Penetapan Kadis Pendidikan Kubu Raya Jangan Ganggu Persiapan UN

Sungai Raya (Antara Kalbar) - Pengamat Pendidikan Kalimantan Barat DR. Aswandi menyarankan agar Pemkab Kubu Raya dapat segera menempatkan Kadis Pendidikan definitif agar tidak menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan Ujian Nasional pertengahan April 2014.

Ada baiknya kekosongan kepala dinas pendidikan yang terjadi di Kubu Raya segera diisi agar tidak mengganggu proses UN yang segera berlangsung pada pertengahan bulan ini.

"Saya rasa wajar saja bila para guru yang tergabung dalam PGRI Kubu Raya menuntut agar segera kepala dinas pendidikan segera diisi oleh pejabat definitif, karena banyak kebijakan yang mesti dibuat oleh kepala dinas tersebut," kata Aswandi saat ditemui di Pontianak, Selasa.

Dia menyatakan, apa yang dilakukan oleh bupati Kubu Raya dalam memobilisasi kepala SKPD memang merupakan hak preogratif bupati. Namun, menurutnya penggantian kepala dinas pendidikan dilakukan tidak diwaktu yang tepat.

"Paling tidak biarkan terlebih dahulu kepala dinas yang lama menyelesaikan proses UN yang akan berlangsung bulan ini. Kalaupun mau diganti, ya bupati setidaknya sudah menyiapkan calon yang tepat dan tentu harus lebih baik dari pejabat sebelumnya, karena kalau pejabat yang menggantikan itu tidak lebih baik, apa lagi diambil dari pegawai yang bukan berasal dari guru dan tidak mengerti benar tentang pendidikan, jelas itu bisa fatal," tuturnya.

Aswandi mencontohkan, di luar negeri, setiap pergantian pada dinas atau badan yang menangani pendidikan, kepalanya akan dipilih dari latar belakang pendidik. Hal itu menjadi suatu keharusan karena yang seharusnya mengurus pendidikan adalah orang pendidikan itu sendiri.

"Kalau nantinya yang ditempatkan adalah kalangan non-pendidik, jelas ini bisa merusak tatanan yang ada. Terlebih bisa menimbulkan kecemburuan dari tenaga pendidik yang akan ditangani oleh kepala SKPD terkait dan ini jelas bisa membuat bobrok pendidikan di suatu daeah," katanya.

Dekan FKIP Untan itu mendukung adanya aksi damai yang dilakukan oleh PGRI Kubu Raya beberapa waktu lalu di kantor bupati Kubu Raya, mengingat apa yang dituntut oleh persatuan guru tersebut merupakan suatu hal yang mendesak dan perlu segera dilakukan Pemkab Kubu Raya.

"Namun saya ingatkan, jangan sampai aksi tersebut menjadi boomerang bagi para guru itu sendiri, apa lagi sampai dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang mencoba memanfaatkan guru dalam menggelar aksi itu," kata Aswandi.

Dia berpendapat, selama pengganti kepala dinas pendidikan merupakan pendidik yang memiliki prestasi yang baik tentu itu harus mendapat dukungan. Namun, sebaliknya, jika kepala dinas pendidikan Kubu Raya yang baru nantinya bukan berasal dari kalangan pendidik maka dia menyatakan patut untuk diprotes oleh kalangan guru.

"Namanya penempatan kepala dinas itu harus dipilih dengan beebrapa kriteria, diantaranya adalah memiliki prestasi yang baik dan memang patut untuk diposisi tersebut. Namun, jika dipilih atau diberhentikan berdasarkan suka dan tidak suka, itu jelas namanya pemimpin yang arogan," tuturnya.

Intinya, lanjut Aswandi, bupati Kubu Raya mesti bisa mempertanggungjawabkan apa yang menjadi hak preogratifnya, jangan sampai apa yang menjadi keputusan bupati tersebut menimbulkan polemik dikemudian hari," katanya.*