Sungai Raya (Antara Kalbar) - Staf Ahli Gubernur Kalimantan Barat Bidang Ekonomi dan Keuangan, Yusri Zainuddin mengatakan pemerintah setempat berupaya memberikan kemudahan bagi pegawai negeri sipil untuk mendapatkan rumah layak huni dengan harga terjangkau.
"Berdasarkan data yang ada, sekitar 6.300 PNS yang ada di jajaran Pemprov Kalbar, dan banyak yang belum memiliki rumah pribadi. Untuk itu, Pemprov Kalbar merasa perlu memberikan keringanan bagi para PNS untuk mendapatkan rumah murah, terlebih saat ini harga lahan untuk pembangunan rumah semakin tinggi dan tentu mempengaruhi harga rumah yang akan dibeli oleh PNS maupun masyarakat," katanya di Pontianak, Minggu.
Tidak hanya itu, mengingat masih banyaknya kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni yang ada di Kalbar, Pemprov Kalbar merasa perlu penanganan segera akan hal itu, karena sangat erat kaitannya dengan angka IPM di Kalbar.
Namun, untuk mewujudkan hal itu, tentu pemprov Kalbar tidak bisa melakukannya sendiri, melainkan harus merangkul berbagai pihak, terutama para pengembang perumahan yang ada di Kalbar, khususnya.
"Saat ini, kebutuhan rumah baru di Kalbar mencapai 2000 hingga 3000 per tahun, dan ini menjadi peluang bagi pengembang untuk terus melakukan pembangunan rumah baru," tuturnya.
Namun, lanjutnya, para pengembang juga dituntut untuk tidak hanya mendapatkan keuntungan saja dari pengembangan rumah yang dilakukan, tapi juga harus bisa memperhatikan berbagai aspek yang ada seperti minimnya pengadaan ruang terbuka hijau.
Untuk mewujudkan pengadaan bantuan rumah bagi PNS dan masyarakat tidak mampu, menurutnya pemprov Kalbar saat ini masih terkendala rencana penghapusan subsidi untuk rumah tapak pada 2015.
"Kementerian Perumahan Rakyat berencana meniadakan subdisi itu dan ini memang mulai menuai polemik dan protes dari para pengembang rumah, khususnya yang ada di luar pulau Jawa, termasuk di Kalbar. Untuk itu pemprov Kalbar berharap agar Kementerian perumahan Rakyat agar bisa meninjau kembali hal itu agar kita bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan rumah tinggal," katanya.
(KR-RDO/B015)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Berdasarkan data yang ada, sekitar 6.300 PNS yang ada di jajaran Pemprov Kalbar, dan banyak yang belum memiliki rumah pribadi. Untuk itu, Pemprov Kalbar merasa perlu memberikan keringanan bagi para PNS untuk mendapatkan rumah murah, terlebih saat ini harga lahan untuk pembangunan rumah semakin tinggi dan tentu mempengaruhi harga rumah yang akan dibeli oleh PNS maupun masyarakat," katanya di Pontianak, Minggu.
Tidak hanya itu, mengingat masih banyaknya kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni yang ada di Kalbar, Pemprov Kalbar merasa perlu penanganan segera akan hal itu, karena sangat erat kaitannya dengan angka IPM di Kalbar.
Namun, untuk mewujudkan hal itu, tentu pemprov Kalbar tidak bisa melakukannya sendiri, melainkan harus merangkul berbagai pihak, terutama para pengembang perumahan yang ada di Kalbar, khususnya.
"Saat ini, kebutuhan rumah baru di Kalbar mencapai 2000 hingga 3000 per tahun, dan ini menjadi peluang bagi pengembang untuk terus melakukan pembangunan rumah baru," tuturnya.
Namun, lanjutnya, para pengembang juga dituntut untuk tidak hanya mendapatkan keuntungan saja dari pengembangan rumah yang dilakukan, tapi juga harus bisa memperhatikan berbagai aspek yang ada seperti minimnya pengadaan ruang terbuka hijau.
Untuk mewujudkan pengadaan bantuan rumah bagi PNS dan masyarakat tidak mampu, menurutnya pemprov Kalbar saat ini masih terkendala rencana penghapusan subsidi untuk rumah tapak pada 2015.
"Kementerian Perumahan Rakyat berencana meniadakan subdisi itu dan ini memang mulai menuai polemik dan protes dari para pengembang rumah, khususnya yang ada di luar pulau Jawa, termasuk di Kalbar. Untuk itu pemprov Kalbar berharap agar Kementerian perumahan Rakyat agar bisa meninjau kembali hal itu agar kita bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan rumah tinggal," katanya.
(KR-RDO/B015)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014