Sungai Raya (Antara Kalbar) - Masyarakat Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Kalbar, mengharapkan pemerintah setempat merevisi dan mengembalikan porsi APBD 2015 untuk kepentingan langsung masyarakat dan tidak dihambur-hamburkan untuk proyek pembangunan yang dinilai tidak jelas.
"Bisa kita lihat pada beberapa media belakangan ini, APBD 2015 Kubu Raya telah menimbulkan reaksi dan protes cukup keras di masyarakat mengingat banyaknya alokasi pembangunan yang kurang berkeadilan dan dipandang sangat tidak berpihak bagi rakyat. Karena banyaknya proyek pembangunan yang tidak berdampak langsung dengan problem pengangguran dan rakyat miskin yang jumlahnya masih cukup besar di Kubu Raya," kata aktivis pemuda asal Kecamatan Kubu, Tarmizi di Sungai Raya, Selasa.
Dia menuturkan, anggaran yang dialokasikan itu terlihat sangat mubazir dan tidak jelas orientasinya untuk apa dan manfaatnya yang sama sekali tidak mendesak dan jauh dari berpihak. Padahal masih banyak infrastruktur dasar baik jalan lingkungan dan jembatan serta sarana prasarana lainnya yang sangat dibutuhkan rakyat dan kondisinya memprihatinkan.
"Kami mengharapkan porsi APBD sama seperti periode kepengurusan bupati sebelumnya, dimana porsi pembangunan jalan lingkungan dan jembatan desa secara proporsional sesuai kondisi geografis dan kepadatan penduduk. Sayangnya pada APBD 2015 ini seolah dipangkas habis hingga rata-rata tersisa sangat kecil sekali, misalnya kalau dahulu sampai 10 item jalan atau jembatan tahun ini hanya 2 item saja, ini terjadi hampir di seluruh desa di Rubu Raya," tuturnya.
Tarmizi juga menyayangkan bantahan dan alasan dari Bupati Kubu Raya di salah satu media menyatakan bahwa pembangunan jalan di sekunder C senilai Rp10 miliar padahal disana merupakan tanah kosong yang tidak ada penduduknya.
"Lebih aneh lagi pernyataan pak bupati yang menyatakan dengan dibangunnya jalan itu maka akan meningkatkan pendapatan masyarakat pemilik tanah di sekunder C, karena harganya jadi naik. Jelas ini menjadi kita pertanyakan apakah ini yang menjadi orientasi sasaran pembangunan oleh bupati, karena setahu kami belum pernah ada tujuan dan sasaran orientasi pembangunan suatu daerah kabupaten/kota dimanapun di Indonesia ini adalah bertujuan untuk menaikkan harga tanah rakyatnya," tuturnya.
Kalau begitu, lanjutnya, berarti seolah untuk mensejahterakan rakyat bukan dengan cara meningkatkan kualitas SDM dan memberdayakan rakyat, membuka lapangan kerja, memberikan pelayanan publik bagi rakyat di berbagai sektor pemenuhan hak mendasar baik pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, pertanian, perikanan,perkebunan dan sebagainya melainkan rakyat seolah cukup jual belikan tanahnya saja.
"Lebih parah lagi coba diinventarisir para pemilik yang menguasai tanah-tanah di sekunder C itu siapa saja , jangan-jangan justru lebih banyak pihak-pihak swasta kelas menengah ke atas dari pada milik rakyat karena sudah santer selama ini dimana-mana banyak spekulan yang memburu tanah-tanah di kawasan daerah sekunder C," tanyanya.
Dia mengharapkan agar apa yang menjadi prioritas dari Bupati, jangan sampai ada maksud tersembunyi yang hanya berorientasi mengambil keuntungan dari proyek-proyek untuk kepentingan segelintir pihak saja yang mengarah kolusi dan nepotisme.
"Pemkab ini kan ada dan dibentuk untuk mengurus dan melayani rakyatnya agar bisa lebih baik kehidupannya, bukannya untuk melayani birokrasi pemkab sendiri dan segelintir pihak-pihak lain saja. Karena Kubu Raya ini pemerintahan yang sah yang wajib memenuhi hak-hak dasar rakyatnya bukanlah sebuah kerajaan atau dinasti apalagi seolah ibarat mengurus sebuah perusahaan milik pribadi, keluarga atau kelompok," tuturnya.
