Jakarta (Antara Kalbar) - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhammad Hanif Dhakiri menegaskan aksi blusukan yang dilakukannya bukanlah merupakan pencitraan semata tetapi merupakan kebiasaan yang seharusnya dilakukan oleh para pejabat negara.
"Saya tegaskan blusukan dengan melakukan sidak itu bukan pencitraan karena saya bukan orang yang memiliki hobi pencitraan dan memang tidak bisa," katanya pada acara Diskusi Publik Perspektif Indonesia di Jakarta, Sabtu.
Dia mengatakan blusukan tersebut memang biasa dilakukannya dan karena dirinya mengaku membutuhkan fakta yang terjadi di lapangan tentang lingkup kerjanya terkait masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk mengambil kebijakan dalam menjalankan kementerian yang dipimpinnya.
"Saya kan butuh fakta dari lapangan untuk direfleksikan pada kebijakan di kementerian saya jadi wajar saya turun langsung agar kenyataannya yang terjadi terlihat jelas," katanya.
Dia menambahkan blusukan yang terjadi pada awal kepemimpinannya di Kemenakertrans adalah merupakan kebutuhan sehingga prinsip yang digaungkan pemerintahan sekarang untuk menghadirkan negara dalam setiap persoalan bisa dijalankan.
"Pemerintah sekarang melihat kebutuhan yang mendesak untuk kehadiran negara pada setiap persoalan yang terjadi di masyarakat. Berangkat dari hal tersebut saya melakukan blusukan agar fakta di lapangan terkumpul dan kehadiran negara bisa dirasakan masyarakat," katanya.
Dia mengatakan inspeksi mendadak yang dilakukannya pada Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang melakukan pelanggaran dengan menampung para calon TKI dengan tidak layak dan dicurigai akan mengirimkan TKI ke luar negeri dengan cara ilegal sedikit banyak meyakinkan masyarakat akan kehadiran negara.
"Hal semacam ini dibutuhkan untuk memberikan keyakinan pada masyarakat bahwa negara ada untuk melindungi hak mereka," ujarnya.
Dari hasil dari inspeksi tersebut, Hanif menambahkan pihaknya akan melakukan audit pada semua perusahaan penyalur TKI baik swasta maupun negeri sehingga kejadian semacam ini tidak perlu terjadi kembali karena menyangkut hak asasi.
"Saya tidak akan mentolerir pihak yang main-main dengan calon tenaga kerja karena ini adalah persoalan nyawa," katanya menambahkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Saya tegaskan blusukan dengan melakukan sidak itu bukan pencitraan karena saya bukan orang yang memiliki hobi pencitraan dan memang tidak bisa," katanya pada acara Diskusi Publik Perspektif Indonesia di Jakarta, Sabtu.
Dia mengatakan blusukan tersebut memang biasa dilakukannya dan karena dirinya mengaku membutuhkan fakta yang terjadi di lapangan tentang lingkup kerjanya terkait masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk mengambil kebijakan dalam menjalankan kementerian yang dipimpinnya.
"Saya kan butuh fakta dari lapangan untuk direfleksikan pada kebijakan di kementerian saya jadi wajar saya turun langsung agar kenyataannya yang terjadi terlihat jelas," katanya.
Dia menambahkan blusukan yang terjadi pada awal kepemimpinannya di Kemenakertrans adalah merupakan kebutuhan sehingga prinsip yang digaungkan pemerintahan sekarang untuk menghadirkan negara dalam setiap persoalan bisa dijalankan.
"Pemerintah sekarang melihat kebutuhan yang mendesak untuk kehadiran negara pada setiap persoalan yang terjadi di masyarakat. Berangkat dari hal tersebut saya melakukan blusukan agar fakta di lapangan terkumpul dan kehadiran negara bisa dirasakan masyarakat," katanya.
Dia mengatakan inspeksi mendadak yang dilakukannya pada Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang melakukan pelanggaran dengan menampung para calon TKI dengan tidak layak dan dicurigai akan mengirimkan TKI ke luar negeri dengan cara ilegal sedikit banyak meyakinkan masyarakat akan kehadiran negara.
"Hal semacam ini dibutuhkan untuk memberikan keyakinan pada masyarakat bahwa negara ada untuk melindungi hak mereka," ujarnya.
Dari hasil dari inspeksi tersebut, Hanif menambahkan pihaknya akan melakukan audit pada semua perusahaan penyalur TKI baik swasta maupun negeri sehingga kejadian semacam ini tidak perlu terjadi kembali karena menyangkut hak asasi.
"Saya tidak akan mentolerir pihak yang main-main dengan calon tenaga kerja karena ini adalah persoalan nyawa," katanya menambahkan.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014