Lebaran 2019 tidak ada kenaikan harga tiket

Pontianak (ANTARA) - Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kalbar, Ujas, di Pontianak, Minggu, menyebutkan pada Lebaran 2019 ini tidak ada kenaikan harga tiket.

"Berdasarkan kesepakatan pelaku usaha dan pemerintah juga mengetahui bahwa kita tidak menaikkan harga," ujarnya.

Hanya saja, kata dia, saat ini diberlakukan tarif normal atau pengembalian harga sebagaimana mestinya.

"Sebelum lebaran atau hari biasa pengusaha bus telah menurunkan harga karena menyesuaikan daya beli masyarakat. Namun Ketika Lebaran ini, harga yang turun dikembalikan ke tarif normal," kata dia.

Ia mencontohkan beberapa tarif yang diturunkan dan dikembalikan ke harga normal, seperti rute Pontianak - Melawi atau sebaliknya yakni turun hingga Rp175 ribu per orang. Namun, saat Lebaran dikembalikan ke Rp200 per orang.

"Pengembalian harga karena daya beli masyarakat kian baik terutama adanya penambahan pendapatan seperti tunjangan hari raya dan lainnya,"jelas dia.

Dikatakannya, saat Lebaran 2019 ada ratusan unit kendaraan dari pengusaha angkutan darat yang beroperasi dan siap melayani penumpang. "Kita akan melayani dengan maksimal dan kenyamanan diutamakan," papar dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kalbar, Manto Saidi menyebutkan bahwa pemerintah bersama Organda sudah dan terus berkoordinasi.

"Terkait penetapan harga tiket tentu sudah ada hitungannya baik biaya operasional dan lainnya. Berbagai faktor mereka hitung. Harga yang ada tentu titik temu yang ideal," kata dia.

Ia menjelaskan agar proses mudik Lebaran lancar pihaknya telah membentuk posko terpadu dengan melibatkan berbagai pihak dalam pemantauan dan pengamanan arus mudik tersebut.

"Satu bulan sebelum lebaran, kita sudah melakukan rapat dengan berbagai pihak, untuk membentuk posko terpadu arus mudik lebaran tahun 2019 di Kalbar," kata dia.

Dia menjelaskan, posko terpadu tersebut melibatkan berbagai unsur seperti dari perhubungan, pihak asuransi, kepolisian, dan kesehatan yang merupakan unsur wajib.

"Unsur tambahan juga ada, seperti di karantina kesehatan, badan penanggulangan bencana dan SAR. Bahkan, kita terbuka untuk pihak mana pun, termasuk jika dari media ingin terlibat di posko terpadu kita. Kita terbuka dan mempersilahkan untuk hal itu," tuturnya.*