Presiden Minta Pola Penyaluran Bantuan Sosial Diubah

Jakarta (Antara Kalbar) - Presiden Joko Widodo meminta agar dalam lima tahun ke depan pola penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat diubah, tidak lagi ada yang tunai, namun memanfaatkan jasa perbankan.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro kepada wartawan di Kantor Presiden Jakarta, Jumat, mengatakan Presiden meminta agar dalam lima tahun ke depan hal itu bisa terwujud.

"Tekad presiden lima tahun ke depan semua bantuan sosial yang mendukung masyarakat kecil melalui perbankan, tidak lagi 'cash', dan minimalisir transaksi tunai," kata Menkeu usai mendampingi Dewan Komisioner OJK bertemu dengan Presiden Joko Widodo di ruang kerja Presiden di Istana Merdeka.

Ia menambahkan, "selain itu OJK memberikan komitmen di level masyarakat sudah ada asuransi mikro, misal petani, 'concern' pada gagal panen bagaimana, nanti ada asuransi petani kaitannya gagal panen, premi yang dibayarkan sangat rendah."

    

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad mengatakan pertemuan dengan Presiden selain melaporkan tugas dan capaian OJK, juga menyampaikan mengenai antisipasi kondisi keuangan global.

"Kita juga harus antisipasi kebijakan global. Bukan hanya kinerja perbankan dan pasar modal," katanya.

Ditambahkannya, "tanpa keinginan meremehkan, kita serius, tapi keuangan nasional memiliki daya tahan yang baik, termasuk kita melakukan strees testing, kita antisipasi dan sudah siapkan responnya, kita sudah antisipasi lama. Indeks hari ini positif, indeks di kita termasuk yang tertinggi di Asean."

    

Muliaman menambahkan, juga disampaikan kepada Presiden mengenai upaya edukasi pada masyarakat terkait layanan keuangan.

"Asuransi dan dana pensiun juga disampaikan mereka dalam kondisi yang baik memiliki potensi untuk tumbuh berkembang yang sangat besar. Edukasi keuangan pada masyarakat, kita ingin mendorong industri keuangan bisa inklusive, agar membangun kedekatan masyaralat pada sumber dana," katanya.

Menurut dia, ini juga tidak lepas dari peningkatan edukasinya, karena banyak masyarakat yang alami kerugian karena tertipu.

(P008/M. Attamami)