Ngabang (Antara Kalbar) – Masyarakat di Kabupaten Landak akhir-akhir ini mengeluhkan harga elpiji ukuran tabung 3 kilogram yang berada di kisaran Rp23 ribu hingga Rp26 ribu.
"Pernah saya keliling cari elpiji 3 kilogram di sejumlah warung dan pangkalan di Ngabang kosong dan baru dapat di kawasan Pasar Laut," ujar Mimi, seorang ibu rumah tangga di Ngabang, Senin.
Sementara di warung harga mencapai Rp26 ribu per tabung, sejumlah pangkalan elpiji di Ngabang juga tidak melayani pembeli eceran. Alasannya sudah pesanan orang dalam kapasitas banyak sehingga elpiji subsidi pemerintah itu sampai di masyarakat dengan harga mahal.
Menurut dia, pemerintah daerah seharusnya tegas, sesuai Surat Keputusan Gubernur Kalbar. "Sudah ditetapkan harga eceran tertinggi sesuai lokasi atau daerah. Tapi, ini di dalam kota kabupaten juga mahal," kata Mimi.
Ia berharap, instansi terkait dapat bertindak tegas untuk memberikan teguran kepada pangkalan elpiji di Ngabang agar mematuhi Surat Gubernur mengenai HET elpiji tersebut.
"Mau beli minyak tanah memang sudah dicabut subsisinya dan sudah jarang dijual lagi di Ngabang. Sementara cari elpiji juga sudah dan juga mahal. Sehingga terkesan dimanfaatkan oleh oknum-oknum spekulan," ungkapnya.
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Landak Andi Ali dikonfirmasi mengenai elpiji tiga kilogram tidak banyak berkomentar. Pihaknya mengaku tidak mengetahui karena tidak diberikan laporan berapa kuota gas yang dipasok ke Landak oleh Pertamina.
"Kami tidak diberi laporan rutin, kecuali kita minta pertamina baru dikasih. Kedepan juga sesuai UU No. 23/2014 ada pembagian urusan pemerintahan antara pemerinah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota," tandas Andi Ali.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Pernah saya keliling cari elpiji 3 kilogram di sejumlah warung dan pangkalan di Ngabang kosong dan baru dapat di kawasan Pasar Laut," ujar Mimi, seorang ibu rumah tangga di Ngabang, Senin.
Sementara di warung harga mencapai Rp26 ribu per tabung, sejumlah pangkalan elpiji di Ngabang juga tidak melayani pembeli eceran. Alasannya sudah pesanan orang dalam kapasitas banyak sehingga elpiji subsidi pemerintah itu sampai di masyarakat dengan harga mahal.
Menurut dia, pemerintah daerah seharusnya tegas, sesuai Surat Keputusan Gubernur Kalbar. "Sudah ditetapkan harga eceran tertinggi sesuai lokasi atau daerah. Tapi, ini di dalam kota kabupaten juga mahal," kata Mimi.
Ia berharap, instansi terkait dapat bertindak tegas untuk memberikan teguran kepada pangkalan elpiji di Ngabang agar mematuhi Surat Gubernur mengenai HET elpiji tersebut.
"Mau beli minyak tanah memang sudah dicabut subsisinya dan sudah jarang dijual lagi di Ngabang. Sementara cari elpiji juga sudah dan juga mahal. Sehingga terkesan dimanfaatkan oleh oknum-oknum spekulan," ungkapnya.
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Landak Andi Ali dikonfirmasi mengenai elpiji tiga kilogram tidak banyak berkomentar. Pihaknya mengaku tidak mengetahui karena tidak diberikan laporan berapa kuota gas yang dipasok ke Landak oleh Pertamina.
"Kami tidak diberi laporan rutin, kecuali kita minta pertamina baru dikasih. Kedepan juga sesuai UU No. 23/2014 ada pembagian urusan pemerintahan antara pemerinah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota," tandas Andi Ali.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015