Menpan RB mendukung reformasi birokrasi - akuntabilitas kinerja TNI

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparutur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mendukung penguatan implementasi reformasi birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah dijalankan TNI karena telah berdampak kepada masyarakat.

"Kami sangat mengapresiasi apa yang dijalankan seluruh jajaran TNI. Dan kami yakin ini ke depan bisa lebih diperkuat lagi. Demikian indeks reformasi birokrasi TNI juga akan semakin baik. Mudah-mudahan ini hasilnya semakin berdampak kepada masyarakat," kata Menpan RB dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Azwar Anas menyampaikan hal tersebut saat bertemu dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, di Jakarta.

Ia menjelaskan bahwa implementasi reformasi birokrasi tematik sesuai arahan Presiden Joko Widodo dapat menjadi 'jalan tol' untuk meningkatkan nilai RB.

Penerapan RB Tematik tersebut, kata dia, dapat dilakukan melalui tiga hal. Pertama, reformasi birokrasi penanggulangan kemiskinan.

“TNI sudah berperan banyak, misalnya ikut bergotong royong soal pembangunan di desa. Melalui struktur sampai Babinsa, TNI bisa berkolaborasi untuk penanganan kemiskinan ekstrem, termasuk stunting, bersama berbagai perangkat desa lainnya. Dan itu sudah berjalan selama ini. Bisa terus ditingkatkan, karena bagian dari reformasi birokrasi tematik sesuai arahan Presiden,” kata dia.

Kedua, yakni reformasi birokrasi peningkatan investasi. Terakhir, reformasi percepatan prioritas aktual presiden seperti belanja produk dalam negeri melalui e-katalog.

"Jadi, kalau di TNI belanja produk lokal, itu langsung menjadi poin untuk peningkatan nilai reformasi birokrasi,” katanya.

Lebih lanjut, Azwar Anas mengatakan di Tahun 2023, TNI juga mendapatkan apresiasi dari Kementerian PANRB karena menjadi salah satu instansi yang akseleratif dalam mendorong penerapan zona integritas dan mendapatkan 10 unit kerja dengan predikat WBK.

Adapun beberapa langkah TNI yang telah dilakukan yaitu membentuk Pengelola RB di Markas Besar TNI (Pus RB TNI) sesuai dengan Peraturan Presiden No. 66/2019 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia dan Angkatan yang melekat pada Srena Angkatan.

"Kemudian atensi dan keterlibatan langsung Pimpinan TNI dan Angkatan terhadap program RB Nasional, diantaranya yaitu memberikan penghargaan bagi Satker Peraih WBK saat Rapim; menjadikan RB sebagai Program Prioritas TNI; dan membuat sejumlah program penguatan RB," ujar dia.

Dalam kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyampaikan bahwa titik berat kegiatan TNI itu adalah mempercepat pembangunan wilayah seperti karya bakti yang dilakukan oleh pada Komando Daerah Militer (Kodam)

Program karya bakti itu rencananya akan dilakukan k dalam skala besar yang akan dilakukan di wilayah Papua atau Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T).

“Dari beberapa program, kita sudah membantu program pemerintah salah satunya program utama TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) yang kita lakukan setiap tahun, TMMD rutin, dan TMMD sengkuyung. Kemudian, karya bakti yang dilakukan oleh para kodam ataupun karya bakti skala besar yang nanti direncanakan dilakukan di wilayah Papua atau 3T,” kata Panglima.