(U.KR-RDO/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Bisa kita lihat pada beberapa media belakangan ini, APBD 2015 Kubu Raya telah menimbulkan reaksi dan protes cukup keras di masyarakat mengingat banyaknya alokasi pembangunan yang kurang berkeadilan dan dipandang sangat tidak berpihak bagi rakyat. Karena banyaknya proyek pembangunan yang tidak berdampak langsung dengan problem pengangguran dan rakyat miskin yang jumlahnya masih cukup besar di Kubu Raya," kata aktivis pemuda asal Kecamatan Kubu, Tarmizi di Sungai Raya, Selasa.
Dia menuturkan, anggaran yang dialokasikan itu terlihat sangat mubazir dan tidak jelas orientasinya untuk apa dan manfaatnya yang sama sekali tidak mendesak dan jauh dari berpihak. Padahal masih banyak infrastruktur dasar baik jalan lingkungan dan jembatan serta sarana prasarana lainnya yang sangat dibutuhkan rakyat dan kondisinya memprihatinkan.
"Kami mengharapkan porsi APBD sama seperti periode kepengurusan bupati sebelumnya, dimana porsi pembangunan jalan lingkungan dan jembatan desa secara proporsional sesuai kondisi geografis dan kepadatan penduduk. Sayangnya pada APBD 2015 ini seolah dipangkas habis hingga rata-rata tersisa sangat kecil sekali, misalnya kalau dahulu sampai 10 item jalan atau jembatan tahun ini hanya 2 item saja, ini terjadi hampir di seluruh desa di Rubu Raya," tuturnya.
Tarmizi juga menyayangkan bantahan dan alasan dari Bupati Kubu Raya di salah satu media menyatakan bahwa pembangunan jalan di sekunder C senilai Rp10 miliar padahal disana merupakan tanah kosong yang tidak ada penduduknya.
"Lebih aneh lagi pernyataan pak bupati yang menyatakan dengan dibangunnya jalan itu maka akan meningkatkan pendapatan masyarakat pemilik tanah di sekunder C, karena harganya jadi naik. Jelas ini menjadi kita pertanyakan apakah ini yang menjadi orientasi sasaran pembangunan oleh bupati, karena setahu kami belum pernah ada tujuan dan sasaran orientasi pembangunan suatu daerah kabupaten/kota dimanapun di Indonesia ini adalah bertujuan untuk menaikkan harga tanah rakyatnya," tuturnya.
Kalau begitu, lanjutnya, berarti seolah untuk mensejahterakan rakyat bukan dengan cara meningkatkan kualitas SDM dan memberdayakan rakyat, membuka lapangan kerja, memberikan pelayanan publik bagi rakyat di berbagai sektor pemenuhan hak mendasar baik pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, pertanian, perikanan,perkebunan dan sebagainya melainkan rakyat seolah cukup jual belikan tanahnya saja.
"Lebih parah lagi coba diinventarisir para pemilik yang menguasai tanah-tanah di sekunder C itu siapa saja , jangan-jangan justru lebih banyak pihak-pihak swasta kelas menengah ke atas dari pada milik rakyat karena sudah santer selama ini dimana-mana banyak spekulan yang memburu tanah-tanah di kawasan daerah sekunder C," tanyanya.
Dia mengharapkan agar apa yang menjadi prioritas dari Bupati, jangan sampai ada maksud tersembunyi yang hanya berorientasi mengambil keuntungan dari proyek-proyek untuk kepentingan segelintir pihak saja yang mengarah kolusi dan nepotisme.
"Pemkab ini kan ada dan dibentuk untuk mengurus dan melayani rakyatnya agar bisa lebih baik kehidupannya, bukannya untuk melayani birokrasi pemkab sendiri dan segelintir pihak-pihak lain saja. Karena Kubu Raya ini pemerintahan yang sah yang wajib memenuhi hak-hak dasar rakyatnya bukanlah sebuah kerajaan atau dinasti apalagi seolah ibarat mengurus sebuah perusahaan milik pribadi, keluarga atau kelompok," tuturnya.
(U.KR-RDO/N005)
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015