Jakarta (Antara) - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mengimbau jajaran pegawai negeri sipil (PNS) meminimalkan perjalanan dinas sebagai upaya penghematan anggaran.
"Kalau bisa pergi satu orang mengapa harus lima orang yang berangkat, sedapat mungkin hanya untuk yang penting-penting saja," kata Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan-RB Herman Suryatman di Jakarta, Kamis.
Menurut Herman, salah satu persoalan birokrasi yang terjadi selama ini adalah tidak efisien dalam melaksanakan kegiatan serta penggunaan anggaran termasuk dalam perjalanan dinas.
"Pengurangan perjalanan dinas juga dapat dilakukan dengan melakukan pertemuan dan komunikasi melalui telepon kepada instansi yang akan dikunjungi sehingga tidak perlu harus berkunjung langsung," katanya.
Ia mengatakan berdasarkan data yang dikeluarkan pada World Economy Forum salah satu penyebab rendahnya daya saing bangsa Indonesia adalah karena birokrasi yang tidak efisien.
"Oleh sebab itu dalam waktu dekat Kemenpan-RB akan menulis surat edaran kepada semua instansi agar menindaklanjuti apa yang telah digariskan," kata dia.
Pada sisi lain ia mengatakan saat ini aturan pembiayaan perjalanan dinas juga telah diatur ketat menggunakan mekanisme "at cost" atau dibayar sesuai kebutuhan sehingga kemungkinan terjadinya penyelewengan lebih kecil.
"Dulu masih ada yang bisa mengakali dengan membuat tiket palsu sekarang sudah diterapkan sistem online dimana daftar pejabat yang bepergian langsung terdata di Badan Pemeriksa Keuangan," kata dia.
(SDP-75/A.F. Firman)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Kalau bisa pergi satu orang mengapa harus lima orang yang berangkat, sedapat mungkin hanya untuk yang penting-penting saja," kata Kepala Biro Hukum Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan-RB Herman Suryatman di Jakarta, Kamis.
Menurut Herman, salah satu persoalan birokrasi yang terjadi selama ini adalah tidak efisien dalam melaksanakan kegiatan serta penggunaan anggaran termasuk dalam perjalanan dinas.
"Pengurangan perjalanan dinas juga dapat dilakukan dengan melakukan pertemuan dan komunikasi melalui telepon kepada instansi yang akan dikunjungi sehingga tidak perlu harus berkunjung langsung," katanya.
Ia mengatakan berdasarkan data yang dikeluarkan pada World Economy Forum salah satu penyebab rendahnya daya saing bangsa Indonesia adalah karena birokrasi yang tidak efisien.
"Oleh sebab itu dalam waktu dekat Kemenpan-RB akan menulis surat edaran kepada semua instansi agar menindaklanjuti apa yang telah digariskan," kata dia.
Pada sisi lain ia mengatakan saat ini aturan pembiayaan perjalanan dinas juga telah diatur ketat menggunakan mekanisme "at cost" atau dibayar sesuai kebutuhan sehingga kemungkinan terjadinya penyelewengan lebih kecil.
"Dulu masih ada yang bisa mengakali dengan membuat tiket palsu sekarang sudah diterapkan sistem online dimana daftar pejabat yang bepergian langsung terdata di Badan Pemeriksa Keuangan," kata dia.
(SDP-75/A.F. Firman)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014