Jakarta (Antara Kalbar) - Presiden RI Joko Widodo bakal mengumpulkan berbagai menteri dalam Kabinet Kerja untuk mengupayakan cara mempermudah perizinan seperti untuk mengurus usaha dan investasi agar dapat memperbaiki layanan yang lebih terintegrasi dan lebih cepat.

"Nanti menteri-menteri yang berhubungan dengan perizinan akan saya kumpulkan," kata Presiden Joko Widodo seusai melakukan inspeksi mendadak ke Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Jakarta, Selasa.

Menurut Jokowi setelah melakukan sidak ke BKPM, sistem perizinan yang ada masih belum terbangun secara integratif, sementara dirinya menginginkan agar proses perizinan dapat lebih mudah dan satu atap.

Presiden mengingatkan bahwa investasi merupakan hal yang penting karena akan membuka lapangan pekerjaan serta memperbaiki infrastruktur seperti listrik yang masih kekurangan di berbagai daerah.

Mengenai tumpang-tindih dalam perizinan antara pihak pusat dan otoritas di daerah, Presiden mengemukakan bahwa sebenarnya telah banyak daerah yang siap untuk perizinan investasi.

Terkait dengan hasil sidak di BKPM, Presiden Jokowi mengungkapkan hal tersebut dilakukannya untuk memastikan agar pelayanan terhadap investor telah baik dan cepat.

"Penampilan kantor (BKPM) sudah baik, tetapi kecepatan pelayanan masih belum bagus," katanya.

Presiden Jokowi juga memaparkan bahwa perbaikan terhadap pengurusan perizinan diharapkan dapat selesai dalam jangka waktu 3--6 bulan mendatang.

Pewarta: Muhammad Razi Rahman

Editor : Nurul Hayat


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014