagai macam persoalan korupsi sehingga niat bersama di satu sisi memperkuat KPK dan di sisi lain untuk menyusun kabinet yang betul-betul terbebas dari korupsi menjadi komitmen yang diwujudkan oleh jJokowi sesuai janji komitmennya dan sesuai harapan rakyat," katanya.
Hasto menjelaskan penyerahan nama tersebut dilakukan pada Jumat siang karena Jokowi harus menjalankan ibadah shalat Jumat terlebih dulu.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan KPK hanya butuh waktu singkat untuk menelusuri rekam jejak para calon menteri.
"Kita kan sudah ada data, sehari saja cukup," katanya.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan akan melibatkan peran KPK dan Pusat Pelaporan, Analisis, dan Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menjaring orang yang akan membantunya di pemerintahan
Postur kabinetnya tidak berubah, yakni 33 kementerian dengan empat menteri koordinator, yaitu Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Koordinator Maritim, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup, serta Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Sosial-Budaya.
Komposisi menterinya terdiri atas 18 nama berlatar belakang profesional dan 15 nama berlatar belakang profesional partai politik.
Jokowi memastikan akan mengumumkan susunan kabinetnya pada 21 Oktober 2014, satu hari setelah dilantik.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014