Pontianak (Antara Kalbar) - Ketua Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia (GOPTKI) Provinsi Kalimantan Barat, Ratna Yuniar menuturkan, belum semua kabupaten dan kota di wilayah itu membentuk organisasi serupa.
"Ada yang berjanji akan membentuk GOPTKI, setelah dari provinsi menyampaikan beberapa kali. Tapi kemudian tidak jadi," kata Ratna Yuniar disela rapat koordinasi se-Kalbar di Pontianak, Jumat.
Ia melanjutkan, bahkan ada beberapa daerah yang hingga kini belum mempunyai GOPTKI. Seperti Kabupaten Kubu Raya, Melawi, Sekadau, Mempawah dan Kota Singkawang.
Namun ada juga beberapa daerah yang mulai menghidupkan kembali GOPTKI sebagai wadah bagi penyelenggara pendidikan anak usia dini dan Taman kanak-kanak.
Ratna Yuniar mencontohkan Kabupaten Sanggau yang belum lama ini pengurus GOPTKI-nya ia lantik.
"Di Sanggau itu, sudah lima tahun kepengurusannya tidak berjalan," ujar Ratna Yuniar.
Ia mengakui, meski organisasi tersebut dibentuk mulai dari tingkat pusat, namun untuk menggerakkan organisasi tidaklah mudah. "Tidak ada anggaran khusus untuk GOPTKI. SUlit membayangkan organisasi bergerak tanpa dana," kata dia.
Sementara pendidikan bagi anak pada usia dini sangat penting karena sebagai dasar untuk jenjang berikutnya.
"Sehingga pusat menargetkan setiap desa setidaknya ada satu pendidikan anak usia dini," ujar Ratna Yuniar. Namun harus diakui, untuk mewujudkan hal itu tidak gampang.
Di Kalbar sendiri, kata Ratna, target satu desa satu PAUD belum berjalan dengan baik. "Terlebih lagi di daerah pedalaman," katanya.
Ia melanjutkan, dari segi jumlah, PAUD di Kalbar sudah cukup banyak. Namun sayangnya tidak tersebar dengan merata. Sebagian besar berada di kota besar atau ibu kota kabupaten dan kota.
Untuk meningkatkan jumlah PAUD, digalang kampanye Bunda PAUD yakni istri dari kepala daerah. "Tujuannya untuk mempermudah pembentukan di daerah-daerah," kata istri dari Sekda Provinsi Kalbar M Zeet Hamdy Assovie itu.
Namun ia tidak ingin PAUD dan TK terus bertambah di Kalbar tanpa diimbangi kualitas pendidikan yang diberikan. "Idealnya, guru yang mengajar lulusan strata 1 PAUD," katanya.
Ia melanjutkan, bukan seperti beberapa waktu lalu izin pembuatan PAUD sangat mudah sehingga banyak yang buka lalu tak lama tutup. Biasanya, guru pengajarnya kompetensinya tidak jelas, lokasi PAUD hanya menggunakan tempat seadanya.
Menurut dia, tidak menutup kemungkinan pengelolannya hanya ingin mendapatkan bantuan dana dari pemerintah. "Tapi sekarang izin-izin seperti itu lebih ketat, sehingga tidak mudah mendirikan PAUD," kata Ratna Yuniar.
Raker itu sendiri untuk persiapan menghadapi rapat kerja tingkat nasional tahun depan. "Apa yang ingin disepakati di Kalbar sebelum dibawa ke rakernas tahun depan," ujar Ratna Yuniar.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Ada yang berjanji akan membentuk GOPTKI, setelah dari provinsi menyampaikan beberapa kali. Tapi kemudian tidak jadi," kata Ratna Yuniar disela rapat koordinasi se-Kalbar di Pontianak, Jumat.
Ia melanjutkan, bahkan ada beberapa daerah yang hingga kini belum mempunyai GOPTKI. Seperti Kabupaten Kubu Raya, Melawi, Sekadau, Mempawah dan Kota Singkawang.
Namun ada juga beberapa daerah yang mulai menghidupkan kembali GOPTKI sebagai wadah bagi penyelenggara pendidikan anak usia dini dan Taman kanak-kanak.
Ratna Yuniar mencontohkan Kabupaten Sanggau yang belum lama ini pengurus GOPTKI-nya ia lantik.
"Di Sanggau itu, sudah lima tahun kepengurusannya tidak berjalan," ujar Ratna Yuniar.
Ia mengakui, meski organisasi tersebut dibentuk mulai dari tingkat pusat, namun untuk menggerakkan organisasi tidaklah mudah. "Tidak ada anggaran khusus untuk GOPTKI. SUlit membayangkan organisasi bergerak tanpa dana," kata dia.
Sementara pendidikan bagi anak pada usia dini sangat penting karena sebagai dasar untuk jenjang berikutnya.
"Sehingga pusat menargetkan setiap desa setidaknya ada satu pendidikan anak usia dini," ujar Ratna Yuniar. Namun harus diakui, untuk mewujudkan hal itu tidak gampang.
Di Kalbar sendiri, kata Ratna, target satu desa satu PAUD belum berjalan dengan baik. "Terlebih lagi di daerah pedalaman," katanya.
Ia melanjutkan, dari segi jumlah, PAUD di Kalbar sudah cukup banyak. Namun sayangnya tidak tersebar dengan merata. Sebagian besar berada di kota besar atau ibu kota kabupaten dan kota.
Untuk meningkatkan jumlah PAUD, digalang kampanye Bunda PAUD yakni istri dari kepala daerah. "Tujuannya untuk mempermudah pembentukan di daerah-daerah," kata istri dari Sekda Provinsi Kalbar M Zeet Hamdy Assovie itu.
Namun ia tidak ingin PAUD dan TK terus bertambah di Kalbar tanpa diimbangi kualitas pendidikan yang diberikan. "Idealnya, guru yang mengajar lulusan strata 1 PAUD," katanya.
Ia melanjutkan, bukan seperti beberapa waktu lalu izin pembuatan PAUD sangat mudah sehingga banyak yang buka lalu tak lama tutup. Biasanya, guru pengajarnya kompetensinya tidak jelas, lokasi PAUD hanya menggunakan tempat seadanya.
Menurut dia, tidak menutup kemungkinan pengelolannya hanya ingin mendapatkan bantuan dana dari pemerintah. "Tapi sekarang izin-izin seperti itu lebih ketat, sehingga tidak mudah mendirikan PAUD," kata Ratna Yuniar.
Raker itu sendiri untuk persiapan menghadapi rapat kerja tingkat nasional tahun depan. "Apa yang ingin disepakati di Kalbar sebelum dibawa ke rakernas tahun depan," ujar Ratna Yuniar.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014