Jakarta (Antara Kalbar) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan moratorium pegawai negeri sipil diperlukan untuk memperoleh struktur birokrasi yang proporsional dan efisien.
"Dalam masing-masing pemerintahan di setiap negara, reformasi dan tumbuhnya inovasi tidak akan terselenggara tanpa adanya peran dari birokrasi," katanya dalam siaran pers, Jumat.
Menurut Yuddy, birokrasi memainkan peranan yang penting dalam menumbuhkembangkan inovasi dan pelaksanaan reformasi birokrasi.
"Oleh karena itu, permasalahan-permasalahan tersebut harus mampu diatasi dengan komitmen yang sungguh-sungguh untuk pembenahan birokrasi," ujarnya.
Dia menjelaskan ke depannya penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia akan diarahkan ke pemerintahan yang lebih melayani dan melibatkan partisipasi masyarakat.
"Dalam hal ini dibutuhkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kompeten dan kompetitif, sehingga pemerintahan berjalan efektif dan efisien, transparan serta berbasis IT," katanya lagi.
Dia menambahkan hal itu akan dilaksanakan untuk mewujudkan tiga tujuan utama yaitu pemerintahan yang bebas korupsi, pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja tinggi, dan pelayanan publik yang prima.
"Revolusi mental adalah cara untuk mengubah paradigma dan pola pikir bagi pelayanan publik yang lebih baik di Indonesia, sekarang dan di masa depan," ujarnya.
(SDP-74/B.S. Hadi)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Dalam masing-masing pemerintahan di setiap negara, reformasi dan tumbuhnya inovasi tidak akan terselenggara tanpa adanya peran dari birokrasi," katanya dalam siaran pers, Jumat.
Menurut Yuddy, birokrasi memainkan peranan yang penting dalam menumbuhkembangkan inovasi dan pelaksanaan reformasi birokrasi.
"Oleh karena itu, permasalahan-permasalahan tersebut harus mampu diatasi dengan komitmen yang sungguh-sungguh untuk pembenahan birokrasi," ujarnya.
Dia menjelaskan ke depannya penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia akan diarahkan ke pemerintahan yang lebih melayani dan melibatkan partisipasi masyarakat.
"Dalam hal ini dibutuhkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kompeten dan kompetitif, sehingga pemerintahan berjalan efektif dan efisien, transparan serta berbasis IT," katanya lagi.
Dia menambahkan hal itu akan dilaksanakan untuk mewujudkan tiga tujuan utama yaitu pemerintahan yang bebas korupsi, pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja tinggi, dan pelayanan publik yang prima.
"Revolusi mental adalah cara untuk mengubah paradigma dan pola pikir bagi pelayanan publik yang lebih baik di Indonesia, sekarang dan di masa depan," ujarnya.
(SDP-74/B.S. Hadi)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014