Pontianak (Antara Kalbar) - Pemerintah Kota Pontianak tetap akan memfokuskan pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi kemiskinan di kota itu, kata Wakil Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono.
"Yang jelas Pemkot Pontianak akan terus fokus pada pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi kemiskinan baik pemberdayaan secara fisik maupun non fisik," kata Edi Rusdi Kamtono di Pontianak, Minggu.
Ia menjelaskan Pemkot Pontianak juga berkomitmen akan melanjutkan program-program yang ada melalui program Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).
Edi menambahkan nantinya keberlanjutan program di BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) ini akan disinergikan dengan program yang sudah disusun pada masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di lingkungan Pemkot Pontianak.
Terkait anggaran untuk keberlangsungan program pengentasan kemiskinan, Wakil Wali Kota Pontianak menambahkan bahwa sekarang ini masih dalam tahap penyusunan APBD untuk tahun 2015.
"Saat ini kami masih menghimpun dulu dari seluruh SKPD terkait program-program yang bertujuan memberantas kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat. Kalau sudah terkumpul akan kami koordinasikan dan disinergiskan," ungkapnya.
Salah satu program dalam pengentasan kemiskinan yang tetap dilanjutkan Pemkot Pontianak, yakni melanjutkan program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), baik melalui APBD Pemkot maupun bantuan pemerintah pusat, kata Edi.
Data Pemkot Pontianak, mencatat ada sekitar 1.500 unit RTLH yang masih perlu diberikan bantuan, bahkan bisa meningkat hingga 2.000 unit rumah karena perubahan kondisi rumah yang awalnya masih layak namun menjadi tidak layak lagi disebabkan faktor usia rumah.
Tahun 2014 Pemkot Pontianak mendapat bantuan sebanyak 270 unit dari Kemenpera yang tersebar di beberapa kelurahan di Kota Pontianak.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Yang jelas Pemkot Pontianak akan terus fokus pada pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi kemiskinan baik pemberdayaan secara fisik maupun non fisik," kata Edi Rusdi Kamtono di Pontianak, Minggu.
Ia menjelaskan Pemkot Pontianak juga berkomitmen akan melanjutkan program-program yang ada melalui program Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).
Edi menambahkan nantinya keberlanjutan program di BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) ini akan disinergikan dengan program yang sudah disusun pada masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di lingkungan Pemkot Pontianak.
Terkait anggaran untuk keberlangsungan program pengentasan kemiskinan, Wakil Wali Kota Pontianak menambahkan bahwa sekarang ini masih dalam tahap penyusunan APBD untuk tahun 2015.
"Saat ini kami masih menghimpun dulu dari seluruh SKPD terkait program-program yang bertujuan memberantas kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat. Kalau sudah terkumpul akan kami koordinasikan dan disinergiskan," ungkapnya.
Salah satu program dalam pengentasan kemiskinan yang tetap dilanjutkan Pemkot Pontianak, yakni melanjutkan program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), baik melalui APBD Pemkot maupun bantuan pemerintah pusat, kata Edi.
Data Pemkot Pontianak, mencatat ada sekitar 1.500 unit RTLH yang masih perlu diberikan bantuan, bahkan bisa meningkat hingga 2.000 unit rumah karena perubahan kondisi rumah yang awalnya masih layak namun menjadi tidak layak lagi disebabkan faktor usia rumah.
Tahun 2014 Pemkot Pontianak mendapat bantuan sebanyak 270 unit dari Kemenpera yang tersebar di beberapa kelurahan di Kota Pontianak.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014