Pontianak (Antara Kalbar) - Wali Kota Pontianak Sutarmidji menyatakan pihaknya siap untuk menerapkan sistem pembayaran non-tunai untuk kalangan PNS.
"Kita saat ini memiliki lebih dari 3.000 pegawai yang saya rasa siap untuk menjadi pelopor dalam pembayaran non tunai ini. Bahkan, sistem pembayaran non-tunai ini juga bisa diterapkan di sekolah, bahkan dalam penyaluran berbagai bantuan seperti beasiswa dan lain sebagainya," kata Sutarmidji di Pontianak, Senin.
Menurutnya, untuk menerapkan hal itu memang harus dimulai oleh pemerintah. Selain itu, sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat harus terus dilakukan semua pihak yang berkompeten untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang sistem pembayaran non-tunai itu.
"Dalam waktu dekat, kita akan menerapkan hal ini, khususnya bagi PNS yang ada di setiap badan dan dinas yang ada di Kota Pontianak," tuturnya.
Sutarmidji mengatakan, salah satu persoalan yang selama ini membelenggu perekonomian nasional untuk dapat bersaing di era globalisasi adalah fenomena ekonomi biaya tinggi, yang mempengaruhi efisiensi perekonomian. Misalnya praktik pungutan liar, suap,korupsi, dan lemahnya layanan serta tata kelola birokrasi.
"Permasalahan ekonomi itu sebenarnya dapat diatasi, salah satunya dengan penggunaan transaksi non-tunai, yang memungkinkan keseluruhan transaksi tercatat secara elektronis dan lebih efisien dari sisi waktu, media, dan biaya bertransaksi," katanya.
Di tempat yang sama, Direktur Bank Indonesia Kalbar, Hilman Tisnawan mengatakan, untuk mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, aman dan andal dengan tetap menjunjung tinggi aspek perlindungan konsumen, memperhatikan perluasan akses dan kepentingan nasional, Bank Indonesia akan meningkatkan elektronifikasi transaksi pembayaran dan peningkatan infrastruktur sistem pembayaran.
"Untuk itu, Bank Indonesia akan menyusun sentralisasi pembayaran utility bills dan mendorong penggunaan transaksi pembayaran Pemerintah secara elektronik dengan lebih aktif dan terkoordinasi. Untuk mendukung hal ini, akan dikembangkan pula integrasi Electronic Bill Presentment System dan Integrasi Layanan Pembayaran antar jaringan pembayaran," katanya.
Hilman menjelaskan, Bank Indonesia sendiri pada 14 Agustus 2014 secara resmi mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Pencanangan dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, pelaku bisnis dan juga lembaga-lembaga pemerintah untuk menggunakan sarana pembayaran non tunai dalam melakukan transaksi keuangan, yang tentunya mudah, aman dan efisien.
"GNNT ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan instrumen non tunai, sehingga berangsur-angsur terbentuk suatu komunitas atau masyarakat yang lebih menggunakan instrumen non tunai, khususnya dalam melakukan transaksi atas kegiatan ekonominya," katanya.
(KR-RDO/S004)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Kita saat ini memiliki lebih dari 3.000 pegawai yang saya rasa siap untuk menjadi pelopor dalam pembayaran non tunai ini. Bahkan, sistem pembayaran non-tunai ini juga bisa diterapkan di sekolah, bahkan dalam penyaluran berbagai bantuan seperti beasiswa dan lain sebagainya," kata Sutarmidji di Pontianak, Senin.
Menurutnya, untuk menerapkan hal itu memang harus dimulai oleh pemerintah. Selain itu, sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat harus terus dilakukan semua pihak yang berkompeten untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang sistem pembayaran non-tunai itu.
"Dalam waktu dekat, kita akan menerapkan hal ini, khususnya bagi PNS yang ada di setiap badan dan dinas yang ada di Kota Pontianak," tuturnya.
Sutarmidji mengatakan, salah satu persoalan yang selama ini membelenggu perekonomian nasional untuk dapat bersaing di era globalisasi adalah fenomena ekonomi biaya tinggi, yang mempengaruhi efisiensi perekonomian. Misalnya praktik pungutan liar, suap,korupsi, dan lemahnya layanan serta tata kelola birokrasi.
"Permasalahan ekonomi itu sebenarnya dapat diatasi, salah satunya dengan penggunaan transaksi non-tunai, yang memungkinkan keseluruhan transaksi tercatat secara elektronis dan lebih efisien dari sisi waktu, media, dan biaya bertransaksi," katanya.
Di tempat yang sama, Direktur Bank Indonesia Kalbar, Hilman Tisnawan mengatakan, untuk mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, aman dan andal dengan tetap menjunjung tinggi aspek perlindungan konsumen, memperhatikan perluasan akses dan kepentingan nasional, Bank Indonesia akan meningkatkan elektronifikasi transaksi pembayaran dan peningkatan infrastruktur sistem pembayaran.
"Untuk itu, Bank Indonesia akan menyusun sentralisasi pembayaran utility bills dan mendorong penggunaan transaksi pembayaran Pemerintah secara elektronik dengan lebih aktif dan terkoordinasi. Untuk mendukung hal ini, akan dikembangkan pula integrasi Electronic Bill Presentment System dan Integrasi Layanan Pembayaran antar jaringan pembayaran," katanya.
Hilman menjelaskan, Bank Indonesia sendiri pada 14 Agustus 2014 secara resmi mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Pencanangan dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, pelaku bisnis dan juga lembaga-lembaga pemerintah untuk menggunakan sarana pembayaran non tunai dalam melakukan transaksi keuangan, yang tentunya mudah, aman dan efisien.
"GNNT ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan instrumen non tunai, sehingga berangsur-angsur terbentuk suatu komunitas atau masyarakat yang lebih menggunakan instrumen non tunai, khususnya dalam melakukan transaksi atas kegiatan ekonominya," katanya.
(KR-RDO/S004)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014