Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo meminta kepala daerah untuk lebih memperhatikan intervensi sensitif untuk menangani stunting (gangguan pertubuhan pada anak).
"Tolong diperhatikan indikator-indikator yang sifatnya sensitif, jangan sampai terlena, bahwa desa harus stop buang air besar sembarangan, sanitasi berbasis masyarakat harus dikembangkan, dan kebersihan lingkungan, air bersih itu penting untuk mencegah stunting," kata Hasto dalam diskusi yang diikuti secara daring di Jakarta, Selasa.
Ia juga menekankan pentingnya peran kepala desa dan tim pendamping keluarga untuk memantau pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif dan makanan pendamping ASI, utamanya pada bayi umur enam bulan, karena masa-masa tersebut merupakan masa emas pembentukan otak anak.
"ASI eksklusif juga perlu diperhatikan betul pada balita, utamanya pada bayi umur enam bulan, dan makanan pendamping ASI untuk ibu hamil, perlu diperhatikan dan dipantau juga oleh kepala desa dan tim pendamping keluarga," kata Hasto.
Tim pendamping keluarga ini minimal terdiri atas tiga personil, yakni satu orang bidan, satu orang tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, dan satu orang kader keluarga berencana.
Ia menyampaikan, inovasi dari desa juga penting untuk menurunkan angka stunting, utamanya yang melibatkan gotong royong masyarakat.
"Inovasi menjadi kunci, kemarin saya ke Lampung, saya senang karena ada inovasi yang baik, kepala desa mengumpulkan uang Rp1.000 per hari, untuk mendanai anak-anak stunting," katanya.
Menurut Hasto, inovasi-inovasi yang melibatkan gotong royong merupakan bagian dari pengamalan Pancasila dan lebih efektif menurunkan stunting.
Sementara itu, Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN Nopian Andusti yang turut hadir dalam diskusi tersebut menyampaikan, penguatan percepatan penurunan stunting dilakukan melalui pembelajaran praktik-praktik baik oleh daerah yang telah berhasil menurunkan angka stunting.
"Praktik-praktik baik penurunan stunting, utamanya pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) meliputi tiga kegiatan, pertama yakni komitmen desa/kelurahan dan aksi bersama untuk memenuhi layanan dalam rangka penyelamatan 1.000 HPK," kata Nopian.
Kedua, katanya, yakni diseminasi praktik baik desa dalam rangka penyelamatan 1.000 HPK untuk percepatan penurunan stunting melalui siniar oleh BKKBN yang saat ini sudah memasuki seri keenam, yakni desa/kelurahan bebas stunting (De'Best).
"Ketiga, penerbitan kompilasi artikel, narasi, pratik baik desa/kelurahan bebas stunting di 1.000 HPK dalam bentuk De'Best pedia," katanya.
Adapun kriteria desa/kelurahan yang ditetapkan sebagai lokus praktik baik yakni yang wilayahnya berhasil menurunkan stunting secara signifikan, lalu mendapatkan dukungan anggaran yang tercantum dalam dokumen perencanaan anggaran desa atau anggaran pendapatan dan belanja desa.
Desa/kelurahan yang dipilih sebagai lokus praktik baik penurunan stunting juga harus memiliki inovasi yang menjadi solusi untuk menurunkan angka stunting.
Baca juga: Kunci sukses penurunan stunting ada di kepala desa
BKKBN minta kepala daerah lebih perhatikan intervensi sensitif stunting
Selasa, 24 Oktober 2023 15:25 WIB
Ilustrasi - Petugas saat merekam KTP warga penerima bantuan pangan pada penyaluran bantuan telur dan daging ayam di Kantor Pos Kota Serang, Banten, Kamis (19/10/2023). Badan Pangan Nasional bekerja sama dengan Pemda setempat menyalurkan bantuan pangan untuk 17,9 ribu warga terdampak stunting masing-masing mendapat daging satu ekor ayam dan 10 butir telur. (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman/hp).
