Pontianak (Antara Kalbar) - Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Brigjen (Pol) Arief Sulistianto memerintahkan kepada seluruh kapolres agar mengindentifikasikan permasalahan-permasalahan tentang perkebunan sawit di wilayah itu.
"Dengan telah diidentifikasikannya masalah-masalah terkait perkebunan sawit, maka ke depannya bisa dicarikan solusi dalam penyelesaian masalah tersebut," kata Arief Sulistianto saat menjadi narasumber pada Seminar sehari kepastian dan perlindungan hukum dalam usaha perkebunan kelapa sawit di Kalbar, Rabu.
Ia menjelaskan tugas kepolisian tidak hanya menjaga kebun ketika ada masalah, tetapi sebagai mediator ketika ada masalah, antara masyarakat sekitar perkebunan sawit dengan pihak perkebunan.
"Sehingga ke depannya dalam penyelesaian permasalahan ada langkah-langkah antara kepolisian, pemda, perusahaan, masyarakat sekitar kebun, dan tokoh adat dilibatkan dalan penyelesaian masalah tersebut," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Arief berharap GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) dan GPPI (Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia) agar membentuk tim apabila ada permasalahan, tim tersebut bisa memberikan bantuan pada kami dalam penyelesaian masalah," ujarnya.
Sebagai mediator, menurut Arief posisi polisi yakni memetakan masalah, kemudian bagaimana menurut perusahaan terkait masalah tersebut, apa tuntutan masyarakat kepada perusahaan perkebunan, dan dicarikan solusinya.
"Hubungan harmonis mayarakat dan perkebunan memang harus dibangun oleh pihak perusahaan sawit, apapun tuntutan masyarakat yang wajar penuhi saja, asal jangan yang sifatnya memeras," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Kapolda Kalbar mengimbau kepada pihak perusahaan perkebunan sawit yang sedang mengembangkan perkebunan sawit di Kalbar agar memperkuat keamanannya sendiri, karena kalau hanya mengharapkan bantuan dari kepolisian, pihaknya tidak mampu, karena keterbatasan jumlah personel.
"Selain itu, pengamanan perkebunan yang berlebihan juga akan membuat masyarakat cemburu. Sehingga sebaiknya perkuat saja keamanan sendiri dengan merekrut satpam atau menempatkan satpam di tempat-tempat yang dinilai perlu," katanya.
Menurut Arief yang perlu dilakukan sekarang bagaimana membina masyarakat agar tidak mudah terprovokasi.
"Kalau pihak perkebunan kelapa sawit telah membina hubungan yang baik dengan masyarakat, sehingga masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang merugikan perkebunan, maka itu langkah yang paling baik," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Dengan telah diidentifikasikannya masalah-masalah terkait perkebunan sawit, maka ke depannya bisa dicarikan solusi dalam penyelesaian masalah tersebut," kata Arief Sulistianto saat menjadi narasumber pada Seminar sehari kepastian dan perlindungan hukum dalam usaha perkebunan kelapa sawit di Kalbar, Rabu.
Ia menjelaskan tugas kepolisian tidak hanya menjaga kebun ketika ada masalah, tetapi sebagai mediator ketika ada masalah, antara masyarakat sekitar perkebunan sawit dengan pihak perkebunan.
"Sehingga ke depannya dalam penyelesaian permasalahan ada langkah-langkah antara kepolisian, pemda, perusahaan, masyarakat sekitar kebun, dan tokoh adat dilibatkan dalan penyelesaian masalah tersebut," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Arief berharap GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) dan GPPI (Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia) agar membentuk tim apabila ada permasalahan, tim tersebut bisa memberikan bantuan pada kami dalam penyelesaian masalah," ujarnya.
Sebagai mediator, menurut Arief posisi polisi yakni memetakan masalah, kemudian bagaimana menurut perusahaan terkait masalah tersebut, apa tuntutan masyarakat kepada perusahaan perkebunan, dan dicarikan solusinya.
"Hubungan harmonis mayarakat dan perkebunan memang harus dibangun oleh pihak perusahaan sawit, apapun tuntutan masyarakat yang wajar penuhi saja, asal jangan yang sifatnya memeras," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Kapolda Kalbar mengimbau kepada pihak perusahaan perkebunan sawit yang sedang mengembangkan perkebunan sawit di Kalbar agar memperkuat keamanannya sendiri, karena kalau hanya mengharapkan bantuan dari kepolisian, pihaknya tidak mampu, karena keterbatasan jumlah personel.
"Selain itu, pengamanan perkebunan yang berlebihan juga akan membuat masyarakat cemburu. Sehingga sebaiknya perkuat saja keamanan sendiri dengan merekrut satpam atau menempatkan satpam di tempat-tempat yang dinilai perlu," katanya.
Menurut Arief yang perlu dilakukan sekarang bagaimana membina masyarakat agar tidak mudah terprovokasi.
"Kalau pihak perkebunan kelapa sawit telah membina hubungan yang baik dengan masyarakat, sehingga masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang merugikan perkebunan, maka itu langkah yang paling baik," katanya.
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014