Pontianak (Antara Kalbar) - Organisasi Angkutan Darat (Organda) Provinsi Kalimantan Barat menyatakan dampak kenaikan harga BBM bersubsidi mengancam kelangsungan jasa angkutan darat di provinsi itu.
"Jika melihat persentase naiknya harga BBM bersubsidi yang mencapai 36 persen, maka akan ada kenaikan tarif jasa angkutan yang cukup tinggi, baik pada angkutan darat dan perairan," kata Ketua DPD Organda Kalbar Adhie Rumbee di Pontianak, Selasa.
Ia menjelaskan tentu saja masyarakat khususnya di daerah yang kondisi infrastrukturnya kurang layak seperti Kalbar, maka penumpang akan memilih jasa transfortasi lain, sehingga berdampak semakin sepinya penumpang angkutan darat.
Menurut dia pihaknya sebelum pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi sudah mengajukan beberapa usulan kepada pemerintah, namun hal itu juga tidak ditanggapi.
"Sebenarnya paling tidak, pemerintah membebaskan pajak kendaraan umum, biaya pengujian, atau pemerintah memberikan anggaran kepada Organda, untuk membantu pengusaha jasa angkutan darat dalam memperbarui angkutannya," ungkap Adi.
Dalam kesempatan itu, dia mengancam pihaknya juga akan melakukan mogok mengikuti hasil rapat Organda se-Indonesia di Semarang tadi malam, yang menyerukan seluruh anggota Organda agar mogok nasional mulai, Rabu besok (19/11).
"Dampak dari mogok itu, mungkin tidak akan terasa di Kalbar, tetapi kalau di Pulau Jawa akan lebih besar dampaknya karena bisa melumpuhkan kegiatan masyarakat. Jika aksi mogok juga tidak dipedulikan, kami akan mendatangi Istana Negara," ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp2.000 sehingga harga premium yang semula Rp6.500 /liter naik menjadi Rp8.500 /liter dan solar dari Rp5.500 /liter menjadi Rp7.500 /liter.
Pengumuman dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin malam (17/11).
(U.A057/B/E008/E008) 18-11-2014 14:15:55
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Jika melihat persentase naiknya harga BBM bersubsidi yang mencapai 36 persen, maka akan ada kenaikan tarif jasa angkutan yang cukup tinggi, baik pada angkutan darat dan perairan," kata Ketua DPD Organda Kalbar Adhie Rumbee di Pontianak, Selasa.
Ia menjelaskan tentu saja masyarakat khususnya di daerah yang kondisi infrastrukturnya kurang layak seperti Kalbar, maka penumpang akan memilih jasa transfortasi lain, sehingga berdampak semakin sepinya penumpang angkutan darat.
Menurut dia pihaknya sebelum pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi sudah mengajukan beberapa usulan kepada pemerintah, namun hal itu juga tidak ditanggapi.
"Sebenarnya paling tidak, pemerintah membebaskan pajak kendaraan umum, biaya pengujian, atau pemerintah memberikan anggaran kepada Organda, untuk membantu pengusaha jasa angkutan darat dalam memperbarui angkutannya," ungkap Adi.
Dalam kesempatan itu, dia mengancam pihaknya juga akan melakukan mogok mengikuti hasil rapat Organda se-Indonesia di Semarang tadi malam, yang menyerukan seluruh anggota Organda agar mogok nasional mulai, Rabu besok (19/11).
"Dampak dari mogok itu, mungkin tidak akan terasa di Kalbar, tetapi kalau di Pulau Jawa akan lebih besar dampaknya karena bisa melumpuhkan kegiatan masyarakat. Jika aksi mogok juga tidak dipedulikan, kami akan mendatangi Istana Negara," ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp2.000 sehingga harga premium yang semula Rp6.500 /liter naik menjadi Rp8.500 /liter dan solar dari Rp5.500 /liter menjadi Rp7.500 /liter.
Pengumuman dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin malam (17/11).
(U.A057/B/E008/E008) 18-11-2014 14:15:55
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014