Pontianak (Antara Kalbar) - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan meminta Presiden Joko Widodo memperhatikan kondisi petani karet yang tengah terpuruk karena harga anjlok yang berdampak meningkatnya angka kemiskinan.
Menurut Daniel Johan saat dihubungi di Pontianak, Rabu, kondisi turunnya harga karet sudah terjadi sejak setahun terakhir. Saat mengunjungi 21 desa di Kalbar ketika reses beberapa waktu lalu, ia mendapat keluhan yang sama.
"Semua desa yang saya kunjungi menyampaikan hal yang sama. Ini menjadi jerit tangis rakyat yang harus segera dicari jalan keluarnya. Mereka menitip duka lara ini kepada Presiden Jokowi yang sudah mereka pilih saat pilpres kemarin," jelas anggota Fraksi PKB ini.
Ia melanjutkan, meski harga karet ditentukan pasar global, namun pemerintah harus menunjukkan usaha serius mengatasi hal ini. Terlebih lagi Indonesia adalah penghasil karet dunia terbesar kedua yang memiliki luas area 3,5 juta hektare dimana85 persennya merupakan perkebunan karet rakyat.
"Bayangkan, 85 persen petani karet di seluruh Indonesia mendadak jadi miskin akibat anjloknya harga karet dari Rp21 ribu menjadi Rp5 ribu per kilogram," ujar dia yang juga Wakil Sekjen DPP PKB itu.
Selain itu, naiknya harga bahan bakar minyak dan kebutuhan pokok membuat petani semakin menderita. "Kalau pemerintah tidak segera mengatasi hal ini, maka tujuan Presiden untuk menurunkan tingkat kemiskinan akan gagal dan sebaliknya kemiskinan akan meningkat," ujar satu-satunya anggota DPR dapil Kalbar di Komisi IV ini.
Menurut Daniel Johan, ada beberapa hal yang bisa dilakukan Presiden untuk mengatasi hal itu. Yakni, segera bertemu dengan dua presiden negara pemasok terbesar karet dunia yang tergabung dalam International Tripartite Rubber Council (ITRC) yakni Thailand dan Malaysia untuk menahan pasokan karet. ITRC pernah mengambil langkah serupa pada Januari-Juni 2009 dan Oktober 2011-Maret 2012 untuk mendongkrak harga karet.
Kemudian, segera mendorong sektor hilir karet seperti memperluas industri produk karet dalam negeri sehingga tidak hanya mengandalkan pasar primer. "Yang paling cepat bisa dilakukan adalah kebijakan penggunaan karet sebagai pelapis aspal sehingga jalan-jalan yang dibangun pemerintah juga semakin kuat," ujar dia.
Lalu, segera dorong alternatif pendapatan untuk petani karet. Ia menilai, yang paling cepat adalah di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan karena dalam waktu empat bulan langsung panen.
"Segera sinergikan visi Nawacita Presiden di bidang pangan. Yang paling penting adalah irigrasi, metode tanam yang optimal, dan penyuluhan," kata dia.
Ia juga menegaskan pentingnya penyuluhan, ketika dimana-mana semua mengeluh tidak berjalannya penyuluh secara baik.
"Karena itu kita benar-benar harus mendorong program Tentara Manunggal Ketahanan Pangan (TMKP) direalisasikan secara massif di seluruh provinsi. Program TMKP ini sudah terbukti sangat berhasil di Sulsel dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Jadi tolong Presiden Jokowi segera perhatikan hal ini bila tidak mau kemiskinan meningkat," kata Daniel Johan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
Menurut Daniel Johan saat dihubungi di Pontianak, Rabu, kondisi turunnya harga karet sudah terjadi sejak setahun terakhir. Saat mengunjungi 21 desa di Kalbar ketika reses beberapa waktu lalu, ia mendapat keluhan yang sama.
"Semua desa yang saya kunjungi menyampaikan hal yang sama. Ini menjadi jerit tangis rakyat yang harus segera dicari jalan keluarnya. Mereka menitip duka lara ini kepada Presiden Jokowi yang sudah mereka pilih saat pilpres kemarin," jelas anggota Fraksi PKB ini.
Ia melanjutkan, meski harga karet ditentukan pasar global, namun pemerintah harus menunjukkan usaha serius mengatasi hal ini. Terlebih lagi Indonesia adalah penghasil karet dunia terbesar kedua yang memiliki luas area 3,5 juta hektare dimana85 persennya merupakan perkebunan karet rakyat.
"Bayangkan, 85 persen petani karet di seluruh Indonesia mendadak jadi miskin akibat anjloknya harga karet dari Rp21 ribu menjadi Rp5 ribu per kilogram," ujar dia yang juga Wakil Sekjen DPP PKB itu.
Selain itu, naiknya harga bahan bakar minyak dan kebutuhan pokok membuat petani semakin menderita. "Kalau pemerintah tidak segera mengatasi hal ini, maka tujuan Presiden untuk menurunkan tingkat kemiskinan akan gagal dan sebaliknya kemiskinan akan meningkat," ujar satu-satunya anggota DPR dapil Kalbar di Komisi IV ini.
Menurut Daniel Johan, ada beberapa hal yang bisa dilakukan Presiden untuk mengatasi hal itu. Yakni, segera bertemu dengan dua presiden negara pemasok terbesar karet dunia yang tergabung dalam International Tripartite Rubber Council (ITRC) yakni Thailand dan Malaysia untuk menahan pasokan karet. ITRC pernah mengambil langkah serupa pada Januari-Juni 2009 dan Oktober 2011-Maret 2012 untuk mendongkrak harga karet.
Kemudian, segera mendorong sektor hilir karet seperti memperluas industri produk karet dalam negeri sehingga tidak hanya mengandalkan pasar primer. "Yang paling cepat bisa dilakukan adalah kebijakan penggunaan karet sebagai pelapis aspal sehingga jalan-jalan yang dibangun pemerintah juga semakin kuat," ujar dia.
Lalu, segera dorong alternatif pendapatan untuk petani karet. Ia menilai, yang paling cepat adalah di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan karena dalam waktu empat bulan langsung panen.
"Segera sinergikan visi Nawacita Presiden di bidang pangan. Yang paling penting adalah irigrasi, metode tanam yang optimal, dan penyuluhan," kata dia.
Ia juga menegaskan pentingnya penyuluhan, ketika dimana-mana semua mengeluh tidak berjalannya penyuluh secara baik.
"Karena itu kita benar-benar harus mendorong program Tentara Manunggal Ketahanan Pangan (TMKP) direalisasikan secara massif di seluruh provinsi. Program TMKP ini sudah terbukti sangat berhasil di Sulsel dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Jadi tolong Presiden Jokowi segera perhatikan hal ini bila tidak mau kemiskinan meningkat," kata Daniel Johan.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014