Pontianak (Antara Kalbar) - Pengamat Ekonomi dari Universitas Tanjungpura Pontianak Dian Patria SE MA menyatakan masyarakat tidak perlu panik dalam membeli kebutuhan pokok untuk antisipasi rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM bersubsidi.
"Kalau `panic buying` atau pembelian berulang terhadap kebutuhan pokok terjadi, malah akan memicu kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok itu sebelum diumumkannya kenaikan harga BBM bersubsidi," kata Dian Patria di Pontianak, Sabtu.
Sehingga dampak dari "panic buying" itu, malah akan memicu kenaikan harga pada berbagai kebutuhan pokok terjadi dalam dua tahap, yakni sebelum diumumkannya kenaikan harga BBM, dan pasca diumumkannya kenaikan harga BBM bersubsidi.
"Panic buying harus dihindari agar tidak menimbulkan kekurangan berbagai kebutuhan pokok, dan bisa menekan laju inflasi, dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi," ungkapnya.
Sekarang, menurut dia tugas pemerintah, yakni bagaimana menetralisir kenaikan harga sembako dampak kenaikan harga BBM bersubsidi, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional," katanya.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Pontianak, mematok besaran inflasi tahunan sekitar tujuh hingga delapan persen jika pemerintah jadi menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi, kata Wali Kota Pontianak Sutarmidji.
"Tetapi kalau tidak ada kenaikan harga BBM bersubsidi, inflasi paling tinggi sekitar enam persen. Kalau kenaikan BBM terjadi pada November maka inflasi tahunan diperkirakan berkisar tujuh hingga delapan persen," kata Sutarmidji.
Sutarmidji menjelaskan walaupun akan ada perayaan Natal dan Tahun Baru, tetapi jika harga BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan, dirinya optimistis bisa menekan laju inflasi hanya pada besaran enam persen saja.
"Untuk mengendalikan inflasi setelah kenaikan harga BBM bersubsidi, saya sudah meminta dinas terkait memantau pergerakan harga-harga kebutuhan pokok yang berkaitan langsung dengan inflasi," ungkapnya.
Selain itu, Pemkot Pontianak juga mendorong masyarakat untuk produktif dengan menanam sayur-mayur sehingga tidak terlalu bergantung pada pasar, sehingga turut serta membantu dalam menekan laju inflasi meskipun terjadi kenaikan harga BBM bersubsidi, katanya.
"Minimnal masyarakat tidak perlu beli sayur di pasar," katanya.
Data BPS Kalbar mencatat, Oktober 2014 di Kota Pontianak terjadi deflasi sebesar 0,42 persen.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Kalau `panic buying` atau pembelian berulang terhadap kebutuhan pokok terjadi, malah akan memicu kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok itu sebelum diumumkannya kenaikan harga BBM bersubsidi," kata Dian Patria di Pontianak, Sabtu.
Sehingga dampak dari "panic buying" itu, malah akan memicu kenaikan harga pada berbagai kebutuhan pokok terjadi dalam dua tahap, yakni sebelum diumumkannya kenaikan harga BBM, dan pasca diumumkannya kenaikan harga BBM bersubsidi.
"Panic buying harus dihindari agar tidak menimbulkan kekurangan berbagai kebutuhan pokok, dan bisa menekan laju inflasi, dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi," ungkapnya.
Sekarang, menurut dia tugas pemerintah, yakni bagaimana menetralisir kenaikan harga sembako dampak kenaikan harga BBM bersubsidi, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional," katanya.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Pontianak, mematok besaran inflasi tahunan sekitar tujuh hingga delapan persen jika pemerintah jadi menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi, kata Wali Kota Pontianak Sutarmidji.
"Tetapi kalau tidak ada kenaikan harga BBM bersubsidi, inflasi paling tinggi sekitar enam persen. Kalau kenaikan BBM terjadi pada November maka inflasi tahunan diperkirakan berkisar tujuh hingga delapan persen," kata Sutarmidji.
Sutarmidji menjelaskan walaupun akan ada perayaan Natal dan Tahun Baru, tetapi jika harga BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan, dirinya optimistis bisa menekan laju inflasi hanya pada besaran enam persen saja.
"Untuk mengendalikan inflasi setelah kenaikan harga BBM bersubsidi, saya sudah meminta dinas terkait memantau pergerakan harga-harga kebutuhan pokok yang berkaitan langsung dengan inflasi," ungkapnya.
Selain itu, Pemkot Pontianak juga mendorong masyarakat untuk produktif dengan menanam sayur-mayur sehingga tidak terlalu bergantung pada pasar, sehingga turut serta membantu dalam menekan laju inflasi meskipun terjadi kenaikan harga BBM bersubsidi, katanya.
"Minimnal masyarakat tidak perlu beli sayur di pasar," katanya.
Data BPS Kalbar mencatat, Oktober 2014 di Kota Pontianak terjadi deflasi sebesar 0,42 persen.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014