Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Kota Pontianak berhasil meraih penghargaan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) atas keberhasilan dalam menurunkan angka prevalensi kekerdilan atau stunting berdasarkan Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022
"Sangat bersyukur atas penghargaan ini. Awal 2021 semasa pandemi masih melanda, angka stunting di Kota Pontianak masih 24,4 persen. Kemudian di 2022, angka stunting berhasil diturunkan sebanyak 4,7 persen sehingga menjadi 19,7 persen," kata Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan di Pontianak, Rabu.
Ia menjelaskan bahwa keberhasilan yang ada tentu tidak terlepas dari dukungan dan upaya Pemerintah Provinsi Kalbar karena Kota Pontianak adalah ibu kota provinsi. Semua pihak dan pemangku kepentingan dikerahkan dengan bersinergi untuk bergerak dan berupaya menurunkan angka stunting di Kota Pontianak.
"Bagaimana sinergi ini terbangun untuk menurunkan angka stunting dengan melibatkan banyak pihak, termasuk para pelaku usaha yang ada di Kota Pontianak untuk menjadi bapak asuh atau bunda asuh. Sehingga warga yang terkena stunting ini mendapatkan asupan gizi yang mencukupi," katanya.
Ia menambahkan bahwa Kota Pontianak fokus pada 10 kelurahan yang rentan kasus stunting. Untuk penanggulangan penurunan angka stunting, pihaknya mengembangkan sebuah aplikasi bernama Pontianak Zero Stunting. Dalam aplikasi itu data-data warga lengkap, satu nama satu alamat. Pihaknya juga sudah mulai mengurangi rapat-rapat di kantor untuk membahas persoalan stunting.
Baca juga: Gubernur Kalbar harap BKKBN berkoordinasi dalam penanganan stunting
"Kami sekarang lebih sering ke lapangan untuk melihat langsung kondisi fakta di lapangan dan hasilnya sangat optimal dalam menurunkan angka stunting di Kota Pontianak," kata Bahasan yang juga selaku Ketua Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) Kota Pontianak.
Satu di antara inovasi yang dikembangkan di Kota Pontianak adalah intervensi spesifik. Intervensi spesifik yang dilaksanakan, mulai dari pelayanan kesehatan terpadu untuk calon pengantin, pelayanan kesehatan remaja putri untuk mencegah anemia sejak dini, pendampingan ibu hamil, kelas pemberian makan bayi dan anak.
"Hingga gerakan memasyarakatkan gemar makan ikan untuk meningkatkan konsumsi protein hewani pada balita," terang Bahasan.
Ia juga meminta peran aktif para TPPS terutama kaum ibu, untuk terus melakukan pendampingan kepada keluarga, ibu-ibu hamil maupun yang melahirkan, terutama terhadap anak-anak balita yang terindikasi stunting.
"Sebagai ujung tombak dalam upaya percepatan penurunan stunting, para TPPS ini bisa memberikan penyuluhan serta melakukan langkah-langkah surveilan kepada keluarga berisiko stunting," demikian Bahasan.
Baca juga: Ketua TPPS Pontianak optimis angka stunting dapat turun secara drastis
Pontianak raih penghargaan BKKBN atas keberhasilan turunkan stunting
Rabu, 22 Februari 2023 17:59 WIB