Jakarta (Antara Kalbar) - Kebijakan pemerintah melakukan pencabutan izin usaha korporasi di sektor kehutanan dinilai akan berdampak terhadap penurunan tingkat kepercayaan dunia terhadap Indonesia yang kini berada di tiga tujuan investasi untuk tahun 2014 hingga 2016.
Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi di Jakarta, Minggu menyatakan, pemerintah tidak bisa begitu saja mencabut izin usaha korporasi di sektor kehutanan hanya mengacu kepada ketidakpuasan masyarakat.
"Seharusnya, pemerintah mengedepankan kebijakan pro investasi sesuai ekspektasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja nasional," katanya.
Menurut Sofjan, persoalan yang dihadapi dunia usaha saat ini sangat pelik, kenaikan harga BBM, koreksi nilai tukar rupiah, kegaduhan politik di dalam negeri, hingga gejolak perekonomian global terus "menghantui" dunia usaha.
"Pemerintah jangan lagi menambah beban tersebut dengan mencabut izin usaha tanpa dasar hukum yang jelas karena berakibat kepada tidak kondusifnya iklim investasi," katanya.
Sofjan berpendapat, dunia usaha merupakan bagian dari elemen bangsa yang pro rakyat karena menyerap tenaga kerja dan memberi geliat ekonomi di wilayah konsesinya.
Menurut dia, pemerintah seharusnya justru membuat kebijakan yang menarik investasi di sektor padat karya untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
Sofjan mengharapkan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mau berkoordinasi dengan asosiasi terkait seperti Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) terkait masalah pemanfaatan lahan dan lingkungan.
Selama ini, lanjutnya korporasi kehutanan dan perkebunan sawit sudah berjuang dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia.
"Korporasi juga menyadari pentingnya produk yang berasal dari sumber yang lestari. Kalau tidak, mana mungkin mereka menjadi pemain kelas dunia," katanya.
Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono mengingatkan pemerintah untuk mengkaji keputusan itu.
Menurut dia, pencabutan izin usaha tidak bisa sembarangan, dan harus mengikuti prosedur yang ada, karena semua pihak termasuk masyarakat dilibatkan sebelum penerbitan izin.
"Tidak bisa dengan mudah pemerintah memvonis penurunan produktivitas di lahan masyarakat akibat kanalisasi yang dibuat perusahaan. Harus ada telaah yang jelas dengan mendengar masukkan para pakar yang memahami persoalan tersebut," katanya.
Joko Supriyono juga mengingatkan, dalam setiap keputusan, pemerintah harus melihat kepentingan yang lebih besar yakni tenaga kerja.
Dukung kemitraan
Ketua Bidang Hutan Tanaman Industri (HTI) Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Nana Suparna mengatakan, pihaknya sangat mendukung program kemitraan dengan masyarakat.
"APHI telah melakukan program kemitraan karena sejalan dengan program pemerintah. Biasanya program kemitraan dilakukan dalam bentuk pengembangan tanaman kehidupan seperti karet atau sagu. Bergantung pada kebutuhan masyarakat sekitar areal operasi perusahaan," katanya.
Nana menambahkan, besarnya luasan program kemitraan ini bervariasi bergantung kepada alokasi.
"Secara aturan, pemerintah menetapkan lima persen alokasi untuk tanaman kehidupan yang diperuntukan bagi masyarakat," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi di Jakarta, Minggu menyatakan, pemerintah tidak bisa begitu saja mencabut izin usaha korporasi di sektor kehutanan hanya mengacu kepada ketidakpuasan masyarakat.
"Seharusnya, pemerintah mengedepankan kebijakan pro investasi sesuai ekspektasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja nasional," katanya.
Menurut Sofjan, persoalan yang dihadapi dunia usaha saat ini sangat pelik, kenaikan harga BBM, koreksi nilai tukar rupiah, kegaduhan politik di dalam negeri, hingga gejolak perekonomian global terus "menghantui" dunia usaha.
"Pemerintah jangan lagi menambah beban tersebut dengan mencabut izin usaha tanpa dasar hukum yang jelas karena berakibat kepada tidak kondusifnya iklim investasi," katanya.
Sofjan berpendapat, dunia usaha merupakan bagian dari elemen bangsa yang pro rakyat karena menyerap tenaga kerja dan memberi geliat ekonomi di wilayah konsesinya.
Menurut dia, pemerintah seharusnya justru membuat kebijakan yang menarik investasi di sektor padat karya untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
Sofjan mengharapkan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mau berkoordinasi dengan asosiasi terkait seperti Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) terkait masalah pemanfaatan lahan dan lingkungan.
Selama ini, lanjutnya korporasi kehutanan dan perkebunan sawit sudah berjuang dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia.
"Korporasi juga menyadari pentingnya produk yang berasal dari sumber yang lestari. Kalau tidak, mana mungkin mereka menjadi pemain kelas dunia," katanya.
Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono mengingatkan pemerintah untuk mengkaji keputusan itu.
Menurut dia, pencabutan izin usaha tidak bisa sembarangan, dan harus mengikuti prosedur yang ada, karena semua pihak termasuk masyarakat dilibatkan sebelum penerbitan izin.
"Tidak bisa dengan mudah pemerintah memvonis penurunan produktivitas di lahan masyarakat akibat kanalisasi yang dibuat perusahaan. Harus ada telaah yang jelas dengan mendengar masukkan para pakar yang memahami persoalan tersebut," katanya.
Joko Supriyono juga mengingatkan, dalam setiap keputusan, pemerintah harus melihat kepentingan yang lebih besar yakni tenaga kerja.
Dukung kemitraan
Ketua Bidang Hutan Tanaman Industri (HTI) Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Nana Suparna mengatakan, pihaknya sangat mendukung program kemitraan dengan masyarakat.
"APHI telah melakukan program kemitraan karena sejalan dengan program pemerintah. Biasanya program kemitraan dilakukan dalam bentuk pengembangan tanaman kehidupan seperti karet atau sagu. Bergantung pada kebutuhan masyarakat sekitar areal operasi perusahaan," katanya.
Nana menambahkan, besarnya luasan program kemitraan ini bervariasi bergantung kepada alokasi.
"Secara aturan, pemerintah menetapkan lima persen alokasi untuk tanaman kehidupan yang diperuntukan bagi masyarakat," katanya.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014